Hukum

PTUN Tidak Berwenang Blokir Saham BFI

BTN iklan

Jakarta (Lei) – PT BFI Finance Indonesia Tbk membantah pengumuman peringatan tentang Pemblokiran terhadap PT BFI Finance Indonesia Tbk di media massa yang disampaikan oleh kantor hukum Hutabarat Halim & Rekan selaku kuasa hukum PT Aryaputra Teguharta (PT APT) pada Senin (30/7/2018).

Kuasa hukum PT BFI Hotman Paris Hutapea mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak pernah memblokir kepemilikan saham di PT BFI dan PTUN Jakarta juga tidak berwenang secara absolut mengadili perihal kepemilikan saham.

“Mengadili kepemilikan saham adalah kewenangan peradilan umum atau Pengadilan Negeri (PN). Bahkan PN Jakarta Pusat sudah enam kali mengeluarkan surat atau penetapan yang menetapkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 240/PK/Pdt/2006, pada 20 Februari tidak dapat dilaksanakan atau non executable,” kata Hotman

Menurutnya, putusan PK No. 240/2006 yang dipakai sebagai dasar kepemilikan saham oleh PT APT adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan.

PT APT sebelumnya mengajukan gugatan dan permohonan penundaan pelaksanaan atau skorsing kepada PTUN Jakarta pada 16 Mei 2018 untuk membatalkan atau tidak sah atas penolakan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum yang meminta pencabutan atas kepemilikan saham PT BFI.

Permohonan itu kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN melalui penetapan No. 120/2018/PTUN-Jkt. Setelah penetapan itu terbit pada 19 Juli 2018, PT BFI mengajukan banding atas penetapan penundaan tersebut.

Hotman mengatakan pengumuman menyebutkan pemblokiran atas akses database PT BFI oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah akibat dari penetapan penundaan tidak benar karena faktanya pemblokiran database PT BFI sebelum penetapan penundaan.

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

  1. Sudah jelas Dan lugas Apa yang disampaikan oleh bang Hotman sebagai kuasa hukum PT. BFI, Mengadili kepemilikan saham adalah kewenangan peradilan umum atau Pengadilan Negeri (PN). yang
    menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana
    diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004.
    Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam
    bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau
    Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
    Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9
    Tahun 2004). Jadi jelas PTUN tidak dapat meblokir kepemilikan SAHAM suatu Perusahaan, sekian Trimakasih.

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami