Hukum

PT Brent Ventura di “Serbu” Nasabah

BTN iklan

JAKARTA/Lei – Salah satu pengurus PT Brent Ventura Mappajanci R. Saleh mengatakan masih banyak nasabah yang menagih utang menagih langsung kepada Yandi S. Gondoprawiro selaku pemegang 80% saham. Padahal, penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan satu-satunya sarana yang tepat untuk menagih utang kepada debitur. Tim pengurus PT Brent Ventura mengimbau nasabah untuk mengklaim tagihannya dalam proses restrukturisasi utang, alih-alih menagih langsung kepada pemilik saham.

“Langkah itu akan percuma karena saat ini harta debitur sebagian menjadi kewenangan pengurus dan melanggar undang-undang,” kata Mappajanci, Rabu (7/9/2016).

Berdasarkan Pasal 242 ayat (1) Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, selama berlangsungnya PKPU debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan semua tindakan eksekusi untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.

Yandi tidak dapat dipaksa membayar utang baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan.

Yandi, bersama Ferry Lie (Direktur), dan T. Hartono (Komisaris) telah divonis bersalah melakukan tindakan pidana penipuan terhadap nasabah. Berdasarkan putusan MA, mereka wajib menjalani hukuman pidana selama 4 tahun penjara di Lapas Medan.

Menurutnya, tagihan harus diajukan kepada tim pengurus dengan melampirkan surat tagihan beserta bukti dokumen pendukung tertulis. Hal itu sesuai dengan Pasal 270 UU Kepailitan dan PKPU.

Pihaknya mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada pihak lapas agar petugas tidak menerima tamu dari nasabah yang ingin menagih utangnya langsung terhadap prinsipal.

Selain itu, pengurus juga meminta akses guna mempermudah proses PKPU yang saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan proposal perdamaian.

Dia menjelaskan debitur kembali mendapatkan perpanjangan masa PKPU selama 45 hari sejak 5 September 2016. Adapun, majelis hakim telah dua kali memberikan perpanjangan PKPU dengan waktu yang sama pada 20 Juli 2016.

Debitur rencananya akan memasukkan aset berupa tanah seluas 14 hektare di Badung, Bali dalam proposal perdamaian. Areal tanah dengan nilai mencapai Rp236 miliar tersebut rencananya akan dibangun untuk proyek Amanusa Village.

Selama perpanjangan waktu tersebut, tim pengurus akan memverifikasi aset debitur yang berada di PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Banjar. Kedua perusahaan tersebut memiliki proyek instalasi pengelolaan air yang telah ditawarkan kepada investor.

Dalam persidangan, ketua majelis hakim Heru Prakosa mengabulkan permintaan perpanjangan tersebut guna memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki proposal perdamaian. “Menyatakan masa PKPU debitur diperpanjang selama 45 hari,” kata Heru, Selasa (6/9/2016).

Dia menjelaskan penetapan tersebut memang lebih rendah dibandingkan dengan permintaan debitur yang mencapai 60 hari. Namun, jangka waktu tersebut dinilai layak bagi debitur agar bisa meyakinkan para krediturnya untuk menyetujui proposal perdamaian.

Heru menuturkan mayoritas kreditur secara aklamasi telah menerima usulan perpanjangan tersebut. Namun, waktu yang diusulkan diminta tidak lebih dari 45 hari.

Hingga saat ini total tagihan debitur mencapai Rp900 miliar dari 523 kreditur yang telah mengajukan klaim utang. Mayoritas merupakan pemegang surat berharga yang sebelumnya diterbitkan debitur.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

One Comment

  1. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who has been doing a little homework on this.
    And he in fact bought me dinner due to the fact that I stumbled
    upon it for him… lol. So allow me to reword this….

    Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time
    to discuss this matter here on your site.

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami