PT Krakatau Engineering Di Seret Lewat PKPU – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

PT Krakatau Engineering Di Seret Lewat PKPU

Jakarta, LEI – PT Krakatau Engineering anak perusahaan Krakatau Steel tidak terima ditagih utangnya via penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh  PT SLS Bearindo (pemohon I) dan PT Sapta Asien Mid East (pemohon II). Perkara ini terdaftar dengan No.168/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst.

Kuasa hukum PT Krakatau Engineering (termohon) Arnol Sinaga mengatakan direksi perusahaan ingin menyelesaikan utang di luar persidangan, tanpa masuk proses PKPU.

Lagipula, tutur dia, hubungan PT Krakatau Engineering dengan para vendornya masih bagus. Disayangkan apabila mereka harus berperkara di pengadilan.

“Kami sudah bayar lunas kepada para pemohon per awal Januari. Kami sudah tidak ada utang,” katanya usai sidang jawaban, Kamis (11/1/2018).

Dengan begitu, dia menolak dengan tegas permohonan PKPU para pemohon.

Dalam jawabannya, Krakatau Engineering mengakui memiliki utang kepada pemohon I sebesar Rp1,2 miliar. Namun termohon telah membayar kewajibannya secara lunas pada 5 Januari dan 8 Januari 2018.

Sementara itu, utang kepada pemohon II sebesar Rp163,05 juta juga telah dilunasi per 2 Januari 2018.

Bukti pelunasan tersebut menjadi bagian dari jawaban atas permohonan PKPU yang diajukan PT SLS Bearindo (pemohon I) dan PT Sapta Asien Mid East (pemohon II) dalam perkara No.168/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst.

“Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak memiliki legal standing per tanggal jawaban ini kami ajukan,” ujar kuasa hukum Krakatau Engineering Arnol Sinaga, Kamis (11/1).

Dengan demikian, tuturnya, permohonan PKPU tidak sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Arnol meminta majelis hakim menolak permohonan PKPU para pemohon.

Sementara itu, kubu penggugat masih dalam gugatannya. Mereka tidak berencana mencabut gugatan.

Kuasa hukum PT Sapta Asien Mid East Pringgo Sanyoto berujar utang baru dibayar ketika relaas panggilan sidang dikirim ke termohon. Adapun permohonan PKPU telah diajukan ke pengadilan sejak 27 Desember 2017.

Dengan begitu, pelunasan oleh termohon tidak dibenarkan. Menurut Pringgo, termohon beriktikad tidak baik.

Perkara ini bermula ketika dua sub kontraktor tidak dibayar jasa dan barangnya oleh Krakatau Engineering.

Dalam berkas gugatan yang diterima Bisnis, Pemohon I telah menyuplai barang di pabrik kelapa sawit di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Proses memasok barang dilakukan sebanyak tujuh kali dalam kurun 18 Desember 2012 hingga 6 Mei 2014.

Namun termohon tidak membayar kewajiban hingga permohonan PKPU diajukan.

Selanjutnya, pemohon II telah mengerjakan proyek EPC UP-Grading Unit Produksi Pelumas Jakarta, Tanjung Priok.

Pemohon II menerima pekerjaan proyek penyusunan baja pada 3 November 2015 dan 1 Desember 2015. Kedua proyek telah rampung diselesaikan oleh pemohon II. Lagi, pembayaran atas jasa tidak kunjung dilakukan termohon.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top