Opini

Problematika Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017

Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa Pemerintah melalui kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan suatu terobosan baru, dimana pada tanggal 8 Desember 2017 Menteri Hukum dan HAM mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan  (Permenkumham 32/2017).

Penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Permankumham 32/2017 ialah penyelesaian melalui jalur nonlitigasi. Apabila perseorangan atau kelompok orang, badan/lembaga/kementerian/lembaga pemerintah non kememnterian/pemerintahan daerah, swasta atau badan usaha publik/privat.

Merasa ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan baik secara vertical maupun horizontal yang menyebabkan timbulknya konflik norma hukum, konflik kewenangan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menimbulkan ketidak adilan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui jalur Nonlitigasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM.

Langkah penyelesaian sengketa nonlitigasi ini tentunya dapat lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, karena dilakukan secara terbuka, dihadiri para pihak dan prosesnya hanya berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penugasan yang diberikan dari menteri kepada Direktur Jenderal, namun dalam keadaan tertentu, jangka waktu pemeriksaan permohonan tersebut dapat diperpanjang.

Tentunya sangat jauh berbeda jika kita bandingkan dengan proses uji materil di Mahkamah Agung yang jauh dari prinsip “fairness” serta kepastian hukum yang adil bagi para pihak karena tidak dilakukan secara terbuka dan tidak menghadirkan para pihak untuk dimintai keterangan. Proses Persidangan Uji Materiil yang terbuka serta dihadiri oleh para pihak tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan alasan adanya keterbatasan waktu 14 hari yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sejak permohonan di registrasi.

Selain adanya batas waktu 14 hari, penanganan perkara Uji Materiil di Mahkamah Agung tercampur dengan penanganan perkara-perkara KTUN yang naik pada tingkat Kasasi karena sama-sama ditangani di Kamar TUN, sehingga dalam memberikan putusan Uji Materiil dalam pertimbangan hukumnya kerap kali tidak menjawab permasalahan yang dipersoalkan oleh Para Pemohon.

Artinya upaya penyelesaian sengketa yang diatur dalam Permenkumham No. 32/2017 dapat menjadi alternative mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih menjamin adanya keterbukaan proses pemeriksaan atas adanya suatu pertentangan norma dalam peraturan perundang-undangan jika dibandingkan dengan mekanisme uji materiil di Mahkamah Agung.

Legalitas Permenkumham No. 32 Tahun 2017

Terlepas dari manfaat dari terbitnya Permenkumham 32/2017 bagi pihak yang merasa dirugikan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, terdapat pemasalahan terhadap legalitas dari Permen tersebut.

Jika kita melihat ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) Permenkumham 32/2017 yang menyatakan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulknya konflik norma hukum, konflik kewenangan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menimbulkan ketidak adilan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui jalur Nonlitigasi”.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Menteri”.

Ketentuan norma inilah yang menjadi jantung Permenkumham 32/2017 dan secara legalitas norma bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan kewenangan Pemerintah dalam menilai dan membatalkan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/kota.

Ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) permenkumham 32/2017 telah mengambil kewenenangan Badan Peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena tidak membatasi jenis peraturan perundang-undangan yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Direktur Jenderal yang ditujuk oleh Menteri Hukum dan HAM dalam permenkumham 32/2017 bahkan melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung karena tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa pertentangan peraturan perundang-undangan secara vertikal namun juga secara horizontal.

Perlunya Mempersempit Jenis Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Ruang Lingkup Permenkumham No. 32 Tahun 2017

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara jenis peraturan perundangundangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang diantaranya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah UndangUndang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Artinya jika kita melihat jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, yang dapat masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Pemerintah cq Menteri Hukum dan HAM adalah jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah dan/atau kewenangan badan/lembaga yang berada dibawah kekuasaan Pemerintah seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota maupun peraturan yang dibentuk oleh badan/lembaga dibawah kekuasaan Pemerintah.

Oleh karenanya perlu adanya revisi terhadap Permenkumham 32/2017 untuk mempersempit ruang lingkup jenis peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan ke Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi sehingga permenkumham 32/2017 memiliki legalitas dalam menjalankan kewenangan tersebut dan sesuai dengan Asas Contrarius actus dimana yang berhak mencabut suatu peraturan adalah pembentuknya itu sendiri.

Asas Contrarius Actus ini berlaku tidak hanya untuk keputusan administrasi Negara namun juga menjadi asas peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam Lampiran II Huruf c tentang pencabutan, angka 223 yang menyatakan Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.

Selanjutnya angka 224 menyatakan Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

Perlunya mempersempit jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Menteri Hukum dan Ham dalam melakukan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi adalah untuk memperkuat legalitas permenkumham 32/2017 apabila akan diuji materiil ke Mahkamah Agung.

Narasumber:

Victor Santoso Tandiasa

Victor Santoso Tandiasa
(Praktisi Hukum Kenegaraan)
*Saat ini beliau sedang menyelesaikan studi S3 di UNS Solo

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

27 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami