Hukum

Revisi Masuk Tahap Harmonisasi

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memasuki tahap harmonisasi. Beleid itu tetap diarahkan pada upaya penguatan KPPU.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan revisi UU No. 5/1999 mendukung adanya upaya penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan memberi kewenangan penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang terbukti melanggar hukum.

Penyitaan itu, termasuk yang dilakukan pelaku usaha yang mempraktikan kartel dan mafia dalam semua jenis usaha yang merugikan kepentingan umum. Dengan demikian tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat, bangsa dan negara.

Hanya saja, ujarnya, konsekuensi dari penguatan itu adalah dibutuhkan tambahan anggaran dan tetap kerja sama dengan aparat kepolisian.

“Kalau KPPU masih seperti saat ini bakal kesulitan mendapatkan data dan informasi tentang praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, terutama bagi perusahaan besar,” ujarnya dalam satu sesi diskusi di DPR, Selasa (7/3).

Menurutnya, langkah DPR mematangkan revisi UU mengenai praktiuk monopoli dan persaingan usaha tak sehat, muaranya untuk memberi kepastian bagi pemilik modal atau investor.

“Jadi, kalau usahanya dilakukan dengan jujur, tidak menghambat persaingan, tidak melawan hukum, dan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara, investor tidak perlu takut,” katanya.

Dia menilai denda yang dijatuhkan KPPU kepada pengusaha yang divonis melakukan persaingan usaha tidak sehat, masih tergolong ringan.

Mengutip Pasal 47 di UU No. 5/1999, denda minimal senilai Rp1 miliar dan maksimal Rp25 miliar.

Sementara itu, anggota Badan Legislasi Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa revisi UU No.5/1999 sudah pada tahap harmonisasi di Panitia Kerja.

Dia menegaskan semangat revisi UU itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. “Karena itu RUU ini bukan rezim mengkriminalisasi pengusaha melainkan hanya untuk mencari keadilan atas usaha yang tidak sehat,” ujarnya.

Dia berpandangan mengenai formulasi denda, Badan Legislasi masih mencari formulasi yang tepat. “Jadi, untuk denda ini masih mencari formulasi yang terbaik, atau maksimal berapa dari nilai aset perusahaan tersebut,” katanya.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami