Hukum

Resolusi KPK 2018 Selesaikan Kasus e-KTP dan BLBI

BTN iklan

Jakarta, LEI – Penyelesaian kasus korupsi e-KTP dan penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi resolusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 2018 ini.

“Resolusi di 2018, kasus e-KTP dan BLBI bisa diselesaikan tuntas,” kata Wakil Ketua KPK, Lode M Syarif, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (2/1/2018).

Dalam penanganan kasus korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013 senilai Rp 5,9 trilyun di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lembaga antirasuah baru menetapkan 6 orang tersangka.

Enam tersangkanya adalah mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, anggota DPR Markus Nari, Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, dan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sementara Novanto masih menjalani sidang. Adapun Anang Sugiana Sudihardjo dan Markus Nari masih dalam tahap penyidikan di KPK.

Keenamnya diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam proyek e-KTP untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga negara merugi Rp 2,3 trilyun.

Bahkan, KPK akan mengusut semua nama yang sempat disebut jaksa penunut umum dalam surat dakwaan menerima uang dari proyek e-KTP. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyatakan, pihaknya akan mengusut termasuk 21 nama yang tidak masuk dalam surat dakwaan Novanto.

Menurut Saut, KPK tidak menghilangkan nama-nama yang diduga sebagai penerima uang panas e-KTP dalam dakwaan Novanto. Hanya saja, saat ini, nama-nama tersebut sedang dikembangkan dan didalami oleh KPK.

“Nanti kita lihat setelah proses lebih lanjut pendalamannya dan pengembangan kasus tersebut seperti apa, termasuk sejumlah nama yang pernah disebut,” katanya.

Ke-21 nama tersebut dari unsur politik yakni Melcias Marchus Mekeng sejumlah USD 1.400.000, Olly Dondokambey (USD 1.200.000), Tamsil Lindrung (USD 700.000), Mirwan Amir (USD 1.200.000), Arief Wibowo (USD 108.000), Chaeruman Harahap (USD 584.000 dan Rp26.000.000.000), dan Ganjar Pranowo (USD 520.000).

Kemudian, Agun Gunandjar Sudarsa (USD 1.047.000), Mustoko Weni (USD 408.000), Ignatius Mulyono (USD 258.000), Taufik Effendi (USD 103.000),
Teguh Djuwarno (USD 167.000), Rindoko Dahono Wingit (USD 37.000), dan Nu’man, Abdul Hakim (USD 37.000).

Selanjutnya, Abdul Malik Haramaen (USD 37.000), Jamal Aziz (USD 37.000), Jazuli Juwaini (USD 37.000), Yasona Laoly (USD 84.000), Khatibul Umam Wiranu (USD 400.000), Marzuki Ali (IDR 20.000.000.000), dan Anas Urbaningrum (USD 5.500.000).

Sedangkan untuk kasus korupsi penerbitan SKL BLBI untuk pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim, KPK baru menetapkan satu tersangka. Dia adalah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

46 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami