Hukum

Ramai-Ramai Tolak RUU Penyiaran Baleg DPR

BTN iklan

Jakarta/lei – Komisi I DPR telah menyelesaikan naskah Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menghabiskan waktu pembahasan hingga dua tahun.
Image result for RAMAI-RAMAI TOLAK RUU PENYIARAN VERSI BALEG DPR
Baru saja selesai disusun, naskah tersebut tetap mendapatkan sejumlah kritik dari beberapa kelompok masyarakat meskipun pada beberapa bagian sudah ada langkah maju bila dibandingkan dengan Undang-Undang Penyiaran yang saat ini berlaku.

Naskah tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Legislasi DPR untuk tahap harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan dan undang-undang lain.

Namun, alih-alih melakukan harmonisasi dan sinkronisasi, Baleg justru membuat naskah Revisi Undang-Undang Penyiaran sendiri yang isinya banyak mengubah naskah yang disusun Komisi I DPR.

Naskah yang kemudian disebut sebagai naskah Revisi Undang-Undang Penyiaran versi Baleg itu kemudian mendapatkan banyak kecaman dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil pemerhati penyiaran karena dinilai sebagai langkah mundur dibandingkan naskah versi Komisi I.

Salah satu pihak yang selama ini aktif memantau pembahasan dan mengritisi Revisi Undang-Undang Penyiaran adalah Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP). Koalisi tersebut terdiri atas paling tidak 160 akademisi dan praktisi serta 20 organisasi masyarakat sipil.

KNRP mengecam naskah Revisi Undang-Undang Penyiaran versi Baleg DPR yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik dan mengusung kepentingan pemodal besar industri penyiaran.

“KNRP telah menanggapi dan menilai naskah dari Komisi I yang pada beberapa hal melenceng dari demokratisasi penyiaran. Namun, naskah versi Baleg jauh lebih bermasalah,” kata pegiat KNRP Muhamad Heychael.

KNRP sebelumnya menyampaikan naskah usulan Revisi Undang-Undang Penyiaran kepada Komisi I, Baleg, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta para pemangku kepentingan penyiaran secara tercetak maupun melalui forum diskusi dan media.

Usulan tersebut merupakan tanggapan atas naskah yang disusun Komisi I, yang menurut KNRP ada beberapa hal yang bermasalah karena melenceng dari demokratisasi penyiaran.

Namun, KNRP menilai naskah Revisi Undang-Undang Penyiaran versi Baleg bukan hanya melenceng, tetapi telah mengkhianati prinsip demokratisasi penyiaran karena tidak berpihak pada kepentingan publik melainkan lebih mengusung kepentingan pemodal besar.

“Karena itu, KNRP bersama anggota koalisi yang peduli pada penyiaran yang demokratis, adil dan berpihak pada kepentingan publik menolak naskah versi Baleg,” tutur Heychael.

Heychael mengatakan sedikitnya terdapat tujuh hal yang patut dipermasalahkan dari naskah versi Baleg, yaitu tentang digitalisasi penyiaran, organisasi lembaga penyiaran, iklan rokok, penyelenggaraan sistem stasiun jaringan, pembatasan kepemilikan, pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran dan kegiatan jurnalistik.

“Naskah versi Baleg terkait ketujuh hal tersebut sangat jelas menunjukkan keberpihakan pada industri penyiaran, khususnya stasiun televisi besar, dan mengabaikan kepentingan publik,” katanya.

Dugaan tersebut berdasarkan temuan KNRP bahwa sejumlah ketentuan dalam naskah versi Baleg memiliki kesamaan dengan aspirasi kalangan industri penyiaran yang kerap disampaikan dalam berbagai kesempatan.

Karena itu, KNRP meminta Komisi I tidak menerima rekomendasi dari Baleg yang semata-mata hanya berpihak pada kepentingan pemodal besar tanpa mempertimbangkan kepentingan publik luas.

“Sebagai wakil rakyat, Komisi I harus mampu menghasilkan Revisi Undang-Undang Penyiaran yang demokratis, adil dan berpihak pada kepentingan publik,” katanya.

Penolakan juga datang dari Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) yang menilai Baleg telah membuat revisi Undang-Undang tentang Penyiaran menjadi karut-marut dengan membuat naskah yang bertentangan dengan naskah yang disusun Komisi I.

“Alih-alih melakukan sinkronisasi dengan peraturan-peraturan yang ada, Baleg justru mengubah dan menambah substansi baru pada naskah Komisi I,” kata pegiat SIKA Nawawi Bahrudin.

SIKA merupakan koalisi yang dibentuk 18 lembaga masyarakat yang peduli pada penyiaran.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers itu mengatakan dengan mengubah dan menambah substansi baru pada naskah dari Komisi I, Baleg telah menempatkan pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran pada jalan buntu. Banyak kepentingan publik yang tiba-tiba hilang tanpa ada kajian ilmiah.

Nawawi menilai naskah versi Baleg tampak hanya mengakomodasi kepentingan industri-industri besar penyiaran dengan mengesampingkan kepentingan publik, termasuk prinsip persaingan usaha yang adil.

Karena itu, SIKA menyatakan menolak naskah revisi UU Penyiaran versi Baleg. SIKA menuntut Baleg tidak membuat naskah baru, tetapi membahas naskah revisi UU Penyiaran yang disusun Komisi I.

Perlindungan Anak Sementara itu, Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) menilai naskah Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, baik yang disusun Komisi I DPR maupun Badan Legislasi DPR belum berpihak pada perlindungan anak.

“Terutama naskah versi Baleg. Salah satu hal yang tidak berpihak pada kepentingan perlindungan anak adalah bagian tentang iklan,” kata Ketua YPMA B Guntarto.

Menurut dia, iklan adalah materi yang harus diwaspadai oleh anak karena daya persuasinya yang dapat memengaruhi anak yang belum tumbuh daya kritisnya dalam mengonsumsi isi siaran.

Dia menduga Baleg telah menghapuskan kata “rokok” pada ketentuan tentang iklan yang dilarang. Padahal, naskah yang disusun Komisi I mencantumkan “rokok” sebagai salah satu produk yang dilarang diiklankan melalui media penyiaran.

“Pasal 137 ayat (2) huruf (i) pada naskah versi Baleg hanya berbunyi ‘materi siaran iklan dilarang mempromosikan minuman keras dan zat adiktif lainnya’,” tuturnya.

Menurut Guntarto, Komisi I sudah tepat membuat naskah yang melarang iklan rokok bersama-sama dengan minuman keras dan zat adiktif lainnya.

“Dalam kajian media dan anak, rokok umumnya dikelompokkan bersama dengan alkohol dan narkoba serta masuk dalam kelompok isi media yang menimbulkan efek negatif atau antisosial,” katanya.

Selain masalah iklan, YPMA menilai acara di televisi selama ini belum dapat dikatakan ramah anak, bahkan acara-acara yang diperuntukkan bagi anak-anak sekalipun.

Menurut kajian YPMA terhadap acara anak di televisi yang bersiaran nasional pada rentang 2006 hingga 2015, banyak acara yang tidak masuk kategori “aman”.

Mayoritas acara anak di televisi justru masuk ke dalam kategori “tidak aman” dan “bahaya”. Acara yang masuk kategori “tidak aman” dibagi menjadi dua kelompok, yaitu “hati-hati” dan “bahaya”.

Persoalannya, anak tidak hanya menonton acara anak. Anak banyak mengonsumsi berbagai acara, termasuk acara-acara yang tidak diperuntukkan bagi mereka dan iklan.

“Hal itu tidak mengherankan karena salah satu karakter televisi adalah program siarannya masuk ke dalam ruang keluarga dan dapat dikonsumsi setiap saat dengan mudah,” tuturnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami