HukumLiputan

Ribuan Perda Bermasalah Dihapus

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur kewenangan bagi seluruh kepala daerah untuk menyusun peraturan yang mendukung kebijakan program Pemerintah Pusat. Kepala daerah memiliki otoritas untuk menyusun peraturan daerah bagi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Namun, tidak jarang peraturan daerah yang telah disusun dan diterbitkan oleh pemerintah daerah justru bertentangan dengan undang-undang atau peraturan di atasnya, dan bahkan menghambat pembangunan di daerah.

Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan ribuan peraturan daerah bermasalah, yang tidak sesuai dengan semangat Pemerintah Pusat dalam membangun daerah.

Sebanyak 3.236 peraturan daerah didapati tidak sesuai dengan prinsip-prinsip arah pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dari ribuan perda bermasalah tersebut, sebagian besar di antaranya merupakan perda yang mengganjal persoalan pengembangan investasi di daerah, sehingga berpengaruh pada peningkatan taraf ekonomi di daerah tersebut.

Perda-perda tersebut dinilai masih mengatur mengenai prosedur birokrasi yang berbelit-belit, sehingga pengeluaran izin investasi dan usaha menjadi terhambat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya menemukan masih banyak daerah yang mengatur dalam perda mengenai syarat pengajuan izin prinsip, izin usaha, bahkan izin Hinderordonnantie (Ho) atau surat keterangan yang menyatakan tidak ada keberatan atas pembangunan usaha tersebut juga masih diatur oleh pemerintah daerah.

“Ini masih ada yang mengatur harus ada izin prinsip, izin usaha, izin mendirikan bangunan, izin Ho. (Izin) Ho itu adanya pada undang-undang zaman Belanda, kenapa masih ada? Persoalan itu yang ingin kami tukar,” kata Mendagri Tjahjo.

Dalam satu permohonan izin usaha, Mendagri juga mengatakan, masih ada ratusan lembar izin dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam prosesnya, pengurusan izin usaha masih memakan waktu dalam hitungan pekan bahkan berbulan-bulan.

Oleh karena itu, Kemendagri akan mengevaluasi kinerja biro hukum di seluruh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota, untuk menjadikan proses perizinan di daerah semakin efektif.

Misalnya, Kemendagri menemukan ada lebih dari 200 lembar perizinan, sehingga menurut Mendagri itu harus dipangkas maksimal menjadi 15 perizinan saja. Selain itu juga kalau kemarin satu pekan selesai, maka sekarang harus dalam hitungan jam.

Sementara itu, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan dari 507 peraturan daerah yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah, lebih dari separuh di antaranya bermasalah. Sebanyak 262 perda bermasalah yang telah diterbitkan dan diimplementasikan di daerah tersebut sebagian besar menyangkut persoalan pemberian izin usaha.

Perda terkait syarat izin usaha masih mengatur penyertaan surat izin gangguan yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tersebut diatur bahwa surat izin gangguan hanya terdiri atas lembar formulir permohonan izin, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau akta pendirian usaha, serta status kepemilikan tanah.

Namun, dalam ratusan perda yang sudah diterbitkan itu mengatur berlebihan dengan menambahkan surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari warga sekitar, keterangan domisili perusahaan dari lurah, serta fotokopi lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir.

Selain itu, KPPOD juga menemukan ratusan peraturan daerah juga bermasalah dengan peraturan ketenagakerjaan, yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan sekurang-kurangnya 60 persen tenaga kerjanya dari warga sekitar lokasi perusahaan.

Peraturan daerah yang bermasalah juga berkaitan dengan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan atau “corporate social responsibility” (CSR).

KPPOD menemukan perda yang diterbitkan oleh sedikitnya enam pemerintah daerah masih mengatur besaran CSR yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Keenam daerah tersebut adalah Kota Bekasi (Jawa Barat), Kota Cimahi (Jawa Barat), Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi), Kabupaten Mojokerto (Jawa Timur), serta Provinsi Kalimantan Timur.

Padahal, dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, anggaran CSR diberikan sesuai kepatutan dan kewajaran perusahaan.

Pangkas Perda Hambat Pembangunan Untuk mencegah pelaksanaan pemerintahan daerah yang tidak optimal dalam menjalankan program pembangunan, Pemerintah menargetkan untuk memangkas ribuan perda tersebut secara bertahap.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera mencabut perda-perda bermasalah tersebut, karena itu akan menjadi penghambat masuknya investasi ke daerah guna meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

Target penghapusan perda bermasalah tersebut diharapkan dapat selesai paling lambat pada akhir trimester kedua tahun 2016. Perombakan regulasi yang menghambat investasi di daerah merupakan salah satu bentuk sinergi antara pemerintah di pusat dan daerah.

Sehingga, Presiden merasa perlu untuk mengambil tindakan supaya kebijakan percepatan investasi dapat terasa hingga di daerah. Pemerintah pun telah mengeluarkan belasan paket kebijakan deregulasi ekonomi untuk mempermudah investasi masuk ke Indonesia. Percepatan itu hanya dapat terwujud jika didukung oleh penyederhanaan peraturan baik di kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian maupun di daerah.

Presiden Joko Widodo mengatakan kecepatan bertindak menjadi lambat, padahal perubahan global sangat cepat. Sehingga, perda yang dibuat oleh pemerintah daerah jangan menghambat investasi. Dan yang paling penting, lanjut Presiden, perda-perda tersebut ditindaklanjuti dengan percepatan perijinan yang selesai dalam sehari, bahkan kalau bisa satu jam.

Fokus pemerintah saat ini adalah untuk melakukan deregulasi dan percepatan penyediaan infrastruktur di daerah, sehingga peraturan-peraturan yang menghambat harus segera diselesaikan.

Penyelesaian perda bermasalah tersebut dilakukan secara bertahap, yang hingga awal Mei ini Mendagri mengklaim telah menghapus sebanyak 1.300-an peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Meskipun belum mencapai 50 persen dari total perda yang diketahui bermasalah, Mendagri tetap optmistis bahwa 3.226 perda tersebut tetap dapat dipangkas hingga akhir Juni nanti.

Sejumlah perda yang telah dihapus sebagian besar berkaitan dengan peraturan pemberian izin usaha, selain itu juga mengenai izin pembangunan infrastruktur di daerah. Program deregulasi tersebut, selain menyasar ribuan peraturan daerah, juga dimaksudkan untuk membenahi sedikitnya 42.000 peraturan di tingkat nasional.

Deregulasi tersebut diharapkan dapat memperlancar proses pembangunan nasional secara merata, yang selama ini selalu terhambat dalam proses birokrasi di tataran pemerintahan.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Comments

  1. Sex Tạp chí doanh nghiệp và thương hiệu tình
    dục, Thông ass lồn em bạn gái xinh Rei Mizuna
    Tao xin thể sau khi xem xong hết bộ phim người
    lớn nhật bản này , anh em sẽ ước mình được làm thằng actor nam trong phim ( má phải công nhận thằng lồn này sướng vãi mò đâu ra em actor nữ ngon vãi ) .
    Chả là hôm nay vô tình đy lang thang trên mạng xh thì vô tình
    thấy cái video này . thế là tại hạ không ngàn ngại mang nó về cho anh em
    haysex.tv có cái mà vận động cơ tay sau một ngày làm việc mệt
    mỏi . Nội dung phim thì tao cũng chả biết nói cái gì
    hơn vì ngay từ cái thumb anh em cũng biết rồi đấy , nó
    kể về một thằng lồn sướng đời được thông ass một em vô cùng xinh đẹp

  2. Jika dengan menghapus ribuan perda bermasalah dapat memperlancar proses pembangunan nasional secara merata masyarakat pasti mendukung semua yang telah diputuskan presindent dan presindent harus memberikan jaminan jika sudah di berlakukan tidak ada lagi hambatan dalam proses birokrasi ditataran pemerintah .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami