Hukum

Press Release: Keprihatinan Atas OTT Ketua Pengadilan Tinggi Manado oleh KPK

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Potret buram kembali menerpa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dengan dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap SDW – Ketua Pengadilan Tinggi Manado pada Jumat tanggal 6 Oktober 2017. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan uang tunai SGD 64.000 yang diduga merupakan bagian dari total kesepakatan SGD 100.000 untuk mempengaruhi putusan banding.

KPK menemukan bukti permulaan yang saling berkesesuaian dan menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi sejalan dengan menetapkan SDW sebagai tersangka. Tersangka SDW yang diduga sebagai penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau pasal 6 ayat (2) atau pasal 5 ayat (2) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

OTT terhadap KPT ini tentu telah mempermalukan institusi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, serta menimbulkan keprihatinan yang mendalam dari berbagai pihak termasuk APPTHI. Sejatinya seorang KPT yang membawahi beberapa Pengadilan Negeri mampu memberi keteladanan bagi jajaran di bawahnya untuk selalu menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilakunya baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.

Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku itu adalah sebuah kewajiban moral dan etika yang tidak boleh diabaikan setiap hakim, apalagi seorang KPT. Jika Pimpinan Badan Peradilan dan Hakim mengabaikan etika dan moral, maka penegakan hukum dan keadilan di badan peradilan akan lumpuh dan makin merusak sendi-sendi hukum dan keadilan.

Gayus Lumbuun dan APPTHI
[Kiri – Kanan] Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, SH, MHum – Liza Marina SH MH – Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM – Prof. Dr. Gayus Lumbuun, SH, MH – Dr. Laksanto Utomo, SH, MH – Prof. Dr Ade Saptomo, SH, M.Si – Theo Yusuf MS. SH, MH

Bagi setiap Hakim, apalagi Pimpinan Badan Peradilan, berpikir untuk melanggar hukum dan etika itu saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Perlu ditegaskan bahwa kasus KPT yang di OTT KPK itu tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan hukum, tetapi juga persoalan etika. Sebab dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/V/2009 – 2/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sudah terang benderang mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Hakim. Oleh sebab itu, sejalan dengan proses hukum di KPK, maka APPTHI mendorong baik KY maupun MA untuk memproses aspek dugaan pelanggaran Kode Etik dan PPH-nya seperti yang dilakukan di  MK.

Proses hukum silahkan jalan, tapi proses etikanya juga perlu dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu KY dan MA. Tidak ada plihan lain bagi Mahkaman Agung, inilah saatnya untuk melalui evaluasi total mengenai bagaimana kualitas (termasuk etika) dan kompetensi SDM Hakim diseluruh Indonesia. Evaluasi ini sangat urgen sebagai salah satu dasar untuk melakukan sikat-sikat dan bersih-bersih dilingkungan internal Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

Publik meminta, Mahkamah Agung untuk betul-betul memperkuat pengawasan internal bagi Hakim agar mampu mencegah terjadinya kembali pelanggaran hukum dan KE-PPH oleh hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai yang diamanatkan Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia.

Akhirnya APPTHI mendorong Mahkamah Agung untuk serius dan komitmen untuk melakukan pembersihan dan pemberesan internal dan jajaran yang ada dibawahnya demi tegaknya hukum dan keadilan, serta terwujudnya visi Mahkamah Agung yang hendak mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung. Pelibatan publik dalam mendukung upaya membangun citra dan wibawa Mahkamah Agung dan jajarannya-pun perlu dipertimbangkan agar adanya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Mahkamah Agung.

*Press Release APPTHI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami