HukumMultifinance

PT Bima Multi Finance Ubah Proposal

BTN iklan

Jakarta/lei – PT Bima Multi Finance berupaya meyakinan kreditur dengan mengajukan perubahan proposal perdamaian pada rapat ketiga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kemarin.

Presiden Direktur PT Bima Multi Finance Wina Ratnawati mengatakan pihaknya telah merevisi proposal perdamaian yang disesuaikan dengan kemauan para kreditur. “Perubahan ini kami lakukan untuk mengakomodasi keinginan kreditur,” katanya dalam rapat kreditur, Rabu (21/6).

Perusahaan pembiayaan tersebut masuk penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) secara sukarela. Bima Multi Finance tercatat memiliki utang Rp999,49 miliar, turun dari tagihan sementara yang tercatat dalam rapat sebelumnya yang mencapai Rp1,09 triliun.

Dalam proposal persamaian teranyar, debitur menawarkan tiga opsi penyelesaian utang. Pertama dengan adanya capital injection atau suntikan dana dari pemegang saham. Kedua, adanya konversi saham. Ketiga, debitur akan menerbitkan obligasi convertible bond.

Untuk opsi pertama, Wina berjanji akan mendatangkan para pemegang saham. Adapun penyelesaian utang untuk ketiga opsi ditempuh selama 10 tahun dengan bunga 10%.

Kendati penyelesaian lebih lama, nilai bunga lebih besar dibandingkan dengan bunga di proposal sebelumnya.

Kuasa hukum PT Bank Sahabat Sampoerna sekaligus perwakilan dari para kreditur Ong Tek Tjan berharap debitur dapat mengerucutkan pilihannya. “Jadi nanti jangan tiga opsi, tapi satu jalan keluar saja yang paling baik,” tuturnya usai rapat.

Ong menilai opsi terbaik yakni berupa suntikan dana dari pemegang saham. Sepengetahuannya, PT Bima Multi Finance memiliki tiga pemegang saham pribadi. Namun, pemegang saham urung datang ke rapat kreditur lantaran sedang berobat di Penang, Malaysia.

Pada rapat kemarin, Bima Multi Finance diwakili oleh Presiden Direktur Wina Ratnawati dan kuasa hukumnya Yosef Mado Witin. Perwakilan kreditur juga terlihat memadati ruang sidang.

Per 23 Mei 2017, debitur tercatat memiliki utang kepada 43 kreditur separatis senilai Rp879,94 miliar. Selain itu, debitur memiliki kewajiban kepada 29 kreditur konkuren sebesar Rp119,55 miliar.

Untuk mempermudah komunikasi, para kreditur separatis menunjuk Ong Tek Tjan sebagai ketua tim pengelola kreditur (caretaker). Ong merupakan kuasa hukum Bank Sahabat Sampoerna yang memegang tagihan tetap Rp2,05 miliar.

Sebelumnya, pengurus PKPU Bima Multi Finance Johannes Artitonang mengatakan utang debitur cukup besar, khususnya kepada pihak perbankan yang mengucurkan pinjaman.

Dari beberapa pertemuan dengan debitur, lanjutnya, perseroan menyatakan komitmennya untuk melunasi utang.

Menurut Johannes, Bima Multi Finance sebenarnya memiliki rekam jejak yang bagus dalam sektor pembiayaan nonbank. Namun, dengan banyaknya kredit macet membuat debitur kehilangan pendapatannya.

Dalam proposal perdamaian yang diperoleh Bisnis, Bima Multi Finance mengaku pendapatan perusahaan terus merosot. Debitur telah kehilangan pendapatan dari angsuran atau fee based income sebesar Rp10 miliar setiap bulan.

Seiring dengan hal ini, debitur telah merumahkan 500 karyawan. Adapun debitur memprediksi akan ada 1.100 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Juni 2017 di seluruh cabang debitur di Indonesia.

Kendati begitu, debitur berjanji akan memberikan pesangon kepada karyawan yang otomatis menjadi kreditur preferen, yang haknya harus didahulukan.

Para karyawan, papar proposal tersebut, mengalami demotivasi kerja lantaran proses PHK dan ketidakpastian dari kelangsungan hidup perusahaan. Demotivasi itu memacu kenaikan non performing loan (NPL) atau kredit macet, sehingga penerimaan angsuran mengalami penurunan.

Jalan restrukturisasi utang harus ditempuh untuk menyehatkan kembali operasional perseroan. Pasalnya, apabila tidak restrukturisasi maka Bima Multi Finance berpotensi melakukan PHK atas 3.300 karyawan.

“Perseroan tetap memiliki tanggung jawab mengembalikan utang kepada seluruh kreditur,” ujar Yosef Mado Witin.

Kreditur separatis pemegang tagihan terbesar yakni PT Bank Daerah Kalimantan Selatan Rp127,11 miliar, PT Bank Victoria International Tbk. Rp111,93 miliar dan PT Bank Sahabat Sampoerna senilai Rp83,57 miliar.

Dalam proposalnya, debitur membagi rencana restrukurisasi menjadi dua, yakni restrukturisasi operasional dan restrukturisasi finansial.

Pada poin restrukturisasi operasional, debitur akan memangkas kantor cabang dari 40 menjadi 16 kantor. Pengurangan karyawan juga akan dilakukan dari 3.303 menjadi 1.549 orang.

Debitur akan berusaha mengontrol ketat NPL, pergantian langganan VPN Telkom, menjadi Speedy atau IndiHome serta mengurangi pengeluaran untuk capital expenditure (capex).

Sementara itu, dari sisi restrukturisai finansial, debitur menerapkan langkah PKPU di pengadilan dan mencari investor strategis. Perseroan juga akan menjual aset-aset yang tidak produktif.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close