HEADLINESHukum

Putusan MA Indonesia Membuat Sentimen Negatif Jepang

BTN iklan

MA, mahkamah agung, calon hakim, ad hoc, sekretaris MAJAKARTA, (LEI/Detik) – Dalam kunjungan ke Osaka beberapa waktu lalu, delegasi Kemenkumham mendapat keluhan dari pengacara kenamaan Jepang, Kobayashi Kazuhiro. Sang pengacara menceritakan kliennya dan para investor Jepang kaget atas putusan Mahkamah Agung (MA) Indonesia. Apa itu?

Kazuhiro menceritakan para investor Jepang mengaku heran atas putusan MA Indonesia soal pembatalan kontrak perdata yang tidak berbahasa Indonesia. Menurut Kazuhiro, hal itu cukup aneh.

Berdasarkan penelusuran data di website MA, Jumat (31/3/2017), kasus itu merupakan sengketa bisnis antara Nine AM Ltd dan PT Bangun Karya Pratama Lestari. Sengketa itu tentang loan agreement tertanggal 30 Juli 2010. Di mana PT Bangun Karya Pratama Lestari adalah perusahaan Indonesia dan Nine AM Ltd merupakan perusahaan asal Texas, Amerika Serikat.

Perjanjian kedua belah pihak dibuat dalam bahasa Inggris dan telah diterjemahkan oleh penerjemah resmi serta tersumpah. Dalam perjanjian itu, Nine AM Ltd memberikan pinjaman kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari sebesar USD 4,9 juta. Jaminannya sejumlah alat berat.

Dalam perjalanannya, perjanjian bisnis itu mengalami kendala dan harus berakhir ke pengadilan.

Nah, di meja hijau, PT Bangun Karya Pratama Lestari mengemukakan dalih Pasal 31 ayat 1 UU Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan, yang berbunyi:

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negera Indonesia.

“Karena loan agreement dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka loan agreement batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (null and void nietig),” kata pihak PT Bangun Karya Pratama Lestari.

Ternyata dalih itu diamini Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) pada 6 Maret 2014. Majelis hakim PN Jakbar membatalkan perjanjian loan agreement tersebut. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 4 Desember 2014.

Nine AM Ltd kaget dan tidak terima. Langkah kasasi pun diambil. Nine AM Ltd merujuk pada hukum yang lebih umum, yaitu KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan isi perjanjian yang dibuat batal apabila bertentangan dengan UU tertentu.

“Jika suatu perjanjian, yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009, kemudian tidak dibuat dalam bahasa Indonesia tidak otomatis melanggar syarat sahnya perjanjian, kecuali jika isinya bertentangan dengan UU tertentu yang berlaku pada waktu tertentu,” tutur Nine AM Ltd.

“Misalnya isi perjanjiannya adalah melakukan aborsi, di mana jelas-jelas aborsi dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” kata Nine AM Ltd.

Karena itu, pelanggaran Pasal 31 UU Nomor 24/2009 tidak melanggar syarat objektif sahnya suatu perjanjian, yaitu causa yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Pihak Nine AM Ltd juga menyitir pendapat guru besar UI Hikmahanto Juwana yang menyatakan Pasal 31 tidak serta-merta membatalkan kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. ‘Wajib’ harus diterjemahkan sebagai keharusan untuk menggunakan bahasa Indonesia, tanpa konsekuensi batalnya kontrak bila belum atau tidak berbahasa Indonesia.

Tapi apa kata MA atas argumen kasasi Nine AM Ltd itu?

“Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Nine AM Ltd,” ujar majelis hakim yang diketuai hakim agung Soltoni Mohdally, dengan anggota hakim agung Nurul Elmiyah dan hakim agung Zahrul Rabain.

Menurut majelis, loan agreement antarpihak di atas dibuat setelah diterbitkannya UU Nomor 24/2009 yang mensyaratkan harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

“Bahwa faktanya, loan agreement dibuat tidak dalam bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 UU Nomor 24/2009 sehingga perjanjian a quo merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang sehingga, sesuai Pasal 1335 KUHPerdata jo Pasal 1337 KUHPerdata, perjanjian tersebut batal demi hukum,” tutur majelis kasasi dengan suara bulat.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami