HEADLINESHukum

Rame Perbandingan Bantuan Jabar dan Jakarta Awas Korupsi Saat Bencana Dapat Dihukum Mati

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Media sosial diramaikan dengan foto perbandingan bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta dengan Jawa Barat selama pandemi virus corona. Bantuan sosial berupa sembako itu disebut-sebut lebih banyak dari Jawa Barat dibandingkan dengan DKI Jakarta.

Foto perbandingan tersebut diunggah oleh akun Twitter @narkosun. Dia bertanya dengan kebenaran jumlah item barang dalam sembako yang tampak lebih banyak dari paket sembako Jawa Barat daripada Jakarta.

Dalam foto itu, tampak paket sembako dari Jawa Barat berisi barang-barang senilai Rp 350.000 dan uang tunai sebesar Rp 150.000. Sementara, paket sembako dari DKI Jakarta berupa barang sebesar Rp 149.500 tanpa uang tunai di dalamnya.

Setelah dikonfirmasi, paket bantuan yang diberikan Pemprov Jawa Barat berbeda dengan Jakarta. Jawa Barat menyalurkan paket bantuan sebulan sekali, sementara DKI Jakarta menyalurkan bantuan seminggu sekali.

Adapun isi paket bantuan dari Pemprov Jawa Barat berupa bantuan tunai sebesar Rp 150 ribu per keluarga per bulan dan bantuan pangan non tunai mulai beras 10 kg, terigu 1 kg, Vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg, senilai Rp 350 ribu per keluarga per bulan.

Dana untuk bansos tersebut, berasal dari Pemda Provinsi Jabar dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp 4,6 triliun (di luar untuk distribusi) dari APBD. Rencananya bansos akan disalurkan selama empat bulan dari April hingga Juli.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp 179,4 miliar. Paket sembako yang diberikan berupa barang senilai RP 149.500 tanpa uang tunai yang diberikan setiap minggunya. aket tersebut berisi beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus, masker kain 2 pcs, dan sabun mandi 2 batang.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan, bahwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana seperti pandemi virus corona atau Covid-19 yang terjadi saat ini, dapat diancam dengan hukuman mati.

“Apalagi di saat sekarang, kita sedang menghadapi wabah Covid-19. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat, korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati,” ujar Firli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/3/2020).

Dilansir Antara, Firli memastikan bahwa penegakan hukum KPK tetap berjalan di tengah pandemi virus corona. Dia mengakatan, pegawai yang bertugas di bidang penindakan tetap bekerja seperti biasa.

“Begitu juga halnya dengan rekan-rekan kami baik penyelidik maupun penyidik, mereka tetap melakukan kegiatan di beberapa daerah provinsi, melakukan kegiatan untuk mencari dan menemukan peristiwa korupsi, meminta keterangan para saksi, dan melakukan penggeledahan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti,” kata Firli.

Selain itu, lanjut dia, proses evaluasi secara berkala selalu juga dilakukan oleh KPK, baik periode bulanan maupun triwulan. Meski begitu, KPK tetap menerapkan imbauan dan protokol pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona Covid-19.

“Evaluasi tersebut dilakukan tidak saja secara lengkap untuk kinerja menyeluruh KPK, tetapi juga dilakukan per kedeputian per bulan. Khusus untuk evaluasi triwulan pertama semula dijadwalkan 20 Maret 2020 memang belum dilakukan, karena kami mempertimbangkan situasi terkini wabah Covid-19 dan tentu mengalami sedikit penundaan lantaran adanya wabah Covid-19 tadi,” ujarnya pula.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang terkait dengan perlindungan yang dibatalkan demi perlindungan yang diajukan guna menguji materi ke Mahkamah Konstitusi. Penyebab, di dalam aturan ini tindak pidana korupsi yang dilakukan kompilasi dalam keadaan darurat alam nasional yang hanya dapat dijatuhkan hukuman mati. Namun, penyelesaian korupsi dilakukan kompilasi bencana alam saja tanpa ada kata “nasional” tetap dapat dijatuhkan hukuman mati.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami