HukumLiputan

REKOMENDASI ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTHI)

BTN iklan

Dari hasil Diskusi dan Press Conference tentang Akuntabilitas Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) pada tanggal 30 Mei 2016, dan tanggal 2 Juni 2016, dapat disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Bahwa APPTHI berkomitmen untuk berkonstribusi aktif dalam mendorong reformasi supremasi hukum, khususnya di Mahkamah Agung. Sebab, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.  Mahkamah Agung juga berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
  2. Bahwa dalam posisi Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan yang besar dan menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan itu, idealnya Mahkamah Agung memiliki kewibawaan dan dipercaya oleh masyarakat. Namun realitasnya, justru aparatur dilingkungan Mahkamah Agung yang melakukan tindak pidana dan perilaku yang tercela. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena berdampak pada rusaknya  sendi-sendi penegakan hukum dan keadilan, mengikis kewibawaan Mahkamah Agung dan meruntuhkan  kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung.
  3. Bahwa untuk me-response berbagai persoalan hukum dan perilaku tercela yang terjadi dilingkungan Mahkamah Agung, termasuk jajaran badan peradilan dibawahnya, maka APPTHI memandang perlu untuk menyampaikan alternatif solusi agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan oleh Mahakamah Agung berjalan secara benar, transparan, adil, profesional dan akuntabel.
  4. Bahwa salah satu alternatif solusi dalam mengatasi persoalan penegakan hukum dan keadilan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, maka sangat mendesak untuk dibentuknya Lembaga Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung yang bersifat permanen.
  5. Bahwa keberadaan Lembaga Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung tersebut sangat urgen, penting, dan strategis dalam upaya mendorong kinerja dan kredibelitas Mahkamah Agung agar mampu membuat putusan – putusan yang berkualitas dan adil, baik yang sifat putusannya   menemukan hukum, menciptakan hukum maupun menguatkan atau menolak putusan judex facti.
  6. Bahwa penegakan hukum dan keadilan oleh badan peradilan memiliki tujuan utama yaitu menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi kemanfaatan dan keadilan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan (justiciabelen). Tetapi, realitasnya seringkali  putusan kasasi atau peninjauan kembali oleh  Mahkamah Agung itu justru menimbulkan kontroversi dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Putusan Mahkamah Agung  yang kontroversial itu tidak lepas dari adanya praktek judicial corruption yang dilakukan oleh aparatur dilingkungan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, putusan – putusan Mahkamah Agung perlu dilakukan eksaminasi untuk mengetahui kesalahan dankebenaran secara formal atau materiil dari putusan tersebut.
  7. Bahwa lembaga eksaminasi yang digagas oleh APPTHI adalah Lembaga Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung yang tugasnya bersifat external/public examination. Lembaga ini hendak menguji kebenaran putusan Mahkamah Agung yang telah inkracht van gewisjde secara akademik-ilmiah dalam rangka mewujudkan badan  peradilan yang bersih, adil, berwibawa dan akuntabel. Sifatnya yang eksternal dan independen, menjadikan eksaminasi putusan yang dilakukan oleh APPTHI lebih terjamin netralitas dan keluhurannya dalam menunjang tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Bahwa hasil eksaminasi yang dilakukan oleh Lembaga Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung yang digagas oleh APPTHI merupakan kajian akademik untuk menguji putusan – putusan Mahkamah Agung yang kontroversial, mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat, serta  diduga mengandung penyimpangan hukum dan etika. Hasil eksaminasi tersebut  menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada lembaga yudikatif (MA), lembaga eksekutif (Presiden), dan lembaga legislatif (DPR) sebagai upaya mendorong tata kelola penyelesaian perkara di Mahkamah Agung berkualitas, transparan, adil, dan akuntabel. Hal ini tentu mampu mendorong kinerja dan kredibelitas Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

 

Ketua APPTHI

Laksanto Utomo

Perlihatkan Lebih

2 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami