Hukum

RESTRUKTURISASI UTANG: PT DAJK Matangkan Uji Tuntas Calon Invesor

BTN iklan

JAKARTA – PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk akan memanfaatkan perpanjangan masa restrukturisasi utang guna mematangkan proses uji tuntas dengan calon investor.

Kuasa hukum PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk Alamo D. Laiman mengatakan kliennya telah berhasil menjalin nota kesepahaman dan menyepakati letter of intent (LoI). Adapun, calon investor tersebut berbasis di Amerika Serikat tetapi kantornya berada di Hong Kong.

Due dilligence ini kan membutuhkan waktu, jadi perpanjangan masa restrukturisasi utang memang sangat dibutuhkan,” kata Alamo

Dia menambahkan sumber dana pembayaran yang digunakan untuk melaksanakan proposal perdamaian tidak hanya berasal dari investor yang masih bersifat non-disclosure agreement(NDA). Pemegang saham utama disebut akan menyuntikkan modal.

Pihaknya menerangkan pemegang saham tersebut tidak memberikan modal dalam bentuk uang tunai, melainkan bahan baku. Kisarannya bakal mencapai Rp30 miliar hingga Rp50 miliar.

Dia menuturkan selama proses restrukturisasi utang, debitur kesulitan untuk membeli bahan baku karena mayoritas pemasok menginginkan adanya pembayaran dari barang yang sebelumnya telah dikirimkan. Di sisi lain, debitur harus selalu berproduksi untuk menjaga operasional bisnis dan menjaga stabilitas keuangan.

Terlepas dari sumber pembiayaan tersebut, debitur masih berupaya untuk mengkalkulasi ulang tawaran proposal perdamaian. Akan tetapi, hal tersebut akan bergantung pada kemampuan finansial perusahaan.

Terlebih, lanjutnya, skema pembayaran kepada kreditur separatis berhubungan dengan pencairan klaim asuransi atas kebakaran pabrik debitur.

Emiten dengan kode DAJK tersebut mengasuransikan pabriknya kepada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (ATMI) sejumlah Rp258,16 miliar dengan Standard Chartered Bank (SCB) menjadi tertanggung.

Rencananya dana hasil klaim asuransi akan dipergunakan untuk membangun pabrik tersebut yang diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan hingga dua tahun.

“Saat ini prosesnya masih berjalan dan kami telah menunjuk konsultan guna membantu proses penaksiran klaim asuransi,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pengurus DAJK Charles Panjaitan mengaku belum mendapatkan dokumen LoI yang diungkapkan debitur dalam rapat. Kendati demikian, pihaknya mendukung rencana debitur untuk mendatangkan investor.

“Kita lihat perkembangan debitur saja, baik dari sisi investor maupun pemegang saham, semoga bisa lancar dan damai,” kata Charles.

Dia menuturkan sejumlah kreditur, terutama perbankan masih meminta perubahan skema pembayaran proposal perdamaian. Selain itu, mereka juga meminta laporan perkembangan revisi proposal setiap periode hingga batas akhir perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Dalam persidangan, majelis hakim yang diketuai Marulak Purba menyetujui usulan perpanjangan PKPU tetap dari debitur. Namun, lama waktunya dipilih berdasarkan hasil pemungutan suara kreditur.

“Menetapkan perpanjangan PKPU tetap selama 60 hari dan sidang permusyawaratan majelis hakim akan diadakan pada 26 September 2016,” kata Marulak saat membacakan amar putusan, Rabu (28/7/2016).

DAJK memiliki total tagihan mencapai Rp1,1 triliun dari 94 kreditur. Tagihan tersebut sebelumnya telah melalui proses verifikasi berdasarkan dokumen debitur dan kreditur.

Tujuh dari total kreditur itu merupakan kreditur pemegang hak kebendaan. Mayoritas kreditur separatis berasal dari bank dengan total tagihan mencapai Rp900 miliar.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami