Ekonomi

Rencana Kenaikan Cukai Rokok, Pengusaha Makin Cemas

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) Djoko Wahyudi memohon kepada pemerintah agar mempertimbangkan kembali rencana menaikkan cukai rokok. Dia menyatakan jika saat ini volume industri rokok terus turun.

Djoko mengatakan bahwa dalam 4 tahun terakhir, produksi rokok terus menurun dari 348 miliar batang mencapai 342 miliar batang pada 2016. “Industri rokok jangan terus menerus dibebani dengan kenaikan cukai yang terlalu tinggi. Seperti yang terjadi di tahun 2016 penurunan rokok mencapai 15 persen. Saat ini beban pajak sudah mencapai 60 persen harga rokok (termasuk pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau),” jelas dia di Desa Jati Pasar Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Dia mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 8,9 persen di 2018 dianggap tidak rasional dan membebani industri rokok. “Kami menolak kenaikan cukai yang eksesif sebesar 8,9 persen pada 2018. Kebijakan cukai harus rasional dengan mempertimbangkan kelangsungan bisnis industri tembakau,” jelas dia.

Bagi para pengusaha, kenaikan dan kebijakan cukai seharusnya bersifat jangka panjang dan mempertimbangkan kemampuan industri, sehingga kepastian usaha lebih terjamin dan pelaku industri tidak was-was setiap menjelang kenaikan cukai. Kenaikan harga cukai pun harus mengikuti inflasi.

“Besaran kenaikan cukai hendaknya disesuaikan dengan parameter ekonomi dan mengikuti inflasi,” ucapnya. Dia menjelaskan, pemerintah seharusnya jangan hanya bergantung pada cukai tembakau sebagai sumber penerimaan cukai, terutama di tengah lesunya kondisi industri tembakau saat ini.

Hasil gambar untuk buruh rokok
Buruh pabrik rokok, mereka akan terkena imbasnya juga jika cukai dinaikkan (*)

Jika kenaikan cukai tetap diberlakukan, tidak bisa dicegah dampaknya pada industri tembakau,‎ mengingat industri tembakau merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir di samping juga sebagai sumber utama penerimaan cukai negara.‎

“Rantai industri tembakau panjang, bukan hanya pabrikan rokok saja. Saat industri mengalami penurunan, yang akan terkena dampaknya bukan cuma pabrikan, tapi juga pekerja di pabrik rokok, petani cengkeh, dan petani tembakau yang totalnya mencapai 6 juta orang,” ucapnya.

Gabungan Produsen Rokok Indonesia Juga Protes

Gabungan Produsen Rokok Indonesia (Gaprindo) menyatakan keberatan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 57 tahun 2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Anggota Gaprindo dari PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, Elvira Lianita menjelaskan bahwa regulasi baru tersebut dapat meningkatkan beban cukai rokok bulanan pada tahun depan. “Regulasi baru soal penundaan tersebut mengakibatkan penerimaan cukai di tahun 2018 hanya sebelas setengah bulan. Hal tersebut juga berpengaruh pada penundaan pembayaran yang akan dialihkan pada tahun 2019,” jelasnya dalam audiensi bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Senin (11/9).

Muhaimmin Moefti yang merupakan Ketua Gaprindo mengatakan bahwa regulasi baru itu akan berpengaruh pada peningkatan beban cukai pada tahun 2018. Ia juga memperjelas adanya potensi kenaikan beban cukai rokok.

“Dengan demikian berarti per bulannya ada kenaikan 4,8 persen,” ujar Moefti.

Hal tersebut dinilai oleh Gaprindo memberatkan bagi para produsen rokok di Indonesia. Moefti juga menyampaikan bahwa regulasi tersebut dikhawatirkan akan mengurangi volume produksi rokok menurun, mengingat volume produksi rokok mengalami tren penurunan sejak 2016

Pada 2016, volume produksi rokok menurun sebesar 2 persen atau sekitar 342 miliar batang. Sedangkan pada 2017, Gaprindo memprediksi volume produksi rokok akan menurun sebesar 3 persen menjadi 330 miliar batang.

Selain itu, penurunan produksi ini dikhawatirkan malah akan membuat target penerimaan negara melalui pajak cukai tidak tercapai. Padahal, rokok merupakan salah satu penyumbang cukai terbesar di Indonesia, yakni sebesar 97 persen.

Gaprindo meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang. Mereka meminta agar kenaikan cukai pada tahun 2018 tidak melebihi angka 4,8 persen sesuai yg dicantumkan pada RAPBN 2018 yang didasari pada APBNP 2017.

“Permohonan kami dari Gaprindo adalah agar kenaikan cukai di tahun depan tidak melebihi dari target cukai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,” pungkas Elvira.

Menanggapi hal tersebut, Badan Anggaran DPR RI mengaku akan melanjutkan permohonan tersebut ke komisi XI DPR. [cnn/krjogja]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami