Liputan

Robohnya KPK pada pimpinan Firli Bahuri dampak Revisi UU KPK

BTN iklan

LEI, Jakarta – Perang melawan korupsi padam setelah adanya revisi Undang-undang KPK diberlakukan. Kepemimpinan Firli Bahuri dinilai memperparah situasi. Pengusutan sejumlah kasus oleh lembaga itu dilakukan serampangan. Dalam Kasus dugaan suap oleh politisi Harun Masiku, surat izin penggeledahan tak pernah diajukan. Tiga penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan diri mundur dari lembaga antirasuah. Ketiganya yakni Sarwono Sutikno, Budi Santoso, dan Mohammad Tsani Annafari.

Keputusan diambil setelah berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK dan terpilihnya Komjen Pol Firli sebagai Ketua KPK untuk periode 2019-2023. Dampak revisi UU KPK tersebut, masa jabatan penasihat KPK yang semula empat tahun berubah menjadi dua tahun.

Usai tak lagi menjabat sebagai penasihat KPK, Sarwono dan Budi memilih menjadi pengajar atau dosen di perguruan tinggi. “Kembali menjadi dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI- ITB),” kata Sarwono dikonfirmasi, Senin
KPK sedari awal menyampaikan poin per poin dalam draf revisi UU KPK itu yang akan melemahkan pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK awalnya diusulkan DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelahnya merumuskan Daftar Inventaris Masalah (DIM) mengklaim mereduksi sebagian besar usulan dari DPR.

“Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR dalam RUU KPK yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Namun ada satu hal yang perlu benar-benar disorot yaitu tentang kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan terhadap suatu kasus korupsi. Memang kewenangan itu sedari awal KPK terbentuk belum ada karena disebut-sebut agar KPK sangat hati-hati mengusut suatu kasus agar benar-benar tidak cacat proses hukumnya.

Namun dalam draf revisi UU KPK yang diusulkan DPR, kewenangan itu diberikan pada KPK. Berikut isi pasal dalam draf revisi UU KPK mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut.

 

Kontributor: Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami