Hukum

PSHK: Tepat Jika KPK Tak Izinkan Pansus Angket Periksa Miryam

BTN iklan

Jakarta, LEI – Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat tepat jika tidak mengizinkan Miryam S Haryani menjalani pemeriksaan oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di DPR.

“Sikap KPK untuk tidak mengizinkan Miryam S Haryani hadir di rapat Pansus Hak Angket sudah tepat,” kata peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, di Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

Menurut Miko, kehadiran Miryam di Pansus Hak Angket KPK berpotensi mengaburkan pemeriksaan pro justitia yang sedang dilakukan oleh KPK. Terlebih, dia merupakan tahanan KPK.

“Sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,” kata Mikor.

Artinya, lanjut Miko, KPK berwenang untuk menempatkan seseorang pada tempat tertentu dalam pengawasannya sepanjang untuk alasan pemeriksaan penegakan hukum.

Pemeriksaan terhadap Miryam telah dan sedang berlangsung. Begitu juga praperadilan yang bersangkutan telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Patut diperkirakan tidak lama lagi, perkara ini akan dilakukan penuntutan di persidangan.

“Oleh karena itu, biarlah pemeriksaan berjalan sesuai koridor penegakan hukum, yaitu di muka persidangan,” ujar Miko.

Menurutnya, keterangan yang bersangkutan dapat digali secara mendalam di muka persidangan dalam koridor penegakan hukum. Upaya untuk menghadirkan Miryam di Pansus Hak Angket KPK merupakan proses politik yang dapat mengaburkan proses penegakan hukum.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami