Hukum

PSHK: Alasan DPR Angket KPK untuk Pengawasan, Tak Benar

BTN iklan

Jakarta, LEI – Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, menepis tudingan pihak DPR bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa pengawasan yang menjadi dalih DPR menggunakan hak angket terhadap KPK.

“Hak angket terhadap KPK berangkat dari asumsi yang tidak tepat, yaitu bahwa KPK berjalan tanpa pengawasan. Sebagai penegak hukum yang menjalankan kewenangan pro justitia, pengawasan terhadap KPK melekat dalam sistem peradilan pidana,” kata Miko di Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Misalnya, lanjut Miko, ketika melakukan penyadapan, KPK wajib menghadirkan rekaman penyadapan itu ke pengadilan agar dapat diterima sebagai bukti. Ketika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka KPK wajib melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa secara terbuka.

“Hal ini berlaku sama untuk kewenangan-kewenangan penegakan hukum KPK lainnya. Artinya, KPK dilengkapi sistem pengawasan dan harus tunduk pada sistem peradilan pidana yang mengharuskan adanya mekanisme saling uji,” tandas Miko.

Dalam konteks kewenangan, penggunaan hak angket ini akan bertentangan dengan independensi KPK dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi. Seperti kasus e-KTP, BLBI, dan seterusnya.

“Apalagi terdapat konflik kepentingan di antara pengusung dan anggota Pansus Hak Angket. Oleh karenanya, tidak salah muncul kesan bahwa ini bukan aspirasi rakyat (konstituen), melainkan aspirasi para anggota Pansus Hak Angket sendiri,” kata Miko.

Gangguan terhadap independensi KPK bisa terbuka dari wacana permintaan informasi atau dokumen terkait pengungkapan perkara. Sebagaimana ketentuan Pasal 205 Ayat (3) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menyatakan KPK wajib hadir dan menyerahkan segala dokumen apabila dimintakan oleh Pansus Hak Angket.

Namun, KPK dapat saja menolak untuk memberikan informasi atau dokumen terkait perkara kepada Pansus Hak Angket. Terdapat ketentuan undang-undang lainnya, yakni Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa materi penyidikan adalah dokumen yang bersifat dikecualikan untuk dapat diakses.

Pengungkapan informasi maupun dokumen kepada Pansus Hak Angket membuka peluang tidak hanya gangguan terhadap independensi KPK. Tetapi juga independensi badan yudisial (pengadilan) dalam memutus perkara-perkara yang sedang atau akan diperiksa di depan persidangan.

Penggunaan hak angket ini akan sangat bertentangan dengan prinsip independensi penegakan hukum. Oleh karena itu, sebaiknya DPR berpikir ulang untuk meneruskan pelaksanaan hak angket ini.

“Apabila diteruskan dengan mengabaikan prinsip independensi penegakan hukum, maka kesan bahwa hak angket ini bertujuan untuk political shaming dan mendelegitimasi KPK semakin terasa kuat adanya,” ujar Miko.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

16 + thirteen =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami