Hukum

Robert K.R Hammar: Tidak Ada Gunanya Mencari Ketenaran Ditengah Kekisruhan!

BTN iklan

MANOKWARI, (LEI) – Nama Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan disebut oleh Jaksa Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan, Kamis (28/5) dalam sidang kasus korupsi mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Wahyu disebutkan juga menerima gratifikasi sejumlah Rp 500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu disebut Takdir diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma dalam pernyataannya yang dikutip dari salah satu media, mengungkapkan kasus tersebut dan dua peristiwa hukum lain seperti seleksi MRPB dan seleksi DPR Papua Barat Jalur Otsus dapat dijadikan referensi oleh Gubernur Papua Barat untuk mengevaluasi kinerja Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat.

Menanggapi pernyataan Filep Wamafma Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Robert K.R Hammar meminta agar Wamafma tidak membuat kegaduhan, dengan memplesetkan kasus ini ke hal-hal yang tidak proporsional.

“Sebagai seorang senator harusnya memberikan pikiran yang lebih kondusif saat ini, untuk bagaimana kita mencari solusi yang baik. Pikiran-pikiran yang bersifat edukatif untuk bagaimana kita mencari solusi terbaik terhadap persoalan yang membawa nama Gubernur oleh sekretaris KPU ini. Kita mencari solusi yang lebih baik, yang lebih elegan, bukan menyalahkan Kepala Biro Hukum seperti itu,” tegas Mantan Wakil Bupati Manokwari ini.

Ia menilai pernyataan Filep Wamafma tidak lebih hanya untuk mencari popularitas semata. “Jangan bicara hanya untuk mencari popularitas. Tidak ada gunanya itu jangan mencari ketenaran ditengah kekisruhan,” kata Hammar.

Namun apabila pernyataan Filep Wamafma bertujuan ingin mengambil alih penanganan kasus pencatutan nama gubernur Papua Barat ini, secara pribadi Hammar mempersilahkan hal tersebut.

“Mau ambil alih, lalu tangani, anda mampu, biro hukum tidak usah. Silahkan coba.Jadi saya tantang itu, kalau ko bisa ko duduk urus itu,” tantang Hammar.

Terkait pernyataan Filep Wamafma bahwa Biro Hukum Papua Barat gagal memproteksi Gubernur Papua Barat, menurut Hammar hal tersebut adalah pernyataan yang sangat keliru. Pernyataan ini, kata Hammar adalah bukti Filep Wamafma tidak memahami tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat.

“Dia (Filep Wamafma) tidak pahami itu, kita bekerja berdasarkan tupoksi. Dia tidak paham pekerjaannya biro hukum sehingga dia ngomong begitu. Dia tidak tahu diranah mana biro hukum itu. Kalau tidak paham tanya, nanti saya menjelaskan apa tugas biro hukum disuatu pemerintahan,” ungkap Hammar dengan nada meninggi.

Ia menerangkan bahwa dalam bekerja, ASN sepertinya memiliki ukuran dan pencapaian kinerja. “Kamu siapa, mengatakan saya gagal. Apa kriterianya. Kamu mengatakan saya gagal punya hak dari mana? Kita kerja dikantor itu ada ukuran dan pencapaian kinerja,” jelasnya.

Hammar kembali menegaskan pernyataan Filep Wamafma tentang tiga hal kegagalan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat memproteksi Gubernur Papua Barat adalah hal yang salah kaprah.

“Dia tidak paham, jadi dia harus paham bahwa biro hukum itu tugasnya itu mengkaji menganilisa berbagai produk hukum yang merupakan kebijakan yang kemudian dilanjutkan dengan DPRP kalau itu perdasi, bersama MRP kalau itu perdasus. Kemudian membuat berbagai produk hukum, advokasi bantuan hukum bila terjadi kasus kasus seperti di PTUN dan kemungkinan juga kasus pidana yang berkaitan juga dengan para birokrat,” tuturnya.

Hammar menambahkan bahwa tugas untuk mendeteksi kesalahan orang bukan merupakan tugas Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat.

“Ada tugasnya di inspektorat, ada tugasnya di bidang politik untuk mengantisipasi hal hal yang dimaksudkan. Ada KPU sendiri, juga kesbangpol dan lainnya. Jangan melemparkan tugas itu di biro hukum, itu sangat keliru,” terangnya.

Masih kata Hammar, tugas Biro Hukum adalah memformulasikan berbagai kebijakan tersebut untuk kemudian dilembagakan menjadi suatu produk hukum daerah, baik itu perdasi, perdasus atau peraturan gubernur, surat keputusan gubernur.

Terkait seleksi anggota MRPB, Ia mengatakan sebenarnya biang kesalahan tidak lain merupakan kesalahan Filep Wamafma sendiri.

“Padahal dia lupa dialah (Filep Wamafma) biangnya, karena dia adalah ketua pansel MRPB dan gugatan yang diserahkan ke pemerintah itu adalah kerjaan dia. Kalau kita lihat baca itu dikeputusan itu, ya karena pansel itu memberikan penjelasan yang tidak tepat tidak akurat tidak sesuai dengan aturan kepada gubernur. Sehingga gubernur menentukan anggota-anggota MRPB tidak sesuai dengan perdasus dan peraturan pemerintah,” ujar Hammar.

Bahkan, Hammar mengaku mendapatkan warisan kesalahan dari Pansel MRPB saat dirinya awal menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat.

Kemudian terkait seleksi DPRB jalur otsus, Hammar menanyakan apa yang menjadi kesalahannya. Hal ini karena menurutnya pihaknya sama sekali tidak membuat kesalahan.

“Masalahnya itu, orang tidak memahami perdasus dan kelambatan. Dan itu ranahnya bukan biro hukum, karena biro hukum sudah selesai membuat perdasus. Nyatakan kepada instansi yang punya otoritas itu, kalau itu lambat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia meminta agar Filep Wamafma dalam membuat pernyataan harus berdasarkan data dan fakta.

“Jadi dia bicara punya fakta-fakta sedikitlah, jangan asal ngomong doang. Sebagai seorang senator dan doktor, jangan asal ngomong harus melihat berdasarkan fakta. Ayo berhadapan dengan saya, kita uji fakta,” ucap Hammar.

Sementara untuk kasus pencatutan nama gubernur, menurut Hammar lebih baik Filep Wamafma memberikan masukan-masukan, bukan menyalahkan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat.

“Kalau mempunyai dasar pemikiran harusnya memberikan masukan masukan. Anda (Filep Wamafma) tidak paham ketika kami rapat mendiskusikan kebijakan kebijakan di provinsi,” ucapnya.

Ia mengutarakan saat ini pihaknya sedang fokus untuk mencari data otentik untuk peristiwa pencatutan nama Papua Barat.

Terkait pemberdayaan orang asli Papua, menurut Hammar seharusnya Filep Wamafma tidak menyalahkan orang lain. Karena saat menjadi komisioner KPU Provinsi Papua Barat seharusnya sudah mengupayakan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat.

“Seharusnya waktu menjadi Komisioner KPU, harus berbuat itu.dari awal kedepan kita harus sedikit proteksi kasih masukan supaya jadi masukan kepada pemerintah pusat. Kenapa tidak dilakukan saat anda (Filep Wamafma) menjadi anggota komisioner, kenapa menyalahkan yang sekarang,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pihaknya juga sudah mengusulkan banyak hal kepada pemerintah pusat terkait pemberdayaan orang asli Papua, seperti mengusulkan partai politik lokal, keberpihakan PNS, dan keberpihakan anggota partai politik.

Dalam kesempatan ini, Hammar membeberkan sejumlah torehan yang sudah dilakukannya semenjak menjadi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat.

“Saya masuk di biro hukum baru saya buat sekian perda dan perdasus yang saat ini sudah berlaku itu. Kita ada bahas lagi 15, yang sudah naik ada 10 perdasus, lebih dari 100 pergub, lebih dari 300 SK. Semua regulasi yang kita buat sudah amat lengkap di provinsi ini, dibanding orang provinsi lain. Kalau bicara ukuran ko (Filep Wamafma) masih jauh dari saya. Ko bukan ukuran saya,” pungkasnya. [Kabardaerah.com]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami