Opini

Problematika Opini “Disclaimer” BPK kepada KKP

BTN iklan

Oleh Muhammad Razi Rahman

Jakarta, Lei, Ant  – Salah satu lembaga yang menerima opini “disclaimer” atau tidak menyatakan pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurut anggota BPK Rizal Djalil di Jakarta, Senin (29/5), KKP perlu memiliki upaya yang lebih besar dalam melakukan pembenahan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Begitu pula dengan pelaporan suatu program yang dilakukan kementerian tersebut.

Salah satu temuan yang diperoleh hasil audit BPK terhadap laporan keuangan KKP tahun anggaran 2016 antara lain terkait program pembelian kapal sebanyak 756 unit untuk tahun anggaran 2016, tetapi ternyata realisasi saat Berita Acara Serah Terima hanya 48 unit.

Rizal juga mengingatkan bahwa permasalahan terkait hasil audit KKP yang ditemukan pihaknya bukan hanya terkait dengan program kapal bantuan, tetapi ada juga sejumlah hal lainnya.

Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan, audit BPK kepada KKP mempertegas indikasi penyimpangan proyek bantuan kapal.

Abdul Halim yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan menyatakan, dari target kapal yang terbangun sebanyak 1.322 unit, hanya 725 kapal yang berhasil terbangun, dengan realisasi 81 kapal yang telah didistribusikan sampai ke nelayan, dan 125 kapal siap dikirimkan.

Latar belakang BPK tidak memberikan opini atas laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 adalah sesuai aturan, pengadaan kapal mesti diselesaikan pada tahun buku, yakni 31 Desember 2016.

“Klaim 750 kapal perikanan yang sudah terbangun juga tidak ditemukan. Karena BPK hanya mendapati 48 kapal saja,” ucap Abdul Halim.

Di samping itu, ujar dia, pengadaannya kemudian diperpanjang hingga Maret 2017. Sementara anggaran senilai Rp209 miliar untuk pengadaan kapal perikanan pada tahun 2016 sudah dikeluarkan dan ditemui masalah pada Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan juga mendapati fakta bahwa silang-sengkarut program pembangunan kapal di tahun 2016 disebabkan oleh tidak adanya kajian berkenaan dengan kebutuhan kapal di setiap WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan).

Penyebab lainnya, lanjutnya, adalah belum diverifikasinya koperasi penerima kapal, dan tidak adanya sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan dalam konteks perizinan kapal yang ditargetkan.

Dengan kata lain, menurut dia, permasalahan ego-sektoral antarkementerian yang masih sangat tinggi juga berdampak kepada problematika opini “disclaimer” tersebut.

Evaluasi program Untuk itu, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak KKP untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan kapal perikanan tahun 2016, berkoordinasi dengan Kemenhub agar pengurusan dokumen perizinan kapal bisa diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu.

Abdul Halim juga menegaskan, BPK harus menyampaikan laporan auditnya kepada KPK jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dan alokasi APBN pada tahun 2016.

KKP sendiri telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan segera melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait dengan opini “disclaimer” atau tidak menyatakan pendapat terkait laporan keuangan KKP tahun 2016.

“Sebelumnya kita sudah meminta perpanjangan waktu kepada BPK, karena BPK tidak bersedia memberikan perpanjangan waktu, kita minta dilakukan pemeriksaan baru,” kata Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Rifky, KKP mengakui adanya keterlambatan penyerahan dokumen pertanggungjawaban terkait pengadaan 1.716 Kapal Penangkap Ikan (KPI) pada Agustus 2016. Keterlambatan tersebut, lanjutnya, terjadi karena hambatan kerja yang ditemui galangan.

Ia berpendapat bahwa hal ini tidak menyangkut kerugian negara sama sekali tidak, hanya saja waktu yang dimiliki KKP untuk menyiapkan laporan keuangan sangat “rigid” atau kaku.

Sekjen KKP memaparkan, pembangunan 1.716 KPI tersebut adalah program KKP untuk menyediakan kapal penangkap ikan bagi nelayan-nelayan kecil di Indonesia.

“Tujuannya agar keberhasilan pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) juga dapat dinikmati oleh nelayan kecil. Di samping itu, KKP juga menginginkan galangan kapal Indonesia tumbuh, terutama galangan menengah ke bawah,” paparnya.

Untuk itu, KKP memilih pembangunan kapal dengan sistem e-katalog agar pengadaan kapal dapat berjalan cepat dan efisien, serta dapat menyentuh galangan menengah. Sistem lelang dinilai hanya akan menguntungkan galangan-galangan besar.

Modal terbatas Namun, pengadaan KPI tersebut mengalami sedikit hambatan. Penyebabnya, mitra yang berupa galangan menengah memiliki modal kerja yang terbatas. Beberapa galangan bahkan membatalkan kontrak, padahal pembayaran seharusnya sudah diselesaikan pada akhir tahun.

Menanggulangi hal tersebut, pada pertengahan Desember 2016, KKP menyepakati perubahan cara pembayaran dari turn key (pembayaran saat semua pekerjaan selesai) menjadi termin (pembayaran berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan), perpanjangan kontrak hingga 90 hari, dan pengurangan volume.

Mengikuti tata cara pembayaran akhir tahun, lanjutnya, KKP melakukan pembayaran untuk 754 kapal sekitar Rp209 miliar, dengan bank garansi pembayaran sekitar Rp97 miliar sesuai prediksi kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 23 Desember 2016 dan 31 Desember 2016.

Perbaikan kontrak berupa perubahan volume, perpanjangan kontrak, perubahan tata cara pembayaran, bahkan pemutusan kontrak baru dapat dilakukan bertahap dan diserahkan lengkap pada awal Mei 2017. Begitu pula dengan perhitungan denda keterlambatan, juga baru bisa dilakukan setelah semua dokumen lengkap.

Pembangunan dengan sistem pembayaran turn key tidak mensyaratkan konsultan pengawas. Namun, dengan berubahnya pembayaran menjadi sistem termin, KKP membutuhkan pengawas untuk melakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan.

Untuk itu, KKP mengirim tim mereka langsung untuk memeriksa ke tiap-tiap galangan untuk menghitung kemajuan fisik per tanggal 31 Desember 2016 yang akan diperhitungkan dengan jaminan pembayaran, yang baru bisa dilaksanakan pada Februari 2017. Sedangkan, tim audit BPK sudah mulai meminta dokumen pada minggu ketiga Januari 2017.

Diakibatkan berbagai perubahan dan tambahan kegiatan tersebut, KKP baru bisa menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban pada awal Maret 2017, sedangkan BPK meminta 31 Maret 2017 semua dokumen telah diserahkan.

Meski tak dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan BPK, KKP tetap menyerahkan dokumen laporan secara bertahap. Pihak auditor menolak semua bukti dengan alasan tidak tersisa cukup waktu lagi untuk meneliti bukti tersebut karena disampaikan melewati batas waktu pemeriksaan lapangan.

Sementara itu, Abdul Halim menyatakan rapor “disclaimer” yang diberikan oleh BPK harus menjadi cambuk bagi KKP untuk membenahi kinerja program dan laporan keuangan yang lebih baik lagi pada masa mendatang.

Menurut Abdul Halim, penting untuk dicatat bahwa audit bukan perkara administrasi semata, melainkan cermin tentang perencanaan, implementasi atau penerapan, dan evaluasi program.

Hasil audit BPK sejalan dengan temuan yang dihimpun pihaknya bahwa spesifikasi kapal berubah-ubah, pendeknya masa tender dan pengerjaan kapal, serta sulitnya memperoleh sejumlah kelengkapan dokumen perizinan.

Bila KKP berhasil melakukan sejumlah pembenahan tersebut maka di masa mendatang hampir dapat dipastikan kementerian yang dipimpin Menteri Susi itu tidak lagi menerima permasalahan terkait opini “disclaimer’.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami