PT Wisma Aman Minta Ganti Rugi

JAKARTA — PT Wisma Aman Sentosa menuntut ganti rugi tiga mitra usahanya senilai Rp2,41 triliun terkait dengan terbengkalainya proyek Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran atau PPKK.

Berdasarkan berkas gugatan yang diajukan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kuasa hukum PT Wisma Aman Sentosa (WAS) Ngatino mengatakan PT Mitra Tirta Utama (MTU/tergugat I), PT Indo Prakarsa Gemilang (IPG/tergugat II), dan PT Lumbung Mas Sejahtera (LMS/tergugat III) telah melakukan cedera janji setelah urung mendanai sebagian besar biaya proyek tersebut.

“Kerugian pokok dan risiko kerugian yang akan ditanggung pengugat bisa mencapai Rp2,41 triliun,” tulis Ngatino dalam berkas yang diperoleh Bisnis, Selasa (12/7).

Para tergugat, lanjutnya, tidak mendanai seluruh biaya kerja sama dan pensertifikatan lahan Blok C9 PPKK, yang nantinya akan diperhitungkan sebagai pinjaman perseroan. Selain itu, tidak membiayai kebutuhan operasional perseroan PT Oceania Development meliputi gaji dan tunjangan lain bagi dewan komisaris hingga karyawan.

PT Oceania Development selaku turut tergugat merupakan perseroan yang dibentuk melalui kerja sama investasi dan pembangunan penggugat serta para tergugat selaku pemegang saham mayoritas. Perjanjian kerja sama tersebut dituangkan dalam akta yang disepakati pada 3 September 2010.

Penggugat memegang 26% saham dari total keseluruhan milik turut tergugat. Adapun, tergugat I sebesar 45%, tergugat II sebesar 11%, dan tergugat III sebesar 18%.

Pihaknya mengaku tidak pernah mengetahui adanya bentuk pendanaan dari para tergugat yang telah diatur dalam akta perjanjian kerja sama. Pendanaan bisa berasal dari para tergugat sendiri maupun pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan.

Para tergugat juga diklaim tidak membuat kebijakan rencana pembangunan secara keseluruhan (master design) sesuai urban design guide line (UDGL) Kemayoran. Turut tergugat juga tidak pernah mendapatkan arahan yang berkaitan dengan perencanaan proyek guna memperoleh hasil maksimal.

Proyek yang akan digarap oleh para pihak yakni pada Blok B7-8 seluas 30.750 m2, Blok C7 seluas 73.340 m2, dan Blok C9 seluas 84.187 m2. Para tergugat, imbuhnya, telah berjanji akan melaksanakan proyek pembangunan dalam waktu enam bulan sejak menjadi pemegang saham.

Ngatino mendasarkan dalil gugatannya melalui Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata masing-masing terkait kelalaian para tergugat dan penggantian biaya dan kerugian sehubungan dengan tindakan tersebut.

Dia memerinci kerugian pokok yang diderita oleh penggugat dihitung berdasarkan selisih perhitungan nilai jual objek pajak (NJOP) 2003 dan 2010 serta terbengkalainya proyek sebesar Rp1,95 triliun. Adapun, potensi kerugian muncul karena turut tergugat harus membayar kepada PPKK sebesar 94% dari nilai ekonomi keempat blok yakni Rp450,41 miliar.

Dalam perjanjian antar pemegang saham para pihak, setiap sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Bila penyelesaian musyawarah tidak berhasil dicapai, sengketa dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penggugat sebelumnya telah melayangkan surat somasi hingga tiga kali kepada para tergugat. Akan tetapi, proyek Kemayoran tidak kunjung terlaksana karena para tergugat tidak menjalankan kewajibannya.

BELUM MENANGGAPI

Sementara itu, kuasa hukum para tergugat Subagio Aridarmo mengaku belum bisa memberikan tanggapan mengenai gugatan tersebut. Pihaknya belum mendapatkan izin dari prinsipal klien.

“Prinsipal belum memberikan izin untuk berkomentar di media. Selain itu proses persidangan belum memasuki agenda jawaban,” kata Subagio yang ditemui seusai sidang.

Dalam persidangan, ketua majelis hakim Sumpeno mengatakan proses mediasi belum bisa dilakukan karena masih terdapat ketidaklengkapan persyaratan formal dari para pihak.

“Surat kuasa tergugat belum sah dan anggaran dasar para pihak belum ada, saya harap segera diserahkan kepada majelis hakim,” ujarnya. (bisnis.com)