Opini

Reaktualisasi Kelembagaan OJK Dalam Melindungi Investor

BTN iklan

Oleh Theo Yusuf, MS SH

Jakarta, 23/12 (LEI)  – Lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan tak dapat dilepaskan dari krisis ekonomi dan keuangan 1998. Nilai tukar rupiah kala itu tembus sekitar Rp16.600 per dolar AS. Bank Indonesia (BI) tak mampu melakukan intervensi pasar valas, lantaran cadangan devisanya terbatas dan sibuk membantu bank-bank yang akan kolaps, karena kesulitan likuditasnya.
Tugas dan fungsi BI bukan hanya mengatur cadangan devisa. Tetapi juga penyalur kredit (Kredit Likuiditas BI), pengawas operasional perbankan dan termasuk juga melakukan due deligence (uji tuntas) terhadap seseorang yang akan menjadi atau diangkat sebagai direksi dalam usaha perbankan itu. Itulah sebanya saat terjadi krisis keuangan, BI tak mempunyai fokus untuk mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada level wajar.
Presiden RI ke-tiga BJ Habibie, mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Oleh karenanya, pemerintahnya dalam waktu singkat menggagas, melakukan koreksi terhadap UU Perbankan No 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 tentang BI. Dengan mengundang konsultan dari Jerman, Prof. Dr. Helmut Schlesinger mantan Direktur Bundesbank, yang lahir 4 Sepetmber 1924 itu kemudian menyarankan agar tugas dan fungsi BI dipersempit yakni hanya fokus kepada nilai tukar saja. (Andini, 2016).

Guna mengurangi tugas dan fungsi BI, tentu tidak mudah, karena selain ada industri perbankan, juga terdapat lembaga keuangan non bank, seperti Dana Pensiun, Asuransi, Pegadaian, Leasing dan Bursa Efek Indonesia beserta turunnya yang saat itu dikendalikan, dan diawasi oleh Cq Departemen Keuangan. Dengan demikian, baik BI maupun Depkeu, masing-masing punya “mainan” dalam mengawasi atau melakukan uji tuntas kepatutan terhadap seseorang yang akan menjadi pimpinan lembaga keuangan tersebut.
Oleh karenanya, pembuatan lembaga baru yang namanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mudah, butuh waktu 12 tahun sejak RUU BI yang menjadi UU No 23 Tahun 1999 tentang BI diundangkan. Lahirnya OJK itu tampak lebih mulus setelah lahir UU No 3 Tahun 2004 tentang Bank Sentral, sebagai penyempurnaan UU BI No 23 Tahun 1999. BI dan Depkeu melakukan kompromi di bawah kendali Prof. Dr. Budiono sebagai Menteri Keuangan.
Sayangnya, setelah UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan lahir, lembaga itu belum mampu menjalankan misinya, melakukan tugas pengawasan kepada lembaga keuangan agar tidak mudah melakukan moral hazard, (tipu-tipu investasi menguntungkan diri dan kelompoknya) dan bersikap fair atau adil kepada sesama lembaga jasa keuangan agar adanya kepastian dan kepercayaan kepada investor.

Di ahkhir tahun ini (2019) diperkirakan banyak investor pribadi dan korporasi mengalami kerugian atau mengalami selisih penilaian investasi (SPI) yang cukup signifikan karena Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan turun, terjerembab di level 6000 poin dari perkiraan sebesar 7.000 poin, lantaran sikap OJK dinilai kurang adil dengan sesama lembaga keuangan yang berada di bawahnya.
Sikap pembiaran terhadap industri asuransi Jiwasraya yang mengalami kerugian sekitar Rp 15,89 triliun dan tidak mampu membayar polis yang jatuh temponya lebih dari Rp12,4 triliun (Wina Armada, 2019), Bumiputra dan para pimpinan Manajer Investasi (MI) di bawah pengawasan OJK yang dinilai merugikan banyak investor individu dan korporasi yang melakukan pembelian polis, reksadana dan saham, merupakan contoh nyata terjadinya pembiaran atau ketidak optimalan OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur lembaga jasa keuangan di Indonesia.
Tulisan ini akan membahas masalah itu, reaktualisasi kelembagaan OJK yang tampak belum optimal dalam menjalankan tugasnya, belum mampu melindungi investor utamanya investor kecil yang ingin mengais keuntungan lewat pasar modal atau jaminan asuransi.

Mengkaji Kelembagaan OJK

Diantara pertimbangan lahirnya UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, mewujudkan sistem ekonomi nasional yang berkelanjutan, bersikap adil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap sikap-sikap moral hazard dari para pimpinan lembaga keuangan di Indonesia, karena dalam globalisasi saat ini, banyak orang lihai dalam menawarkan bentuk investasi dengan keuntungan tinggi, seperti menawarkan produk unit link, dan reksadana saham atau reksadana dengan pendapatan tetap dengan memanfaatkan jaringan internasional dan menggunakan teknologi tinggi.
Guna mewujudkan itu, UU OJK memberikan kewenangan seluas-luasnya terhadap lembaga itu untuk melakukan pengawasan, pengaturan termasuk di dalamnya melakukan due diligence terhadap seseorang yang ingin menjadi komisaris, direksi atau pengurus dalam lembaga keuangan itu.

Pasal 6 UU OJK antara lain menyebutkan, OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan indusri jasa keuangan lainnya yang beroperasi di Indonesia.
Singkat kata, sesungguhnya UU OJK ini bentuk miniatur dari omnibus law, karena sudah menyederhanakan peraturan dalam satu isu tertentu agar tidak tumpang tidih, yang dulunya berada di bawah BI dan Depkeu.
Tugas dan kewenangan yang begitu besar kepada OJk, juga didukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal legalitas Pasal 49,50 dan 51 UU OJK soal kewenangan lembaga itu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan di lembaga keuangan dibawahnya. Dengan demikian semestinya OJK lebih berani, lebih independen, lebih transparan dalam melaksanakan tugasnya karena sudah punya landasan hukum yang kuat dan akuntabel.
Masalahnya, apakah yang menjadi ganjalan OJK belum mampu bertindak secara optimal terhadap tugas utamanya mengawasi dan memberikan sanksi kepada para pemilik perusahaan atau jasa keuangan di Indonesia ? Dalam ketentuan umum Bab I Pasal 1 ditegaskan, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Mungkinkah OJK dapat independen dan bebas dari intervensi pihak lain ? Rasanya sulit jika yang melakukan moral hazard, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan itu dilakukan oleh badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Jiwasraya, Garuda dan BUMN lainnya. OJK juga rasanya tidak mungkin akan melawan “perintah” dari orang kuat karena komisionernya saat direkrut dilaksanakan oleh Pemerintah Cq Presiden.
Itulah salah satu kesulitan OJK belum mampu mengoptimalkan tugasnya, karena masih ada kelemahan dalam UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK khususnya soal rekrutmen, pembiayaan oleh pemerintah dan swasta dan kedududukannya sebagai lembaga.
Rekomendasi mantan Direktur Bundesbank, Helmut Schelesinger, untuk memisahkan tugas dan wewenang BI dan Departemen Keuangan terhadap indusri keuangan akan tepat jika hukum di Indonesia berjalan seperti di Jerman. Prof. Dr. Romli Atmasasmita (2012) mengutip pendapat Lawrence Friedman, bahwa sistem hukum itu dipengaruhi tiga hal, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur dimaksudkan Friedman, termasuk di dalamnya lembaga legislasi, lembaga pengadilan dan juga kepolisian, sementara substansinya, adalah materi dan proses dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sementara budaya hukum merujuk perilaku masyarakat, budaya dan norma yang terjadi di Indonesia.

Helmut mungkin lupa, bahwa banyak hukum yang diproduk oleh legislasi dari negara-negara Eropa lebih bersifat “law for all”, yakni hukum untuk semua orang atau kelompok, bukan sebagai “law of all”, hukum dimaksudkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Itulah pentingnya mereaktualisasi UU OJK jika dinilai masih berbau law of all, yang pada akhirya membuat investor kecil mengalami kerugian dalam berinvestasi. (Ant.news, 22/12).

*Penulis sebagai Wartawan Utama.

 

 

Perlihatkan Lebih

2 Comments

  1. Nama:Teddy Liza
    status perkawinan: janda
    jumlah pinjaman:3.6 miliar rupiah
    tempat tinggal saya:. Palangkaraya
    email ku:::[email protected]
    kesaksian yang memotivasi saya whatsapp :;l+ 6281617538564
    tujuan pinjaman saya :Investasi / hutang

    Halo semuanya, sekarang dari (bahasa Indonesia [baˈha.sa in.doˈne.sja])/Malay, . Saya seorang janda dengan dua anak dan sejak Februari 2019 karena kebakaran dalam bisnis yang membanjiri bisnis saya dan saya mencoba mencari pinjaman dari bank saya, bank mengatakan dengan saya memiliki kredit buruk sehingga saya mencobanya dengan pemberi pinjaman lain di mana saya bodoh. Tetapi seperti yang Tuhan kehendaki, saya membaca kesaksian AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM di majalah bisnis, yang membantu bisnis dan individu dengan pinjaman besar. Saya mengajukan permohonan dan saya telah menerima pinjaman 3,6 miliar rupee dengan tingkat bunga sangat rendah 1% dan rencana pembayaran yang lebih baik. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberi tahu Anda bahwa ada banyak scammer di sini. Ambil permintaan peminjam untuk biaya asuransi, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman, peminjam Palsu tidak memiliki alamat kantor fisik. Peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak, peminjam Palsu tidak memiliki situs web. Jika Anda mencari pinjaman, selalu minta pemberi pinjaman untuk situs webnya, karena banyak pemberi pinjaman palsu tidak memiliki alamat dan situs web. Jika Anda menginginkan pinjaman yang sah,Sukses hanya datang bagi mereka yang percaya pada diri mereka sendiri dan siap untuk menang. Saya tidak mengharapkan apa pun selain yang terbaik untuk Anda. Beralih ke tahap baru dalam hidup bisa menjadi proses yang menantang. Semoga Anda beruntung dalam semua upaya masa depan Anda, Anda akan menjadi hebat. ajukan sekarang.

    Aasimaha adila ahmed kontak pusat aplikasi pinjaman
    E-mail**[email protected]
    Whatsapp *********^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^+ 447723553516

  2. Untuk bukti pencairan W / A: +6281617538564
    Nama ******* Neni Syahir
    kota: ******** Bandung
    jumlah pinjaman: ****** Rp5,5 miliar
    suku bunga: ******* 1%
    @Twitter ikuti sekarang: *********** @AasimahaLoan

    Saya adalah korban penipuan di tangan kreditor palsu. Saya kehilangan sekitar Rp.65.000.000 karena saya membutuhkan modal besar Rp. 5,5 miliar. Saya hampir mati, saya tidak punya tempat untuk pergi dan bisnis saya hancur, dan dalam proses itu saya kehilangan suami saya. Saya tidak tahan lagi. 4 November 2019, saya bertemu dengan seorang teman lama di sebuah restuarant di Bandung yang memperkenalkan saya kepada seorang ibu yang baik, Ny. AASIMAHA ADILA MEMILIKI PERUSAHAAN PINJAMAN, yang akhirnya membantu saya dengan pinjaman besar untuk membayar hutang bank saya. Tolong, bantu saya untuk berterima kasih kepada ibu-ibu Muslim yang memberikan perusahaan pinjaman besar milik sendiri, pemilik pabrik dan individu pribadi untuk meningkatkan kehidupan dan bisnis mereka. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menasihati sesama orang Indonesia. Jika Anda menginginkan pinjaman modal besar, Anda dapat menghubungi mereka dan melihat situs web mereka. Anda perlu tahu bahwa ada banyak scammer di blog ini yang tidak memiliki situs web di peta Google,. perusahaan pinjaman resmi AASIMAHA ADILA AHMED LOAN memberi saya pinjaman Rp5,5 miliar dengan tingkat bunga sangat rendah untuk 1% seiring dengan pinjaman berjangka dengan persetujuan cepat dan pencairan mendesak. Jika Anda menginginkan kapita investasi yang besar dan Anda ingin membayar hutang Anda, segera terapkan dan berbahagia seperti banyak orang di sini.
                                          Batas aplikasi di bawah ini

    E-mail: *******[email protected]
    WhatsApp ::: ************ + 447723553516
    Email saya; ***************** [email protected]

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami