FinansialLiputan

Ramai-Ramai Menyambut Dana Repatriasi

BTN iklan

Tax amnesty, dana repatriasiJakarta, LEI/Antara – Perbankan nasional, lembaga keuangan nonbank, sejumlah BUMN, termasuk kalangan swasta, langsung menunjukkan kesiapan mereka dalam menyambut dana repatriasi.

Maklum, melalui program tersebut diperkirakan bakal ada dana masuk ke sistem keuangan nasional sebesar Rp1.000 triliun dan deklarasi aset Rp4.000 triliun.

Dana ini sangat diperlukan bagi pemerintah, yang memang tidak memiliki cukup dana, dalam melaksanakan pembangunan.

Kesiapan ini menunjukkan bahwa semua bergerak cepat dalam melaksanakan dan menyukseskan program amnesti pajak menyusul terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Kementerian Keuangan langsung menerbitkan peraturan turunan UU itu, yakni Peraturan Menkeu Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menkeu Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Dalam Wilayah NKRI dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan.

Selain itu, keputusan menteri keuangan (KMK) Nomor 600 Tahun 2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan dalam rangka Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro juga telah menandatangani kontrak bersama empat direktur utama bank persepsi sekaligus menyerahkan surat penunjukan sebagai pengelola dana amnesti pajak.

Ke empat bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk.

Ke empat bank itu merupakan bagian dari 18 bank nasional dan bank asing yang dinilai dapat menjadi bank persepsi. Bank persepsi adalah bank yang ditunjuk dan setuju menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak.

Dana repatriasi itu bakal “menginap” di sistem perbankan nasional selama tiga tahun. Dengan demikian selama periode “lock up” tersebut, dana repatriasi dipastikan tidak bisa “terbang” ke luar Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri.

Penunjukkan bank persepsi dilakukan mengingat bank merupakan salah satu pintu masuk investasi hasil amnesti pajak, selain manajer investasi dan perdagangan efek.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank yang setuju menampung dana repatriasi telah memenuhi syarat yaitu merupakan bank yang masuk dalam kategori umum kelompok usaha empat dan bank umum kelompok usaha tiga.

Bank-bank tersebut merupakan bank yang mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust), memiliki surat persetujuan bank sebagai kustodian (memiliki kewenangan menyimpan aset) dari OJK dan menjadi administrator rekening dana nasabah.

Menurut Robert, wajib pajak (WP) yang melakukan repatriasi modal dari luar negeri harus memasukkan dana terlebih dahulu di bank persepsi, yang nantinya tersimpan dalam rekening khusus program amnesti pajak.

“Tidak boleh, misalnya, langsung masuk ke saham. Kalau nantinya gateway jadi destinasi investasi boleh saja,” katanya.

Dana yang masuk tersebut bisa disalurkan ke berbagai instrumen investasi yang telah disiapkan pemerintah maupun sektor swasta seperti Surat Berharga Negara, obligasi BUMN, reksadana, deposito, giro, termasuk sektor ril seperti properti, paling lama selama tiga tahun.

Mengenai masuknya bank asing sebagai bank persepsi, Robert mengatakan hal ini dilakukan karena bank-bank tersebut, selain menetap di Indonesia, juga memiliki cabang di berbagai negara lain, yang selama ini diduga menyimpan dana milik WNI.

“Kami bisa melakukan audit kepatuhan dan memastikan dana tersebut menetap di Indonesia (meski dana repatriasi itu masuk ke bank asing). Ini untuk memudahkan dan memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat,” katanya.

Selain menunjuk 18 bank persepsi, pemerintah juga menetapkan 18 manajer investasi dan 19 perantara pedagang efek yang telah memenuhi syarat, untuk dapat dipilih sebagai pengelola harta WP yang mengikuti kebijakan amnesti pajak.

Animo masyarakat Minat atau animo masyarakat terhadap program amnesti pajak, yang diselenggarakan pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, diklaim pemerintah cukup tinggi.

Banyak WP yang telah mencari informasi di berbagai kantor wilayah maupun pelayanan pajak dan tertarik untuk mengikuti program tersebut.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan tingginya animo masyarakat tersebut terlihat ketika Presiden Jokowi melakukan sosialisasi program amnesti pajak di Surabaya, Jumat malam (15/7) yang dihadiri sekitar 2.700 wajib pajak.

Animo masyarakat yang tinggi itu juga terulang ketika Presiden melakukan sosialisasi di Medan, Kamis (21/7).

Ken memastikan WP yang mengikuti program amnesti pajak tidak akan dipungut biaya. Ia juga memastikan kerahasiaan WP yang ikut program ini terjamin aman dan tidak akan tersebar luas.

“Semua yang mendaftar tidak ada indentitasnya, kalaupun di formulir pendaftaran ada namanya, semua itu akan berubah menjadi barcode. Kalaupun tercecer, tidak akan tahu itu punya siapa,” katanya.

Ken menegaskan bagi WP yang terkena pemeriksaan terkait kasus pajak oleh DJP, proses pemeriksaannya otomatis berhenti, apabila secara sukarela mengajukan diri untuk mengikuti program amnesti pajak.

Tidak tiap tahun Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sosialisasi program di Jakarta, Kamis (21/7) mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan kesempatan yang jarang terjadi.

“Amnesti pajak merupakan kemewahan yang diberikan negara karena tidak tiap tahun terjadi,” kata Wapres.

Wapres mengatakan amnesti pajak harus dapat dimanfaatkan dengan baik karena pada era implementasi ikhtisar komprehensif mengenai keterbukaan dan pertukaran informasi (AEOI) nanti, pihak yang melanggar kebijakan pajak merupakan musuh bersama dunia.

Pemerintah juga akan bertindak menjalankan peraturan dengan lebih tegas setelah AEOI dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) diimplementasikan, di mana Indonesia akan bergabung pada 2018.

AEOI akan menyediakan data pajak negara-negara yang tergabung di dalamnya. Pemerintah berniat menggunakan data yang tersedia dalam AEOI tersebut untuk menindak pelanggaran pajak.

BUMN siap Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan sejumlah perusahaan milik negara siap menampung dana repatriasi dari program amnesti pajak hingga sekitar Rp300 triliun untuk semua jenis instrumen. Setidaknya 25 BUMN siap mengelola dana repatriasi itu.

Beberapa jenis instrumen yang telah dipersiapkan BUMN tersebut meliputi penerbitan obligasi dalam denominasi dolar AS ataupun rupiah, sekuritasi aset, penawaran saham kepada publik (IPO), termasuk proyek-proyek yang sedang dibangun seperti pembangunan jalan tol Malang-Pandaan, Jawa Timur dan penempatan dana di bank BUMN.

Sejumlah BUMN yang sudah menyatakan siap mengelola dana repatriasi lewat penerbitan obligasi antara lain, PT Pertamina (Persero), Pupuk Indonesia Holding Company, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT PLN (Persero).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan mendorong dana repatriasi masuk ke dalam instrumen investasi yang mengarah ke perkembangan sektor riil, seperti infrastruktur.

“Selain instrumen saham dan obligasi, paling tidak ada tiga instrumen lainnya yakni Efek Beragun Aset (EBA), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan Dana Investasi Real Estate (DIRE). Ketiga produk itu arahnya ke sektor riil,” kata Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Pasar Modal OJK Nurhaida.

Penerbitan instrumen itu menjadi penting guna meningkatkan suplai investasi sehingga tidak terjadi “bubble” ketika dana repatriasi masuk.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami