Hukum

PT Central Steel Siapkan Proposal

BTN iklan

JAKARTA — PT Central Steel Indonesia bersiapakan menyelesaikan utangnya dengan PT Bank Mandiri Tbk. seusai menyerahkan berkas jawaban. Salah satu pemegang saham PT Central Steel Indonesia Sholahuddin mengatakan masih memiliki iktikad baik dengan bank pelat merah tersebut. Pihaknya mengakui adanya utang yang diklaim pemohon.

“Kami akan mengajukan proposal untuk penyelesaian utang dalam persidangan,” kata Sholahuddin kepada Bisnis, Kamis (11/8).

Pihaknya mengaku belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai isi proposal tersebut. Selain itu, berkas jawaban yang telah di persiapkan juga belum bisa di sampaikan karena merupakan materi persidangan.

Dalam persidangan, ketua majelis hakim Wiwik Suhartono meminta termohon untuk menyerahkan anggaran dasar perusahaan yang asli. Hal tersebut guna membuktikan pihak yang berhak mewakili termohon dalam persidangan.

Dia menambahkan kedudukan hukum pemegang saham yang hadir dalam persidangan masih di permasalahkan. Dalam Undang-undang No. 40/ 2007tentang Perseroan Terbatas hanya direksi atau kuasanya yang bisa me wakili di dalam maupun di luar persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Bank Mandiri Ryan G. Lubis mengaku belum bisa memberikan tanggapan mengenai rencana perdamaian yang diusulkan termohon. Terlebih, dirinya belum menerima salinan jawaban tersebut.

“Saya belum bisa memberikan tanggapan karena proposal perdamaian termohon belum diterima, tidak mau berspekulasi tentang ini,” ujarnya.

Sidang perkara itu akan ditunda hingga 12 Agustus 2016 untuk menunggu termohon menyampaikan anggaran dasar. Perkara bermula sejak Central Steel Indonesia (CSI)selaku termohon mengajukan fasilitas pinjaman pada 2011.

Pinjaman tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan pabrik dan modal kerja. Pemohon mengklaim jumlah piutangnya dalam perkara ini mencapai Rp480 miliar. Nilai tersebut merupakan akumulasi utang pokok, bunga, dan denda yang dihitung hingga permohonan diajukan pada 22 Ju li2016.

CIPAGANTI

Sementara itu, dalam perkem bangan kasus berbe da, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengklaim masalah pidana yang menyeret sejumlah pengurusnya menghambat pelaksanaan perjanjian perdamaian. Kuasa hukum Koperasi Cipaganti Ferdie Soethiono mengatakan kliennya telah berupaya secara maksimal melaksanakan amanat yang tercantum dalam perjanjian perdamaian, diantaranya restrukturisasi dan penjualan aset.

“Namun, upaya tersebut menemui kendala terkait laporan pidana yang dialami sejumlah pengurus koperasi,” kata Ferdie dalam berkas jawaban sebagai respons atas gugatan pembatalan perjanjian perdamaian. Gugatan diajukan dua anggota Koperasi Cipaganti, Irene Bela dan Riza Rahmat, pada 28 Juni. Debitur diklaim telah melalaikan kewajibannya untuk menjalankan perdamaian.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami