Putusan MK Dinilai Membingungkan

JAKARTA – Kalangan peng­huni apartemen atau rumah su­sun masih akan melakukan kajian hukum untuk menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengabulan seba­gian atas permohonan peninjau­an ulang atau judicial review terhadap sejumlah pasal dalam UU 20/2011 tentang Rumah Su­sun.

Ketua Asosiasi Penghuni Ru­mah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) Ibnu Tadji mengata­kan, keputusan MK tidak secara tegas mengabulkan atau meno­lak permohonan dari para pemo­hon. Selain itu, redaksi putusan pun sulit dipahami maknanya sehingga justru berpotensi me­nimbulkan berbagai tafsir yang keliru.

Para pemohon meminta pe­ngujian terhadap Pasal 75 Ayat 1 terkait kewajiban, pelaku pemba­ngunan memfasilitasi pemben­tukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS paling lambat sebe­lum masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat 2 ber­akhir.

Selain itu, pengujian juga di­mintakan terhadap Pasal 107 yang mengatur tentang sanksi administratif, yang mana tidak membebankan sanksi kepada pelaku pembangunan yang tidak melaksanakan kewajiban mem­fasilitasi pembentukan P3SRS.

“Pasal 75 Ayat 1 itu tidak secara tegas dikatakan dikabul­kan, malah lari ke pasal 59 ayat 2 yang sebenarnya tidak kami minta peninjauan kembali untuk pasal ini,” katanya, Rabu (11/5).

Pasa159 ayat 2 mengatur masa transisi, di mana pengembang wajib mengelola rumah susun (rusun) sebelum terbentuknya P3SRS ditetapkan paling lama setahun sejak penyerahan perta­ma kali satuan rumah susun (sarusun) kepada pemilik.

Pada Selasa (10/5), MK memu­tuskan bahwa pengembang ru­mah susun wajib memfasilitasi pembentukkan P3SRS meski sa­tuan rumah susun belum sepe­nuhnya terjual. Hal itu dinyata­kan dalam Putusan MK terhadap permohonan uji materi UU ten­tang Rusun. Putusan perkara_itu No. 21/PUU-XIII/2015.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Hukum Properti Indonesia (PSHPI) Erwin Kallo mengata­kan, apa pun keputusan MK pada dasarnya tidak substansial menjawab masalah pemben­tukan P3SRS. Menurutnya, yang selama ini terjadi, warga me­minta pembentukan P3SRS sebe­lum adanya sertifikat hak milik yang justru bertentangan de­ngan UU.

Menurutnya, pembentukan P3SRS pada dasarnya tidak dapat dilakukan sebelum adanya per­telaan atau pengesahan akta pe­misahan dan uraian teknis terha­dap rumah susun dari gubernur. Berdasarkan pertelaan inilah dapat diterbitkan sertifikat hak milik. Hanya setelah ada perte­laan, rumah susun menjadi sah sebagai rumah susun dan hanya setelah ada sertifikat warga mempunyai hak suara untuk membentuk P3SRS.

“Kalau belum ada pertelaan, itu belum rumah susun, masih calon rumah susun karena belum_. memenuhi definisi rusun pada Pasal 1 ayat (1) [UU 20/2011]. Lalu, dari mana hak suara mereka kalau belum terbit sertifikatnya?” katanya.

Selama ini, banyak rusun atau apartemen yang sudah ditinggali hanya atas dasar akta jual beli. Sementara itu, pengurusan perte­laan sering memakan waktu yang lama dan mensyaratkan selesainya seluruh pembangun­I kompleks rumah susun.

Olah karena itu, menurutnya, ketentuan batas waktu setahun sejak serah terima harus dipahami sebagai waktu setelah pe­nerbitan sertifikat hak milik atas sarusun, sebagai tanda resm­i kepemilikan. (Bisnis Indonesia)