Hukum

PT Kembang 88 Di Ujung Pailit, Kreditur Tolak Proposal

BTN iklan

Jakarta/Lei – Sembilan dari 11 kreditur separatis menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Sembilan kreditur tersebut telah mewakili nilai tagihan hingga 53%.Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sementara itu, kreditur separatis yang setuju hanya terdiri dari dua pemberi utang yang tagihannya mewakili 46%. “Beda tipis,” kata salah satu pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Kembang 88 Andrey Sitanggang, Rabu (7/6).

Dari hasil tersebut, pemungutan suara kreditur yang dilaksanakan kemarin di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat b UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Meski begitu, mayoritas kreditur konkuren atau tanpa jaminan menyetujui rencana perdamaian Kembang 88. “Dari tujuh konkuren, lima di antaranya menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitur,” kata Andrey.

Tagihan dari Lima kreditur konkuren mewakili suara 71% atau 2/3 dari kuorum. Dengan begitu dapat disimpulkan kreditur konkuren menyetujui proposal perdamaian sesuai Pasal 281 huruf a.

Ditolaknya proposal perdamaian oleh mayoritas kreditur separatis, dapat mengarah kepada kepailitan debitur. Kendati begitu, Andrey belum mau mengatakan bahwa debitur akan jatuh pailit.

Pasalnya, terdapat kondisi kreditur konkuren menyetujui proposal perdamaian, meski separatis tidak. “Kalau bilang debitur pailit masih sangat prematur. Biarkan hakim pemutus yang membuat keputusan jika melihat kondisi seperti ini,” tuturnya.

Hakim pengawas Bambang Edhi Supriyanto berujar akan melaporkan dan merekomendasikan hasil voting kepada majelis hakim pemutus. Sidang majelis hakim akan dilakukan pada Jumat (9/6).

Perusahaan pembiayaan kendaraan roda empat ini berstatus PKPU tetap pada 24 Februari 2017. Perusahaan sudah tidak beroperasi sejak pertengahan 2016. Kembang 88 tercatat memiiki utang kepada kreditur yang mayoritas perbankan senilai Rp1,5 triliun.

USAHA MAKSIMAL

Sementara itu, kubu PT Kembang 88 berharap masih ingin melanjutkan usahanya di bidang penyaluran pembiayaan. Perwakilan debitur, Kushariansyah berharap perusahaan tidak jatuh pailit.

Meski begitu, pihaknya akan menunggu putusan dari majelis hakim pada Jumat mendatang. “Kami sebenarnya telah berupaya semaksimal mungkin. Masukan kreditur sudah kami dengarkan,” katanya.

Kus berujar proposal perdamaian terus mengalami perubahan sejak pertama sidang hingga perpanjangan keempat.

Pihaknya mengaku telah mengakomodasi kemauan kreditur sesuai kemampuan. Skema pembayaran di proposal perdamaian juga diklaim sudah yang paling optimal.

Kendati begitu, proposal terakhir rupanya belum mampu memuaskan kreditur separatis. Nyatanya, sembilan dari 11 kreditir separatis menolak. “Memang kemauan kreditur ada yang bisa terakomodasi dan ada yang tidak,” tuturnya.

Beberapa perubahan yang dilakukan debitur dalam proposal yaitu pertama, pemberian kompensasi buku pemilik kendaraan bermotor (BKPB) senilai Rp1 juta per BPKB. Kedua, perusahaan akan melakukan gadai saham sebelum homologasi.

Ketiga, adanya capital injection yang diadakan 2 minggu setelah homologasi. Keempat, diterbitkannya jaminan perorangan atau personal guarantee. Terakhir yaitu terkait perbaikan account receivable (AR).

Dalam rapat, sejumlah kreditur menyampaikan keberatan terkait dengan poin capital injection. Pasalnya, pemegang saham debitur hanya menyuntikkan dana Rp40 miliar saja.

Jumlah tersebut dinilai sangat kecil. Kreditur mengingingkan pemegang saham berupaya lebih untuk menggelontorkan dananya.

Keberatan kedua adalah mengenai pemberian kompensasi BKPB senilai Rp1 juta per buku. Keberatan disampaikan oleh kuasa hukum PT Bank CIMB Niaga Tbk. Duma Hutapea.

Duma meminta agar nilai kompensasi dinaikkan. Pasalnya, perbankan memiliki biaya yang terus berjalan dalam menahan jumlah BPKB konsumen yang tidak sedikit.

“Kompensasi Rp1 juta terlalu kecil. Ini seharusnya dinaikkan agar kami tidak berat menyetujui proposal perdamaian,” sebutnya.

Dalam catatan Bisnis, terdapat 2.278 BPKB yang belum dapat diserakan kepada konsumen. Seluruh BPKB tersebut masih dipegang oleh pihak perbankan selaku kreditur separatis.

Bank yang menahan paling banyak BPKB dari konsumen PT Kembang 88 adalah PT Bank CIMB Niaga sebanyak 562 BPKB. Disusul oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 450 BPKB dan PT Bank Syariah Mandiri 232 BPKB.

Seiring dengan proses restrukturisasi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberikan surat peringatan ketiga atau SP 3 kepada Kembang 88.

Deputi Komisioner Pengawas II Industri Keuangan Non Bank Dumoly F. Pardede mengatakan otoritasnya telah menyemprit Kembang 88 melalui surat peringatan paling puncak, karena debitur tidak melaksanakan anjuran meminimalisasi pengaduan konsumen terkait penyerahan BPKB.

 

bisnis

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close