HEADLINESHukum

Catatan Akhir Tahun: Reforma Agraria Di Bawah Bayangan Investasi

BTN iklan

Jakarta, LEI – Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) meluncurkan catatan akhir tahun 2017 pada tanggal 27 Desember kemarin di Tjikini Lima Restaurant Jakarta.

Catatan Akhir Tahun KPA di Tahun 2017 menyoroti lambatnya realisasi janji politik dan kebijakan reforma agraria. Berbanding terbalik dengan kecepatan kerja-kerja proyek investasi skala besar yang lapar tanah. Pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur dan ekspansi perkebunan komoditas secara cepat dan ganas mengkonversi lahan-lahan pertanian dan merubah landscape kebun masyarakat, lalu berakibat pada konflik agraria.

Menurut Dewi Kartika, Kurun waktu 2017, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga (KK). Dibanding tahun 2016, terjadi kenaikan yang sangat siginifikan di mana terjadi peningkatan hingga 50%.

Dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama (208 atau 32% persen dari seluruh jumlah kejadian konflik). Selanjutnya Sektor properti 199 (30%), sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14%), sektor pertanian dengan 78 (12%), sektor kehutanan 30 (5%) konflik, sektor pesisir dan kelautan 28 (4%), dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (3%) kejadian konflik. Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria.

Secara komoditas, perkebunan yang menyumbang konflik agraria terbesar adalah perkebunan sawit. Sebagai salah satu komoditas perkebunan yang menjadi penyumbang tertinggi devisa negara, ternyata perkebunan ini menyimpan banyak catatan buruk berupa ledakan konflik agraria. Moratorium izin perkebunan sawit yang dijanjikan pemerintah belum dapat menurunkan dan menyelesaikan konflik agraria sebab tidak diikuti dengan review atas izin-izin yang sudah diberikan sebelumnya.

Ada 5 hal utama pemicu konflik agraria pengadaan tanah yang terjadi: (1) Perencanaan pembangunan proyek yang tidak membuka partisipasi publik sehingga berimplikasi kepada proses penetapan lokasi proyek; (2) Penetapan harga yang tidak menguntungkan; (3) Korupsi dan pemerasan dalam pengadaan tanah; (4)Pelibatan preman, aparat polisi dan tentara dalam pengadaan tanah (biaya tinggi proses, menekan harga pembelian tanah); (5) Berbagai pilihan alternatif yang ditawarkan dalam UU No. 2/2012 terhadap korban gusuran seperti tanah pengganti, pemukiman kembali, penyertaan modal (kepemilikan saham), dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak tidak dilakukan.

Selanjutnya Dewi Kartika menegaskan bahwa “Reformasi Agraria meskipun dinaikkan level sebagai prioritas nasional, menandakan bahwa program ini berada di lintas kementerian dan lembaga. Namun, kebijakan yang mengikutinya tidak memadai. Untuk agenda besar reforma agraria, pemerintah dimandatkan untuk membentuk Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) atau Dewan Reforma Agraria Nasional (DRAN), yang dipimpin langsung oleh presiden.”

Sebagai upaya menyelesaikan konflik agraria, KPA yang bergabung dalam KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) bersama AMAN, SPI, WALHI, KontraS, SAINS, dll. mengusulkan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria (UKP2KA) sejak 28 Januari, 2015. Mengingat begitu mendesaknya penyelesaian konflik agrarian struktural, usulan ini perlu didesakkan kembali agar Presiden terlibat aktif segera membentuk Unit Kerja Penyelesaian Konflik Agraria, yang dapat serius menuntaskan konflik secara tuntas. Kelembagaan ini juga sejalan dengan agenda reforma agrarian, dimana kasus-kasus yang telah dituntaskan kemudian masuk dalam proses lengkap reforma agraria; penguatan hak dan pengembangkan ekonomi.

Pada acara ini hadir juga sebagai penanggap Mochammad Maksum Machfoedz (Ketua PBNU) dan Budiman Sudjatmiko (Anggota Komisi II DPR-RI). (Cungkring).

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami