Hukum

Puspom TNI Tetapkan 1 Pamen Tersangka Korupsi Heli AW-101

BTN iklan

Jakarta, LEI – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan seorang perwira menengah (Pamen) inisial FTS dengan pangkat Kolonel Kal sebagai tersangka kasus korupsi pembelian helikopter AugustaWestland (AW)-101 di TNI AU senilai Rp 738 milyar tahun anggaran 2016-2017.

Komandan Puspom (Danpuspom) TNI, Mayjen Dodik Wijanarko, menyampaikan penetapan tersangka Kolonel FTS dalam konferensi pers bersama Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dan Saut Sutumorang, serta Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di KPK, Jakarta, Jumat malam (16/6/2017).

“Hari ini kami ingin menyampaikan satu orang dari TNI atas nama Kolonel Kal FST sebagai tersangka,” kata Dodik.

Dengan demikian, Puspom TNI telah menetapkan 4 orang anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus ini, setelah sebelumnya menetapkan 3 orang tersangka yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, tanggal 26 Mei 2017.

“Penambahan dari penetapan tersangka pada 26 Mei kemarin, Bapak Panglima TNI sudah sampaikan 3 tersangka,” ujar Dodik.

Kolonel FST merupakan Kepala Unit Layanan Pengadaan Proyek Pengadaan Heli AW-101 buatan pabrikan Inggris-Italia. “Itu yang kami tambahkan. Jadi tersangka dari TNI ada 4,” kata Dodik.

Puspom TNI akan terus mengusut semua anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini bekerja sama dengan KPK yang menangani keterlibatan pihak swastanya.

“Namun sekali lagi, ini tersangka sementara, karena penyidik POM TNI bekerja sama dengan KPK, PPATK, masih terus lakukan berbagai pendalaman penyidikan. Tidak tutup kemungkinan ada tersangka-tersangka baru di lingkungan TNI,” ujarnya.

Sebelumnya, Puspom TNI telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Marsekal Pertama TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Letkol Adm TNI WW selaku pemegang kas, dan Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang diduga menyalurkan dana pada pihak tertentu.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, anggaran untuk pengadaan helikopter AW 101 itu sejumlah Rp 738 milyar. Namun dalam pengadaannya, terjadi penggelembungan harga (mark up).

Menurut Gatot, pengadaan ini awalnya untuk helikopter jenis VVIP untuk keperluan presiden. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak pembelian helikopter. Akan tetapi jenis helikopter diubah menjadi helikopter untuk keperluan angkutan.

Selain itu, helikopter yang dibeli pun tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara (AU), di antaranya helikopter tidak menggunakan sistem rampdoor.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami