HEADLINESOpini

Rekrutmen Calon Hakim Baru Tidak Perlu Menunggu UU Jabatan Hakim

BTN iklan

hermansyah lshi jakartaOleh : Hermansyah[1]

Pengantar

Salah satu prinsip negara demokrasi,  dan negara   hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sejauhmana prinsip ini dijalankan, tolok ukurnya dapat dilihat dari adanya perundang-undangan yang memberikan jaminan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebab tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka atau peradilan yang bebas, tidak akan ada negara demokrasi dan negara hukum. Dalam konteks Indonesia secara tegas ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Jika dipahami bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu diletakkan pada  independensi hakim,  maka independensi itu tidak  hanya dibutuhkan dalam  konteks hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara, tetapi juga terkait dengan proses seleksi dan perekrutan hakim yang dilakukan secara  independen  dan mandiri.  Proses seleksi atau rekrutmen hakim yang dilakukan secara independen dan mandiri itu merupakan salah satu cara untuk memperoleh hakim yang berintegritas dan profesional.

Berkaitan dengan rekrutmen hakim ini, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 43/PUU-XIII/2015, maka secara normatif – konstitusional Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan rekrutmen hakim, tanpa melibatkan Komisi Yudisial. Putusan MK ini mengabulkan seluruhnya permohonan pengujian UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009 dan UU  No. 51 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 yang diajukan  oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945 putusan MK itu bersifat final. Jadi pasca Putusan MK tersebut sangatlah jelas bahwa dalam proses rekrutmen calon hakim pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung.

 

Rekrutmen Hakim adalah Kewenangan Tunggal Mahkamah Agung

Tidak terbantahkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 43/PUU-XIII/2015 telah mempertegas dan menguatkan kewenangan konstitusional Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan rekrutmen hakim pada tingkat pertama. Jadi, walaupun  dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam  proses rekrutmen calon hakim, tetapi jika  dihubungkan dengan sistem peradilan satu atap (one roof system), maka  rekrutmen   calon  hakim  adalah  kewenangan Mahkamah Agung.

Patut dibaca bahwa salah satu pertimbangan hukum atau argumentasi hukum yang terdapat dalam Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan bahwakekuasaan  kehakiman  yang  merdeka”  tidak  hanya  dalam  konteks pelaksanaan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan juga untuk melakukan proses seleksi dan perekrutan hakim yang berkualitas secara  independen  dan mandiri.  Dengan  berlakunya  pasal a quo akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain yang akan merusak mekanisme checks and balances yang dibangun. Adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa secara normatif – konstitusional  dan berdasarkan  Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 yang bersifat final itu, maka untuk rekrutmen calon hakim di tingkat pertama menjadi kewenangan tunggal Mahkamah Agung.

 Rekrutmen Hakim Baru Tidak Perlu Menunggu UU Jabatan Hakim  

Relitas menunjukkan bahwa sudah sekitar 7 tahun tidak ada proses rekrutmen calon hakim. Kondisi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kekurang hakim di beberapa pengadilan, termasuk pengadilan baru didaerah pemekaran. Implikasinya dapat menghambat bahkan merugikan hak para pencari keadilan (justiciabelen) untuk mendapatkan keadilan dari badan peradilan. Jadi tidak terbantahkan jika kebutuhan hakim saat ini sudah sangat urgen dan mendesak. Sehingga, rekrutmen calon hakim merupakan solusi yang perlu segera dilakukan untuk menutupi kekurangan hakim di berbagai pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 43/PUU-XIII/2015 yang telah mempertegas dan menguatkan kewenangan konstitusional Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan rekrutmen hakim pada tingkat pertama merupakan landasan konstitusional dan hukum hukum yang kuat untuk pelaksanaan rekrutmen calon hakim. Ini momentum penting bagi Mahkamah Agung untuk membuktikan kepada publik bahwa  melalui sistem rekrutmen calon hakim yang berlaku saat ini mampu menghasilkan calon – calon hakim yang berintegritas, profesional, dan bebas KKN. Jadi tidak ada alasan apapun bagi Mahkamah Agung untuk menunda lagi proses rekrutmen  calon hakim.

Adanya wacana dan pemikiran dari beberapa pihak agar Mahkamah Agung menunda rekrutmen calon hakim sampai disahkannya RUU Jabatan Hakim adalah wajar di era demokrasi pasca reformasi.  Tetapi menunggu RUU Jabatan Hakim disahkan, disaat kebutuhan hakim sudah sangat urgen dan mendesak adalah sangat tidak bijak. Bukankah, tidak ada yang mampu memastikan dan menjamin RUU Jabatan Hakim segera disetujui DPR, tidak ada pula yang mampu menjamin RUU Jabatan Hakim andai disahkan menjadi UU segera dapat dilaksanakan (ada kemungkinan di Judicial Review ke MK sebelum sempat dilaksanakan), dan tidak ada yang mampu menjamin sistem rekrutmen calon hakim dalam UU Jabatan Hakim itu nanti pasti menghasilkan calon hakim yang berintegritas dan profesional. Apalagi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 43/PUU-XIII/2015 perlu menjadi pertimbangan DPR dan Pemerintah dalam muatan RUU Jabatan Hakim, khususnya terkait sistem rekrutmen calon hakim. Jadi mengurai dan membenahi sistem rekrutmen calon hakim yang telah ada di Mahkamah Agung (continuous improvement), jauh lebih tepat dan efektif daripada menciptakan sistem baru yang belum teruji implementasinya. Boleh berpikir tentang idealita, tapi tidak boleh mengabaikan  realita.

Selain itu perlu juga disadari  bahwa jika terjadi lagi penundaan rekrutmen calon hakim, maka berimplikasi terhadap bertambahnya kekurangan hakim. Sebab, proses rekrutmen dan pendidikan (termasuk magang) calon hakim itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Misalnya proses rekrutmen dilakukan pada tahun 2017, maka hakim – hakim baru tersebut baru dapat menjalankan tugasnya sebagai hakim paling cepat dalam 2 tahun kedepan. Dan dalam jangka waktu 2 tahun itu jumlah kebutuhan hakim-pun makin bertambah.

Oleh sebab itu, dalam konteks untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan hakim tersebut, maka sudah saatnya Mahkamah Agung melaksanakan proses rekrutmen calon hakim agung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan MA (Perma) No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Prinsip-prinsip rekrutmen calon hakim dalam Perma No. 2 Tahun 2017  yang memuat pelaksanakan rekrutmen hakim secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme  patut diapresiasi oleh publik, sebab lebih luas dari prinsip-prinsip rekrutmen hakim yang diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009, dan UU No. 51 Tahun 2009 yang hanya memuat prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Penambahan prinsip rekrutmen bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ini dapat dibaca sebagai keinginan kuat Mahkamah Agung untuk membenahi sistem rekutmen calon hakim yang telah ada. Kewajiban publik sebagai implementasi prinsip partisipatif dan transparansi adalah mengawal proses rekrutmen  agar pelaksanaan rekrutmen calon hakim tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Muatan jenis seleksi dalam rekrutmen hakim yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2017 yang mencakup : (1) Seleksi administrasi, (2) Seleksi kompetensi dasar, (3) Seleksi kompetensi bidang, (4) Seleksi substansi hukum, (5) Psikotes, (6)  Wawancara, dan (7) Khusus calon hakim pengadilan agama wajib bisa baca kitab, dinilai telah mencukupi untuk mendapatkan calon-calon hakim yang berintegritas dan profesional. Namun demikian, tahapan seleksi ini perlu mempertimbangkan untuk dilengkapi juga dengan penelusuran rekam jejak dan investigasi calon hakim sebagai bagian dari proses psikotes.

Akhirnya dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 43/PUU-XIII/2015, dengan landasan konstitusional dan hukum, serta kesiapannya, maka Mahkamah Agung sudah saatnya melaksanakan rekrutmen calon hakim tanpa ada kewajiban hukum untuk menunggu disahkannya RUU Jabatan Hakim menjadi UU. Kewajiban bagi publik adalah mengawal dan mengawasi proses rekrutmen calon hakim tersebuat agar sesuai dengan prinsip-prinsip rekrutmen calon hakim yang telah ditentukan.

[1] Direktur Riset dan Program Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI)

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami