HukumLiputanNasional

Publik Tunggu Gebrakan MA Dan KY Untuk Benahi Sistem Dan Tata Kelola Pengawasan Hakim

BTN iklan

Jakarta/LEI- Pemberitaan mengenai  OTT KPK terhadap Hakim, Panitera dan Pengacara di PN Jakarta Selatan rabu dini hari 28 November 2018 yang awalnya ramai diperbincangkan dan dikecam  oleh berbagai  pihak, nampaknya saat ini isu tersebut sayup-sayup mulai menghilang dan agaknya mulai terlupakan oleh publik.

“Memang seringkali kita terbiasa bertindak reaktif dan emosional dalam menghadapi suatu peristiwa yang berkaitan dengan OTT KPK terhadap Hakim dan  penegak hukum lain. Semua pihak prihatin dan emosi, tapi sayangnya kita jarang secara serius mengawal dan memantau gebrakan siginifikan apa yang dilakukan oleh Pimpinan dari lembaga atau instansi dari oknum yang terkena OTT KPK tersebut” kata Hermansyah, Direktur Program Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI).

 

Poin pentingnya adalah publik perlu terus memonitor dan memantau apa gebrakan dan aksi nyata yang dilakukan oleh  Pimpinan Mahkamah Agung dan Pimpinan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perilaku hakim pasca OTT KPK terhadap Hakim tersebut.

“Publik dan kita semua harus care terhadap persoalan ini. Sebab OTT KPK terhadap Hakim dan aparatur pengadilan sudah berulang kali terjadi. Jadi kita tunggu gebrakan dan aksi nyata dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas untuk segera melakukan evaluasi total dan berkesinambungan terhadap sistem dan tata kelola pengawasan hakim” tambah Hermansyah.

Menurut Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer itu “Sangat diperlukan  komitmen yang tinggi, sinergi, dan keberanian dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan gebrakan dalam meng-evaluasi dan membenah secara total sistem dan tata kelola pengawasan hakim, termasuk evaluasi kinerja pengawasannya masing-masing”.

Senada dengan hal itu Dr. Laksanto Utomo Ketua Umum APHA Indonesia mengatakan “Saatnya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial duduk bareng dan membangun sinergi, agar dapat membentuk  sistem pengawasan hakim yang tepat dan efektif”.

“Jadi evaluasi saja sistem dan tata kelola pengawasan hakim yang selama ini diterapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mungkin masih ada kelemahan dan celah yang perlu diperbaiki”.

“Kita dukung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar sistem pengawasan hasil evaluasi nantinya  tidak hanya dapat  mencegah hakim melakukan tindakan tercela dan koruptif, tapi juga dapat membentuk hakim yang berintegritas, profesional dan berani dalam menegakkan hukum dan keadilan” kata Laksanto menutup perbincangan.

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close