Liputan

Presidential Threshold Sudah Tidak Diperlukan Lagi

BTN iklan

Jakarta/LEI-  Sejumlah Pakar Hukum Tata Negara semakin menegaskan, jika Presidential Threshold telah menghambat kebebasan demokrasi dan hak konstitusional warga untuk mendapatkan calon yang lebih bervariasi.

Oleh karena itu, dengan tetap menjaga threshold partai pada pemilu serentak yang akan datang, sudah seharusnya threshold untuk presiden ditiadakan.

“Semua orang hampir sepakat, semua partai pun kepentingannya sama bahwa itu (presidential threshold) tidak diperlukan lagi. Tapi itu baru diberlakukan nanti setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019,” ungkap Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie kepada wartawan.

Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini mengatakan, untuk sekarang ini peraturan tersebut tidak bisa lagi dirubah karena tahapan-tahapan Pilpres 2019 sudah berjalan.

“Masa pertandingan sudah dimulai aturan main mau diubah, gak bisa, jadi keputusannya boleh sekarang tapi itu berlaku pada 2024. Tapi seandainya MK mau membuat sejarah mereka bisa membatalkan itu (presidential threshold) yang berlaku untuk 2024,” paparnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengakui jika Presidential Threshold bertentangan dengan UUD 1945, karena menghambat banyak sekali tokoh dan banyak sekali partai yang mau mengusung calon presiden.

“Tokohnya banyak, rakyat juga menghendaki banyak, tapi karena permainan politik 20 persen maka terbukti angka 20 persen itu menghambat demokrasi. Dulu tidak terasa tetapi sesudah praktik pemilihan serentak seperti sekarang baru terasa, maka sudah sepantasnya jadi tambahan bukti baru untuk menyatakan threshold 20 persen inkonstitusional,” ungkapnya.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini juga menegaskan jika desain konstitusi kita, bahwa sistem presiden itu lebih dari satu ronde, artinya saat ronde pertama capresnya itu lebih dari dua, tetapi dengan desain sekarang menjadi tidak bisa lebih dari dua capres. Berarti hal itu bertentangan dengan desain awal sistem Pemilihan Presiden berdasarkan UUD 1945.

“Dua Calon Presiden ini juga berpotensi terjadinya oligarkhi transaksional dan terbelahnya warga bangsa kita menjadi dua kelompok, pasti ini hitam putih tidak bisa terhindarkan, yang satu merasa benar sendiri yang lain merasa benar sendiri juga, maka kita harus menerima kenyataan emosi selama Pilpres yang akan datang ini akan tinggi sekali, mudah-mudahan kita siap untuk tidak membawa perasaan atau jangan baper (bawa perasaan),” paparnya.

Sebelumnya,  sejumlah praktisi dan akademisi kembali menggugat konstitusionalitas ketentuan Presidential Threshold (ambang batas penentuan calon presiden) sebagaimana dimuat dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu, untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close