Nasional

PROJO Apresiasi DPR Sahkan Perppu Ormas Jadi UU

BTN iklan

Jakarta, LEI – DPP Pro Jokowi (PROJO) mengapresiasi kepusan DPR RI mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang (UU). Dengan pengesahan tersebut, maka selanjutnya akan terbit UU tentang penetapan Perppu Ormas menjadi UU.

Ketua Bidang Hukum dan Konstitusi DPP PROJO, Silas Dutu, dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (26/10/2017), menyampaikan, pengesahan Perppu Ormas menjadi UU adalah momentum besar yang penuh arti bagi Bangsa Indonesia.

“Karena Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah konsensus yang bersifat final, tidak boleh diganti dengan paham atau ideologi apapun,” ujarnya.

Menurutnya, pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ini, sekaligus membuktikan bahwa proses penerbitannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak melanggar UUD 1945.

“Sekaligus pula mematahkan segala macam anasir dan anggapan berbagai kalangan dan ahli hukum yang sebelumnya berkembang, bahwa Perpppu Nomor 2 Tahun 2017 represif, inkonstitusional, antidemokrasi dan hak asasi manusia,” ujarnya.
Selain itu, stigma diktator gaya baru yang juga pernah disampaikan salah satu ketua DPR RI terhadap Presiden Jokowi menanggapi penerbitan Perppu ini, justru dialah yang mengetukan palu mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UU.

“Artinya, sebagai negara demokrasi yang menjamin kepastian hukum dan hak asasi manusia, penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang dilakukan Jokowi semata-mata adalah upaya mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Menunjukkan ketegasan Presiden menangkal paham-paham dan ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UU 1945, dan sekaligus untuk merlindungi rakyatnya, bukan untuk menciderai demokrasi dan hak asasi manusia,” katanya.

Menurut Silas, pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga membawa konsekuensi hukum bahwa proses pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 di Mahkamah Konsitusi (MK) menjadi tidak bisa dilanjutkan, karena obyek pengujiannya berupa Perppu Ormas tersebut sudah tidak ada lagi.

“Dan secara prosesuil, nanti MK harus membuat putusan yang amarnya akan menyatakan gugatan Perppu Nomr 2 Tahun 2017 tidal dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard),” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami