LiputanNasional

RI Jadi Transit Pengungsi Gelap

BTN iklan

Jakarta/Lei – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri mencatat sindikat penyelundupan manusia menggunakan Indonesia sebagai titik kumpul dengan memanfaatkan kebijakan visa kunjungan. RI mengalami kerugian besar karena menjadi tempat transit penyelundupan manusia.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Herry Rudolf Nahak mengatakan laporan dari badan PBB untuk pengungsi (UNHCR) mencatat 14.191 orang pengungsi gelap masuk ke Indonesia. Mereka, kata Herry, membayar US$2.500—US$12.000 per orang untuk diseberangkan ke Malaysia atau Australia setelah terlebih dahulu berada di Indonesia.

“Mereka datang dengan resmi memanfaatkan visa turis,” kata Herry di Jakarta, Rabu (29/3).

Dia mengatakan pihaknya tidak dapat melarang kunjungan secara legal ini. Akan tetapi, kata dia, Bareskrim bekerja sama dengan Direktorat Imigrasi dan intelijen melakukan peningkatan pengawasan terutama terhadap para wisatawan yang di negaranya tengah terjadi konflik.

Herry mengatakan saat ini berdasarkan laporan yang dia terima, lebih dari 50% imigran gelap di Indonesia yang ingin diselundupkan ke Malaysia atau Australia berasal dari Afghanistan. Sisanya berasal dari Somalia, Srilanka, Myanmar, Irak, Iran, Nigeria, Palestina, serta sejumlah negara berkonflik.

Pola penyelundupan ini, kata dia, dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara. Untuk jalur udara, para pencari perlindungan ini menggunakan bandar udara Soekarno-Hatta sebagai pintu masuk sebelum transit lebih jauh.

RIBUAN ORANG

Kepolisian, menurut Herry, telah mengungkap jaringan penyelundupan manusia ini di Dumai, Riau, dan Makassar. Bahkan di Riau, sindikat penyelundup dapat mengirimkan orang hingga 600 orang setiap bulan.

“Untuk jaringan Riau sudah beraksi semenjak 2011. Di Makassar semenjak 2014,” katanya.

Sindikat para penyelundup manusia ini, menurut Herry, memanfaatkan daerah-daerah yang lemah diawasi oleh aparat. Pihaknya juga menjanjikan akan menindak aparat yang menjadi backing praktik penyelundupan manusia itu.

Ferdy Sambo, Kepala Subdirektorat Bareskrim yang membawahi kejahatan lintas batas, mengatakan Mabes Polri juga tengah memperkuat kerja sama dengan polisi negara kawasan. Dia mengatakan beragama kerja sama dilakukan agar penyelundupan manusia ini dapat ditekan.

Pada awal Januari, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada tiga alasan yang mendorong perlunya evaluasi untuk mencoret beberapa negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan.

Luhut mengatakan keputusan untuk mencabut fasilitas tersebut untuk sejumlah negara dilakukan tidak semata karena adanya pelanggaran keimigrasian.

“Kami melihat ada manfaatnya atau tidak kita buka bebas visa ke negara-negara tertentu. Kalau tidak ada, untuk apa kita kasih?” katanya seperti ditulis Antara.

Alasan kedua, lanjut mantan Menko Polhukam itu, yakni adanya pelanggaran yang dibuat dalam penggunaan fasilitas bebas visa kunjungan tersebut.

“Ketiga, nilai tambah apa yang kita dapat dari itu. Kalau tidak ada , ya ngapain,” katanya.

Menurut dia, evaluasi tersebut dilakukan kepada sejumlah negara secara acak. Namun, ia mengaku proses evaluasi itu akan memakan waktu sekitar satu bulan untuk pemeriksaan rinci.

“Namanya evaluasi tidak akan (selesai) satu hari. Paling tidak satu bulan periksa ini itu segala macamnya,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dipastikan akan mencoret beberapa negara yang semula diberi fasilitas bebas bisa kunjungan singkat setelah melalui tahap evaluasi beberapa waktu lalu.

“Sudah ada tapi tentu terlalu early kalau saya buka. Biar nanti Dirjen Imigrasi dan terkait melakukan evaluasi itu,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/1).

Dia menegaskan untuk kepentingan pariwisata, kebijakan bebas visa juga perlu dievaluasi jika nyatanya tidak memberikan kontribusi signifikan. Selain itu, pemberian fasilitas bebas visa juga perlu untuk dicabut jika warga negara dari negara bersangkutan berpotensi melakukan pelanggaran di Indonesia.

Namun, dia menekankan sampai sejauh ini dari hasil evaluasi sementara, sangat sedikit yang menggunakan fasilitas visa sementara untuk tinggal dalam waktu lama di Indonesia apalagi untuk mencari kerja.

“Jadi kalau ada yang omong-omong bilang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu, saya pingin orangnya datang ke saya, tunjuk angkanya, di mana, kita pigi sama-sama. Jangan kita buat dusta di antara kita,” katanya.

Kebijakan bebas visa kunjungan telah diberlakukan sejak 2015 kepada 169 negara.

 

bisnis

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami