Hukum

Rizal Ramli: Kasus BLBI dan e-KTP Libatkan Para Elit

BTN iklan

Jakarta, LEI – Mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin), Rizal Ramli, menyebut kasus korupsi Bantuan Dana Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sama seperti kasus korupsi e-KTP, yakni banyak melibatkan kalangan elit di negeri ini.

“Seperti teman-teman ketahui, seperti kasus e-KTP dan kasus BLBI ini pelakunya elit semua,” kata Rizal di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Rizal menyambangi KPK untuk memenuhi panggilan penyidik yang akan memeriksanya sebagai saksi kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Karena itu, Rizal berharap keterangan yang diberikannya kepada penyidik KPK bisa mengungkap para elit yang diduga terlibat dalam kasus korupsi BLBI tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Mudah-mudahan penjelasan kami hari ini dengan KPK, akan membuka titik terang terkait kasus BLBI,” kata mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Rizal mengaku optimistis pimpinan KPK tidak akan melakukan tukar guling kasus BLBI. Selain itu, ini merupakan momentum Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendukung KPK menuntaskan kasus korupsi e-KTP dan BLBI.

“Kami meminta agar suapaya ini kesempatan pemerintaahan Pak Jokowi untuk all out untuk kedua kasus ini, karena beliau kan tidak terlibat, ujarnya.

Penuntasan korupsi BLBI dan e-KTP, lanjut Rizal, merupakan momentum Jokowi membuktikan bahwa menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (good governance), khususnya dari tindak pidana korupsi.

“Ini kesempatan momentum menegakkan pemerintah yang bersih di Indonesia. Daripada kita ribut terus ke isu agama, ini waktunya kita pindah ke isu pemberantasan korupsi, dan saya yakin pemerintah Pak Jokowi dan KPK akan all out,” tandasnya.

KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, sebagai tersangka kasus korupsi pemberian SKL BLBI kepada BDNI milik Sjamsul Nursalim.

Syafruddin diduga menyalahgunakan jabatannya dalam memberikan SKL BLBI tersebut demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,7 trilyun.

Lembaga antirasuah pun menyangka Syafruddin Arsyad Temenggung melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami