KesehatanPolitik

Presiden dan Gubernur DKI Sejalan “injak Rem” untuk DKI

BTN iklan

LEI, Jakarta – Sejumlah Mentri mentri mengkritik keputusan gubernur anis baswedan memberlakukan kembali PSBB sehingga sejumlah kabinet indonesia maju meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat beberapa pengecualian dalam penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah DKI mengusung pernyataan mengenai kondisi kererisian rumah sakit khasus covid-19 yang sudah melewati batas anjuran.
pembatasan sosial berskala besar ini semakin diketatkan seiring adanya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang diberlakukan sama seperti penerapan pembatasan pada 10 April-4 Juni lalu. Pengecualian hanya diberikan untuk rumah ibadah di pemukiman. Rumah ibadah digunakan secara terbatas atau bagi warga sekitar.

Dalam rapat daring membahas situasi covid-19, sejumlah mentri mengkritik rencana DKI memberlakukan kembali PSBB. Kritikan dari pembantu presiden Joko Widodo, Gubernur Anis Baswedan sudah sejalan dengan Presiden untuk menarik tuas rem dan menunjukan isyarat akan pembatalan rencana pemberlakuan kembali kebijakan limitasi.

Menurut Anis ” Memang Pak Menko (Airlangga Hartarto) menyatakan ada perbedaan data tingkat keterisian rumah sakit”. Pemprov DKI terlebih ini juga sudah membangun sistem data baru tentang tingkat keterpakaian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy rate) dimasa pandemi sekarang ini dan semua rumah sakit sudah terhubung dengan sistem ini.

“Keputusan penerapan kembali PSBB diperketat diambil setelah adanya rapat Gugus Tugas Covid-19 DKI pada rabu malam”. Rapat dihadiri antara lain, kepala staf komando daerah militer Jakarta abrigadir Jendral M. Saleh Mustafa. Peserta rapat sepakat situasi di jakarta memburuk dan diperlakukan pembatasan besar. Data dinas kesehatan menunjukan, tanpa kebijakan rem darurat, ruang isolasi dan unit perawat intensif (ICU) DKI tidak akan mampu menampung lonjakan.
Mentri koordinator kemaritiman dan investasi Luhut Binsir Pandjaitan termasuk yang banyak menyampaikan kritik. Beliau menilai pengumuman PSBB gelombang II telah menimbulkan efek kepanikan, terlebih karena pemerintah DKI menyatakan kapasitas rumah sakit akan habis. Luhut juga menyebutkan Pasar saham yang koleps setara dengan Rp 300 T setelah anis menyatakan Jakarta berstatus PSBB.

Senada, mentri Airlangga juga mempersoalkan komunikasi publik Anis yang dianggap memicu kepanikan masyarakat. Bilau juga menuturkan Kapasitas rumah sakit masih cukup, dengan menyinggung rumah sakit darurat Wisma Atlet yang baru terisi 1.600 dari 2700.
Mentri keuangan Sri Mulyani juga menimpal bahwa perekonomian Indonesia kembali pada Kuartal ketiga tahun ini. Tetapi setelah pengumuman mendadak kembali PSBB, perekonomian pada kuartal ke 3 bisa semakin terjal.
Staff khusus Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahadi, membenarkan adanya pembahasan PSBB Jakarta dalam rapat koordinasi kemarin. Namun, Menurut beliau Mentri Luhut sekedar mengajak Gubernur Anis berdiskusi mengenai limitasi ketat. Luhut juga meyakini bahwa rumah sakit masih mampu menangani lonjakan jumlah pasien Covid-19. Luhut jug mengajak Anis meninjau langsung RS Darurat Wisma Atlet.”Yang pasti pemerintah profinsi dan pusat terus berkoordinasi untuk menyelaraskan dan menghasilkan kebijakan yang terbaik untuk masyarakat.

Kontributor : Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami