Hukum

Restrukturisasi Utang Sujaya Group

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Dua anak usaha Sujaya Group, PT Bintang Jaya Proteina Feedmill dan PT Sinka Sinye Agrotama, bersiap menyusun proposal perdamaian setelah permohonan restrukturisasi utang dari HSBC Ltd. dikabulkan.

Ketua majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Selatan Baslin Sinaga mengatakan kedua termohon terbukti telah menerima fasilitas pinjaman dari pemohon masing-masing mencapai Rp622,26 miliar dan Rp62,86 miliar.

Adapun, Tetiono (termohon III) yang merupakan Direktur Utama Bintang Jaya selaku penjamin pribadi. “Menyatakan para termohon dalam penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 hari,” kata Baslin dalam amar putusan yang dibacakan, Selasa (18/10).

Dia menambahkan Bintang Jaya (termohon I) terbukti menerima fasilitas perbankan korporasi dari pemohon pada 11 Januari 2012 dengan perincian pembiayaan supplier sebesar Rp158,02 miliar, pinjaman berulang sebesar Rp47,82 miliar, fasilitas cerukan (overdraft) Rp47,1 miliar, dan pinjaman dengan cicilan tidak tetap Rp300 miliar.

Selain itu, termohon II mendapatkan fasilitas perbankan korporasi pada 11 Januari 2012 dengan perincian pembiayaan supplier Rp24,85 miliar, pinjaman berulang sebesar Rp16,39 miliar, dan fasilitas cerukan Rp14,29 miliar.

Termohon II, lanjutnya, meru pakan penjamin perusahaan (corporate guarantee) dari termohon I dan telah melepaskan hak-hak istimewanya selaku penjamin.

Selain itu, termohon III juga dinyatakan dalam PKPU ka re na merupakan penjamin pribadi (personal guarantee) dari termohon II dan I.

Berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termohon III bertanggung jawab untuk membayar utang ter mohon I dan II. Tetiono memberikan jaminannya selaku pribadi, bu kan melalui jabatannya sebagaidirektur utama. Menurutnya, termohon III meru pa kan penjamin yang te lah melepaskan hak-hak istimewanya selaku penjamin.

Dengan demi kian, dalil para termohon yang menyatakan pemberian ja mi nan tersebut tidak sesuai hu kum di Indonesia adalah keliru. Baslin juga menyoroti soal keabsahan kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang dipermasalahkan para termohon.

Menurutnya, surat kuasa pemohon telah sah dan berwenang mengajukan permohonan. Dia menjelaskan surat kuasa pemohon telah dilegalisasi konsulat Indonesia yang berada di Hong Kong.

Sesuai resolusi keputusan direksi yang diwakili Peter Wong, pemberian surat kuasa dari Chief Risk Officer HS BC Ildefonso De Camargo Mello Netto kepada pemohon adalah sah.

KREDITUR LAIN

Kreditur lain termohon I yakni PT Bank Ekonomi Raharja Tbk., PT Bank Permata Tbk., dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Adapun, termohon II memiliki PT Bank Rabobank International Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, dan PT Bank Central Asia Tbk.

Sehubungan dengan putusan tersebut, majelis hakim mengangkat Mardiansyah dan Djawoto Jowono sebagai tim pengurus, sedangkan tugas hakim pengawas akan dijalankan oleh Wiwik Suhartono.

Dalam kesempatan yang sa ma, kuasa hukum pemohon Swandy Halim mengaku puas dengan putusan tersebut. Prinsipalnya bisa mengambil tindakan hukum yang diperlukan kepada debitur sesuai resolusi keputusan dewan direksi.

Dia meminta para debitur bisa pro aktif dalam menawarkan skema pembayaran terbaiknya. Harapannya, proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bisa selesai.

Sementara itu, kuasa hukum para termohon Aji Wijaya menilai pertimbangan majelis hakim terkait dengan keabsahan surat kuasa pemohon tidak tepat.

Menurutnya, hakim tidak bisa menafsirkan surat kuasa karena yang diberikan pemohon bukan surat kuasa khusus.

“Kami akan segera berkonsolidasi dengan prinsipal untuk mempersiapkan proposal dan diupayakan agar mencapai perdamaian,” kata Aji seusai persidangan.(bisnis)

Perlihatkan Lebih

26 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami