Opini

Revormasi Mentri PANRAB dalam pencegahan Korupsi dan Politisasi

BTN iklan

LEI, Jakarta – Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia bapak Tjahho Kumolo mengangkat  Mencegah Korupsi Dan Politisasi Birokrasi untuk Menciptakan Birokrasi Modern dan Profesional. Beliau mengemukakan Visi dan Misi Presiden Maupun Wakil presiden dari Visi Misi Indonesia Maju tahun 2020-2024. Visi dari Presiden dan wakil presiden adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong. Sehingga dapat diterapkan pada misi yang terbagi menjadi 9 misi antara lain peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan Berdaya saing. Pembangunan yang merata dan berkeadilan hingga Sinergi Pemerintah daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

 

Dalam Prioritas Kerja d Tahun 2019 hingga 2024, Visi Misi dari presiden akan dijalankan dalam sekala 5 Prioritas Antara lain Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Simplifikasi Regulasi, Penyederhanan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Di tahun ini sudah bebrapa prioritas kerja terlaksana yaitu pengesahan Omnibuslaw yang baru hangat hangatnya terjadi dan banyak pro dan kontra terjadi dimasyarakat. Dan di tahun 2020 ini Pembangunan Infrastruktur sudah berjalan dilihat dari beberapa tol sudah disahkan dan sudah bisa beroprasi dan tidak lama ini tol yang di Makasar dan di Dumai sudah beroprasi dan sudah di sahkan oleh Presiden. Akan tetapi masih tersendatnya akses wisata dikarenakan wabah covid 19 yang sekarang sedang melanda di Dunia sehingga tidak berjalan.

Mentri PENRAB juga menyederhanakan dan menjalankan visi misi Presiden RI dengan menyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon sehingga menyederhanakan structural. Tidak luput juga adanya peralihan jabatan structural menjadi fungsional dimana membuat fleksibel dari pekerja dpemerintahan dan lebih mampu beradaptasi dengan cepat dalam structural yang fungsional.

 

Presiden memberi arahan kepada Setiap Mentri terhadap Aksi Pencegahan Korupsi yang ada di structural pemerintah sekarang ini. Korupsi dapat menghambat kesejahteraan, berdampak sistematik, menghambat investasi dan juga menghambat pembangunan. Jika ini terjadi bisa merugikan Sektor Prioritas atas perizinan maupun pelayanan public akan menjadi focus dari Pencegahan Korupsi yang diamanatkan oleh Presiden.

Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia bapak Tjahho Kumolo melakukan langkah-langkah pemberantas Korupsi dengan cara Perbaikan regulasi dan tata kelola kelembagaan. Selanjutnya melakukan langkah pengawasan efektif dan melibatkan partisipasi public dan mengerjakan penguatan Stranas PK dengan cara pemetaan area rawan korupsi. Langkah pemberantasan korupsi dengan Survei persepsi integritas, pendidikan antikorupsi dan revitalisasi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).

Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia bapak Tjahho Kumolo dalam menjalankan Visi misi prioritas kerja dengan melakukan Transformasi Digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertulis peraturan presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggara pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

 

Langkah yang diambil Mentri PENRAB dalam melaksanakan pencegahan korupsi dan politisasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi modern dan profesional  adalah Transformasi Digital melalui pembangunan SPBE yang mencakup e-planning , e-procurement, e-budgeting dan e-govermment juga menjadi salah satu poin penting dalam mengatasi masalah dan menutup peluang korupsi.

 

Kontributor: dwitya Yonathan

 

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami