Hukum

Prof. Denny: Jutaan Rakyat perlu Diselematkan

BTN iklan

JAKARTA,  Prof. Dr. Denny Indrayana, lewat  INTEGRITY (Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society) akan segera mendaftarkan permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Uji konstitusionalitas itu dilakukan untuk menyelamatkan potensi hilangnya jutaan suara rakyat pemilih karena persoalan prosedur administratif yang ada dalam UU itu yang masihdi ada  titik lemahnya,” katanya Denny, Senin di Jakarta.

Prinsipnya, hak rakyat untuk memilih harus difasilitasi sebaik mungkin, karena merupakan salah satu hak asasi paling penting untuk hadirnya demokrasi di tanah air. Karena itu, jangankan potensi hilangnya jutaan hak memilih, satu suara pun yang hilang harus diselamatkan demi terpenuhinya prinsip dasar konstitusi dan negara hukum Indonesia.
Dikatakan, Menurut Putusan MK Nomor 01–017/PUU-I/2003, Hak rakyat untuk memilih dan dipilih adalah “hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”.

Lebih jauh, menurut Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, “hak konstitusional  tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.”

Pada kenyataannya masih ada rakyat pemilih yang haknya berpotensi hilang karena belum mempunyai KTP elektronik, karena UU Pemilu mensyaratkan kepemilikan KTP elektronik untuk dapat terdaftar sebagai pemilih dan melakukan pemungutan suara. Syarat prosedural administratif demikian harus dihilangkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Apalagi tidak dimilikinya KTP elektronik demikian boleh jadi bukan karena kelalaian dari pemilih. Tetapi karena peraturan perundangan yang mengatur demikian. Misalnya, pemilih yang akan berumur 17 tahun tidak akan memiliki KTP elektronik karena belum mencukupi umur, dan tidak diperbolehkan menurut UU Administrasi Kependudukan.

Hal lain, pemilih yang akan pindah TPS, berpotensi kehilangan suaranya untuk Pemilu Legislatif pada berbagai tingkatan, dan hanya dapat memilih untuk Pemilu Presiden. Aturan demikian, yang ada dalam UU Pemilu perlu dibatalkan agar tidak menghambat, menghalangi, ataupun mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Dr. Mas Subagio pengajar FH dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta menambahkan, pihaknya setuju jika Prof. Denny dan kawan-kawan melakukan uji materi tersebut mengingat e KTP tidak mudah dimiliki oleh warga karena berbagai alasan administratif dan birokrasi yang masih ruwet.

“Ada orang yang sampai kini belum punya alasannya blanco dan admintrasi lainnya, termasuk belum di ambil oleh petugas RW dan RTnya dari kelurahan, misalnya,”    katahya seraya menambahkan, Intinya, permohonan akan diajukan untuk menguji konstitusionalitas berbagai norma dalam UU Pemilu yang berpotensi membatasi, meniadakan dan menghapuskan hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu 2019.

Uji materi tersebut dikabarkan akan diajukan ke MK oleh beberapa pemohon yang belum memiliki KTP elektronik, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemilu, dan perorangan yang bergelut dengan soal-soal hukum tata negara dan kepemiluan.

Jika MK segera mengapresiasi apa yang dilakkan INTEGRITY,  tentu  dapat menjadi solusi dari persoalan konstitusional tersebut, katanya.

*** ty)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close