Hukum

Riwayat Teluk Jakarta Sekarang

BTN iklan

reklamasi jakarta, teluk jakarta, lingkungan, indonesiaJakarta, LEI/Antara – Pemerintah akan meneruskan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta setelah mendengarkan semua aspek terkait reklamasi dan menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk tidak meneruskan proyek tersebut.

Niat pemerintah tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai rapat soal reklamasi pantai utara Jakarta di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, Selasa malam (13/9).

“Kami sudah sampai pada kesimpulan sementara bahwa tidak ada alasan untuk tidak meneruskan reklamasi di pantai utara Jakarta,” kata Luhut yang menjabat Menko Kemaritiman hasil perombakan kabinet kedua oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (27/7), menggantikan Rizal Ramli.

Rekomendasi Luhut agar reklamasi pantai utara Jakarta itu dilanjutkan, tak pelak kembali memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Riwayat proyek reklamasi itu kini berlanjut.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta akan terus dilakukan. Sementara penyelesaian berbagai masalah seperti Pulau G akan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

“Akan tetap dilakukan, ada program disain besar, itu nanti yang dituju termasuk penyelesaian masalah Pulau G,” kata Pramono Anung di Jakarta, Kamis (15/9).

Ia menyebutkan dalam dua kali rapat kabinet terbatas (ratas), Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan. Pramono menyebutkan dalam ratas terakhir tidak dibahas secara khusus mengenai reklamasi.

Tiga Alasan Sebelum rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/9) Luhut mengungkapkan tiga alasan di balik keputusan untuk melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Pertama, karena untuk kepentingan nasional dan DKI Jakarta. reklamasi yang diatur dalam Keputusan Presiden pada era Soeharto perlu tetap dilakukan karena ada penurunan tanggul raksasa yang membentengi Teluk Jakarta (giant sea wall). “Jakarta itu giant sea wall-nya setiap tahun turun 7,5 cm,” katanya.

Kedua, untuk memenuhi kebutuhan sumber air yang terus berkurang melalui bendungan. “Kalau bendungan jadi, dari hasil penelitian 2 meter di bawah air asin, sisanya di atas air yang bisa diproses jadi air minum. 45 meter kubik per detik akan bisa dipompa dasarnya. Itu kira-kira setara 40 persen kebutuhan air kita,” kata Luhut.

Ketiga, reklamasi dibutuhkan untuk menghindari rob atau banjir air laut.

Menurut dia, pihak yang tidak memahami masalah reklamasi akan menilai keputusan yang diambilnya menyangkut sesuatu yang lain. “Ini masalah teknis profesional. Kalau orang tidak paham akan pikir ini masalah lain. Makanya tidak ada alasan untuk tidak meneruskan. Kalau ada masalah PLN, itu dikaji,” katanya.

Luhut juga pernah mengatakan, keputusan untuk melanjutkan proyek reklamasi itu menyangkut reputasi pemerintah dalam memberi peluang investasi.

Pemerintah, lanjut dia, akan konsisten dengan aturan yang melandasi proyek reklamasi itu, yakni Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang dikeluarkan Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995, di mana wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada Gubernur DKI Jakarta.

Aturan itulah yang sempat jadi perdebatan karena kemudian ada Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur yang dinilai banyak pihak menggugurkan aturan mengenai reklamasi.

Dibatalkan Rizal Ramli, Menko Kemaritiman yang digantikan Luhut, pada pertengahan 2016 merekomendasikan pembatalan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta lantaran dinilai melakukan pelanggaran berat karena membahayakan lingkungan hidup, lalu lintas laut dan proyek vital.

Pengembang Pulau G, yang merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudera, dinilai melakukan pelanggaran berat karena membangun di atas jaringan kabel listrik milik PT PLN (Persero).

Pulau itu juga dinilai mengganggu lalu lintas kapal nelayan yang seharusnya bisa dengan mudah berlabuh di Muara Angke.

Reklamasi Pulau G juga dibangun sembarangan secara teknis karena dampaknya yang merusak lingkungan hingga membunuh biota.

Diputuskan pula sejumlah pulau reklamasi yang melakukan pelanggaran sedang dan ringan, selain pelanggaran berat yang dilakukan pengembang untuk Pulau G.

Pulau C, D dan N dinilai melakukan pelanggaran sedang, di mana pihak pengembang diminta melakukan sejumlah perbaikan dan pembongkaran.

Pulau C dan D yang saat ini menyatu diminta untuk dipisah dengan kanal selebar 100 meter dan sedalam delapan meter agar bisa dilalui lalu lintas kapal dan agar tidak meningkatkan risiko banjir.

Sementara Pulau N yang merupakan bagian dari proyek pembangunan Pelabuhan Kalibaru (New Priok Container Terminal 1) milik Pelindo II dinilai melakukan pelanggaran teknis dan lingkungan hidup.

“Pengembangnya setuju untuk memperbaiki. Jadi boleh diteruskan agar rapi dan pelanggaran yang dilakukan diperbaiki,” kata Rizal saat itu.

Sementara itu, pelanggaran ringan dinilai berdasarkan masalah administrasi dan proses pembangunan.

Tolak Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan menolak keputusan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan itu demi tercipta keadilan di negeri ini.

“Kami ingin pemerintah hadir dengan keberpihakannya pada rakyat kecil,” kata Ketua BEM UI 2016 Arya Adiansyah.

Menurut Arya, BEM UI menyatakan proyek reklamasi menabrak putusan hukum oleh PTUN yang menyatakan bahwa pembangunan Pulau G sebagai bagian dari proyek Reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan.

Dengan melanjutkan reklamasi maka pemerintah telah menutup mata dengan proses moratorium yang sedang dilakukan.

Reklamasi Pantai Utara Jakarta hanya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, terutama ekosistem laut Teluk Jakarta. Pemerintah abai dan tidak terbuka dengan analisa dampak lingkungan dari proyek reklamasi, katanya pula.

Sementara Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Puput T.D.Putra menilai kebijakan reklamasi hanya berlandaskan pada kepentingan politik.

Padahal seharusnya reklamasi dilihat dari berbagai sudut pandang, khususnya terkait dengan sosial dan dampak lingkungan. Kebijakan itu hanya menguntungkan beberapa pihak dan hanya akan merugikan nelayan.

Walhi juga mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menghormati hukum terkait reklamasi Teluk Jakarta mengingat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memutuskan proyek reklamasi Teluk Jakarta (Pulau G) ditunda sampai berkekuatan hukum tetap.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Djohan menyatakan bahwa reklamasi jika dilakukan dengan benar dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terintegrasi, akan menunjang sekaligus mendukung kesejahteraan dan perekonomian, khususnya bagi nelayan dan masyarakat.

“Kita mendukung reklamasi dengan syarat semua ketentuan termasuk Amdalnya terintegrasi dan syarat kelestarian lingkungan lainnya sudah dipenuhi. Dan jangan sampai reklamasi mengesampingkan para nelayan,” katanya.

Yang jelas, kata dia, secara legalisasi reklamasi itu tidak mengganggu lingkungan, nelayan, dan tata kota.

“Tapi semua persyaratan untuk itu harus dipenuhi agar tidak ada gugatan di kemudian hari. Karena reklamasi sesungguhnya bisa membawa kesejahteraan bagi nelayan penduduk sekitarnya,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

4 Comments

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami