Hukum

Rata-Rata Hukuman Koruptor Indonesia 2 Tahun 2 Bulan Penjara

BTN iklan

Jakarta, LEI – Indonesia Corruptio Watch (ICW) menyebut vonis koruptor di Indonesia rata-rata hanya 2 tahun 2 bulan penjara pada tahun 2016 jika dirata-ratakan berdasarkan vonis mulai dari tingkat pertama (pengadilan tindak pidana korupsi), pengadilan tingkat kedua (pengadilan tinggi), dan pengadilan tingkat ketiga (kasasi Mahkamah Agung).

“Secara keseluruhan atau tiga tingkat pengadilan, rata-rata vonis untuk korutor selama tahun 2016 masih tergolong ringan atau 2 tahun 2 bulan penjara,” kata peneliti dari Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Aradila Caesar, di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Caesar menjelaskan, rata-rata vonis tersebut merupakan perhitungan dari hasil pemantauan terhadap 573 putusan yang bisa ditemukan dan diakses dari seluruh tingkat pengadilan yang dilakukan selama tahun 2016.

Dari jumlah 573 putusan ini terdiri dari pengadilan tingkat pertama (pengadilan tindak pidana korupsi) sebanyak 420 putusan, pengadilan tingkat banding (pengadilan tingkat kedua) 121 putusan, dan tingkat kasasi (MA) 32 putusan.

Untuk menentukan satu putusan itu ringan, sedang, atau berat, ICW membuat formula dengan acuan pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni hukuman paling minimal atau ringan 4 tahun penjara.

“Ditetapkan hukuman ringan adalah di bawah 4 tahun penjara, sedang hukuman sedang yaitu lebih dari 4 tahun hingga 10 tahun penjara, dan berat di atas 10 tahun penjara,” ujar Caesar.

Berdasarkan rumusan di atas, hasilnya dari 420 putusan pengadilan tindak pidana korupsi, mayoritas terdakwanya 354 orang (75,80%) divonis ringan, 36 orang (7,71%) dihukum sedang, dan hanya 4 orang (0,86%) dihukum berat. Sisanya, 49 terdakwa (10,49%) divonis bebas dan 24 terdakwa (5%) tidak teridentifikasi.

Dari vonis di tingkat pertama dan yang masuk ke tingkat kedua atau mengajukan banding sebanyak 121 terdakwa. Namun dari jumlah ini, hanya 133 yang dapat ditelusuri. Sama dengan pengadilan tingkat pertama, pada tingkat banding pun mayoritas terdakwa divonis ringan yakni sebanyak 80 orang (50,15%), dihukum sedang 22 terdakwa (16,54%), dan hukuman berat sebanyak 17 terdakwa (12,78%). Adapun sisanya adalah 8 putusan terdakwa (6%) tidak terdeteksi dan sebanyak 6 orang lainnya (4%) mendapat vonis bebas dari pengadilan tinggi (pengadilan tingkat kedua).

Untuk pengadilan tingkat ketiga (kasasi di MA), jumlah perkara yang terpantau ICW pada tahun 2016 sebanyak 32 terdakwa. Sama pada tingkat pertama dan kedua, moyoritas terdakwa yang mengajukan kasasi mendapatkan vonis ringan yakni sebanyak 14 terdakwa (43,75%), hukuman sedang sebanyak 10 terdakwa (31,25%), dan hukuman berat sebanyak 3 terdakwa (9,38%). Sisanya, 4 putusan (18%) tidak terdeteksi dan 1 terdakwa (5%)
divonis bebas.

Sedangkan jika hukumannya dirata-ratakan per kategori selama tahun 2016, yakni putusan ringan, sedang, dan berat, hasilnya adalah terdakwa kasus korupsi divonis 1 tahun 11 bulan pejara di pengadilan tingkat pertama. Selama 2,5 tahun untuk pengadilan tingkat kedua, dan 4 tahun 1 bulan untuk pengadilan tingkat ketiga.

Dalam pemantauan ini, ICW tidak bisa mendapatkan informasi semua putusan yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, kedua, dan ketiga, karena tidak semua pengadilan tindak pidana korupsi hingga MA, mengunggah putusannya di direktori putusan (website).

Putusan terhadap koruptor tahun 2016, trennya masih sama dengan putusan terhadap koruptor pada tahun 2013 hingga 2015 lalu, yakni pengadilan di tingkat pertama hingga ketiga paling banyak menghukum ringan. “Secara keseluruhan ketiga tingkat pengadilan tipikor lebih cenderung menghukum ringan terdakwa kasus korupsi,” ujar Caesar.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami