HEADLINESNasional

Rp 3.025T Uang Jaminan Kesehatan Nasional Mengendap Percuma???

Beban Dokter Puskesmas Kini Sudah Melampaui Rasio Ideal

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Jutaan peserta BPJS Kesehatan dirugikan oleh mengendapnya sisa dana kapitasi di puskesmas yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Total sisa dana kapitasi yang mengendap di puskesmas seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2016 sebesar Rp 3,02 triliun tak dapat digunakan untuk menambah tenaga medis.

Padahal beban dokter puskesmas kini sudah melampaui rasio ideal untuk menangani pasien. Antrian pasien ditemukan di banyak puskesmas.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan rendahnya serapan dana kapitasi harus menjadi perhatian serius. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan harus diperbaiki.

“Sebaiknya ada ukuran penilaian kinerja. Jika ada yang tidak jalan, jangan ada lagi alokasi anggaran untuk mereka yang tidak jalan,” kata Moermahadi setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Tenaga Ahli Dewan Jaminan Sosial Nasional Hasbullah Thabrany mengatakan, menumpuknya sisa dana kapitasi di puskesmas merugikan ratusan juta warga Indonesia dan peserta BPJS Kesehatan.

Artinya, lanjut Hasbullah, terjadi ketidakefektifan pengalokasian dana yang seharusnya untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

“Lihat saja pelayanan puskesmas setelah diberikan dana kapitasi juga begitu saja,” ujar Hasbullah.

Penelusuran ke sejumlah puskesmas di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan lalu, menemukan tak sedikit satu dokter di puskesmas itu memiliki beban pasien hingga 20.000 pasien. Sesuai Pasal 3 Ayat 3 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1/2017, rasio ideal 1 dokter melayani 5.000 pasien.

Padahal, dana kapitasi memberikan porsi yang besar untuk jasa layanan medis. Sesuai Permenkes No 21/2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi, sekurang-kurangnya atau minimal 60 persen dana kapitasi digunakan untuk jasa layanan medis, yakni membiayai honor tenaga medis dan tenaga lainnya.

Sisanya digunakan untuk biaya operasional, yakni pengadaan obat, alat kesehatan, dan kegiatan lainnya.

Kabupaten Bekasi, sebagai contoh, dengan total sisa dana kapitasi hingga Rp 51 miliar, tak dapat menambah tenaga dokter di puskesmas.

Di Puskesmas Babelan, ditemukan tiga dokter umum yang tersedia itu harus melayani 86.000 pasien peserta BPJS Kesehatan.

Setiap hari puskesmas pun dipadati warga yang berobat dan jumlahnya bisa lebih dari 100 pasien.

Ulum (60), dengan usianya yang lanjut, harus menanggung beban letih mengantri untuk berobat di Puskesmas Babelan. Sejak mendaftar dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan hingga diperiksa dokter, dia antre lebih dari satu jam. ”Capek sih antri, tapi tak apa asal gratis,” ucapnya.

Kepala Puskesmas Babelan Ahmad Dimyati mengakui, tiga dokter yang tersedia sudah tak memadai untuk melayani pasien begitu banyak.

Menurut dia, dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga 86.000 orang, itu harus didukung setidaknya 10 dokter. ”Kami bisa saja menangani. Namun, suasana di puskesmas setiap pagi itu crowded (padat dan ramai). Biasanya dampaknya, antrian pasien semakin lama,” katanya.

Di Kabupaten Karawang, meski dengan sisa dana kapitasi sebesar Rp 20,2 miliar tahun 2016, tetap tak ada tambahan tenaga medis di puskesmas. Di Puskesmas Pakisjaya, salah satunya, tiga dokter yang ada harus menangani 26.000 pasien peserta BPJS Kesehatan. Namun, karena dari tiga dokter itu hanya dua dokter yang aktif, satu dokter terbebani menangani 13.000 pasien.

Kabupaten Bogor juga menghadapi hal serupa. Jumlah peserta BPJS Kesehatan dari kalangan penerima bantuan iuran (PBI) itu sebanyak 1,5 juta peserta, dan sesuai aturan mereka hanya dapat berobat di puskesmas.

Namun, dokter yang tersedia di 101 puskesmas hanya 200 orang. Hal itu berarti, satu dokter harus menangani 7.500 peserta dari kelompok PBI, dan itu belum ditambah dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan perorangan.

Selain masalah dokter, sejumlah puskesmas juga masih kekurangan tenaga apoteker. Kekurangan apoteker itu turut menyumbang kendala dalam penyerapan dana kapitasi, khususnya perencanaan pengadaan obat dan alat kesehatan.

Hampir sebagian besar kendala penyerapan dana kapitasi yang ditelusuri terletak pada penggunaan dana biaya operasional, yakni pengadaan obat, alat kesehatan, dan kegiatan lainnya.

Sementara itu, Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyampaikan BPJS Kesehatan tak bisa mengurangi kapitasi ke setiap puskesmas meskipun setiap puskesmas umumnya masih menyisakan dana kapitasi dalam jumlah besar. ”Dana itu dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan medis,” ucapnya. [sumber:Kompas]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

17 Comments

  1. Selamat siang,

    Bila memperhatikan masalah di atas, mungkin rendahnya penyerapan dana kapitasi terutama pada FKTP lebih disebabkan pada permasalahan administrasi yang dipersyaratkan dalam PerMenKes No 21 tahun 2016 dimana dana kapitasi minmal 60 % dialokasikan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sedangkan sisanya untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana disampaikan dalam artikel tersebut. Permasalahan dalam artikel lebih nmenitikberatkan pada kurangnya tenaga medis yang tersedia di FKTP. Sesuai dengan penjelasan lebih lanjut dalam Permenkes tersebut, Bagian III hanya mengatur tentang jasa pelayanan kesehatan yang dapat dibiayai oleh dana kapitasi sedangkan penambahan jumlah tenaga kesehatan tidak diatur dalam permenkes ini sehingga bila dibutuhkan peningkatan jumlah tenaga kesehatan, maka jumlah tenaga kesehatan tersebut harus ditambah sesuai kebutuhan dengan mekanisme pengadaan tenaga kesehatan yang sesuai baru kemudian njasa pelayanan yang diberikan dapat menggunakan dana kapitasi agar tidak terjadi kesalahan administrasi pengalokasian dana kapitasi.
    Demikian pendapat saya, mohon maaf bila terdapat kekeliruan maupun kesalahan dalam menuliskan komentar ini.
    Salam,

    Agung Adi P
    Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Magister Ilmu Hukum

    1. Saya setuju dg pendapat sdr.agung, memang jumlah tenaga medis ikut mjd variabel penentu bagi optimalisasi penyerapan dana kapitasi (60%). Sehingga pemerintah hrs mencari solusi dg segera merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan dan segera pula melakukan pengadaan tenaga kesehatan diseluruh indonesia (sebagaimana diatur dlm Psl. 5 huruf b, huruf c, Psl. 13, Psl. 14, Psl. 15, Psl. 16, Psl. 17 UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan), krna Indonesia memang krisis jumlah tenaga kesehatan sedangkan peserta JKN-KIS semakin bertambah sehingga faskes pertama menjadi gate keeper sebagian besar permasalahan kesehatan pasien yg berobat.
      Dan dalam rangka penambahan jumlah tenaga kesehatan memang tdk diatur dlm permenkes no 21 tahun 2016 ini,tetapi harusnya sudah diatur dlm Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dlm Psl.17 ayat (6) UU No 36/2014

      Sekian pendapat saya,
      Mareta Kustindiana
      Mahasiswa S2 UPN Veteran Jakarta, HK Bisnis Smester 3

  2. Dalam mengoptimalkan penyerapan dana bpjs agar sesuai tujuan kiranya perlu diperhatikan oleh Pemerintah bahwa kebijakan utu bukan hanya melulu utk dialokasikan untuk pengadaan obat-obatan serta perbaikan peralatan dan kualitas rumah sakit/puskesmas pemyelenggara bpjs saja akan tetapi juga pengalokasian anggaran utk pendidikan peningkatan kualitas tenaga medis baik dokter dan perawat serta anggaran untuk penelitian guna pemetaan kebutuhan pengadaan tenaga tersebut dirs/puskesmas penyelenggara bpjs di seluruh wilayah Indonesia.

    Muhammad Yassir.S2 Huk Bisnis Semester 3 UPN Jakarta

    1. Terkait dg permasalahan dlm artikel ini adalah permasalahan penggunaan dana kapitasi yg berbeda peruntukannya utk peningkatan kualitas tenaga medis.dimana penggunaan dana kapitasi tsb hanya utk membiayai jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pd Faskes Tk.Pertama milik Pemda (dpt dilihat dlm Permenkes No. 21 Th. 2016).
      Trkait dg peningkatan kualitas tenaga medis telah mjd salah satu kewenangan dr pemerintah dalam membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan,salah satunya melalui pelaksanaan sertifikat kompetensi (amanat Ps. 5 huruf e UU No. 36/2014) jo Permenkes No 18/2017 ttg Penyelenggaraan Uji Kompetensi. Aturan permenkes ini menurut saya sangat baik krna bertujuan dlm rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang
      jabatan setingkat lebih tinggi bagi tenaga kesehatan

      Demikian saran pendapat dr saya, salam hormat

      MARETA KUSTINDIANA
      Mahasiswa S2 FH Hukum Jurusan Hukum Bisnis Univ. UPN Jakarta

  3. Pengoptimalan dalam penyerapan dana sangatlah perlu untuk dilakukan oleh Pemerintah Lokal, dikarenakan sampai saat ini, dapat dikatakan bahwa kebanyakan yang seringkali terjadi adalah dana hanya di alokasikan ke salah satu hal tetapi hal yang lain menjadi tertinggalkan; seperti misalnya dalam alokasi dana kesehatan, namun untuk biaya pendidikan dan lainnya masih terasa belum maksimal.

    Demikian pendapat saya.

    David James
    Mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Program Magister, Smt III Hukum Bisnis

  4. Dengan adanya kelemahan/permasalahan dalam pemanfaatan/penyerapan dana kapitasi menjadi catatan bagi semua pihak utk dpt segera menemukan solusi yg trbaik. Perlunya perencanaan yg terukur dan tepat sasaran dengan tidak hanya sekedar bagaimana meminta anggaran sebesar-besarnya namun pd akhirnya tdk maksimal dalam memberikan pelayanan. Seharusnya pengawasan perlu ditingkatkan dan memberikan teguran thd pihak-pihak yg tidak melaksanakan apa yg diamanatkan. Terhadap sisa anggaran yg berlebih menjadi penilaian thd pemberian dana kapitasi berikutnya. Permasalahan mengenai kurangnya tenaga medis yg ikut mjd variabel dlm pemanfaatan dana tersebut perlu utk dibicarakan dan didiskusikan lebih dalam

    Sekian dari saya,
    Mareta Kustindiana
    Mahasiswa S2 Bisnis UPN Veteran Jakarta

  5. Kendala kekurangan jumlah tenaga medis di puskesmas harus sesegera mungkin dicarikan jalan keluarnya, antara lain dengan diadakan perekrutan tenaga medis baik PNS ataupun Non PNS, walaupun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah. Semestinya dana kapitasi puskesmas yang mengendap dapat dimanfaatkan untuk menambah tenaga medis, namun demikian dimungkinkan terbentur dengan regulasi yang ada, sehingga ada kekhawatiran penggunaan dana kapitasi dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berdampak tejadinya pelanggaran hukum di kemudian hari, hal lainnya masih enggan/minimnya minat dokter, apoteker untuk bekerja di puskesmas.
    Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan pratama, sudah seharusnya baik fasilitas maupun SDM-nya harus benar-benar optimal, untuk itu diharapkan pihak-pihak yang terkait baik puskesmas itu sendiri, pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara bersama-sama dan terus menerus melakukan evaluasi serta memperbaiki kendala-kendala yang ada, sehingga kebutuhan masyarakat akan kesehatan terpenuhi.

    Rini Lestari
    Mahasiswa S2 Bisnis UPN Veteran Jakarta

    1. Sedikit menambahkan:
      Bahwa Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan
      seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana
      Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran
      berikutnya yaitu dg ketentuan:
      1.apabila berasal dari dana dukungan biaya
      operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya
      hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya
      operasional pelayanan kesehatan.
      2. Dalam hal sisa Dana Kapitasi berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan
      maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa
      pelayanan

      Dlm prakteknya trnyata ada faktor lain,bhwa selain menerima dana Kapitasi, puskesmas jg menerima bantuan2 dari Dinkes Prov (Pemda) anggran utk tenaga dokter, obat dll, yg dlm anggaran Pemda jg diwajibkan alokasi anggaran utk kesehatan sebesar 10%. Sehingga begitu banyak kucuran dana jg menyebabkan optimalisasi akan tdk maksimal.sehingga antara Kemenkes dan Kemendagri perlu mendiskusikan hal ini agar tidak ada tumpang tindih penggunaan anggaran kesehatan dr APBD dan dana kapitasi yg diberikan oleh BPJS

      Demikian tambahan dari saya,

      Salam Hormat
      MARETA KUSTINDIANA
      Mahasiswa S2 UPN Veteran Jakarta, Hukum Bisnis Semester 3

  6. Masalah yang terjadi karena adanya uang jaminan kesehatan nasional yang mengendap padahal sekurang – kurangnya atau minimal 60% dana kapitasi digunakan untuk jasa layanan medis yang berdampak buruk pada layanan kesehatan dan kurangnya tenaga medis. Maka perlunya mengoptimalkan penyerapan dana BPJS yang dianggarkan dalam RAPBN untuk kesehatan, Dalam hal ini Pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam mengawasi dan menangani masalah BPJS, sehingga kedepannya akan lebih baik pelayanan kesehatan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

    Demikian pendapat saya

    Diah Wardani
    Mahasiswi UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum BIsnis

  7. Menurut saya, dana kapitasi BPJS yang menumpuk diakibatkan kurang optimalnya pengelolaan dana tsb. Tidak hanya mengenai tidak adanya pembiyaan anggota medis seperti yang disarankan oleh Sdr Yassir pada komen di atas, banyak juga puskesmas yang masih kekurangan stock obat-obatan, sehingga beberapa kasus yang pernah saya dengar, obat-obatan pasien butuhkan misalnya 2 strip, namun karena adanya keterbatasan pasien tsb hanya bisa diberikan 1 strip obat saja.

    Salah satu potensi penyimpangan dari dana kapitasi ini adalah adanya persepsi bahwa dana kapitasi harus dihabiskan pada tahun yang sama. Hal ini menyebabkan petugas berusaha untuk membelanjakan seluruh dana kapitasi yang diterima meskipun tidak dibutuhkan, bahkan beberapa bukti-bukti transaksi dan pertanggungjawaban penggunaan dana kapitasi terindikasi adanya manipulasi. Oleh karena itu, menurut saya monitoring dan evaluasi khususnya terhadap dana kapitasi di Puskesmas sangat diperlukan. Setiap puskesmas pun baiknya diwajibkan mengajukan rencana anggaran tahunan. Jika Puskesmas tersebut tidak mengajukan rencana anggaran, pemerintah bisa saja tidak mengucurkan dana kapitasi yang sudah dibayar oleh BPJS Kesehatan.

    Demikian komentar dari saya,

    Fenny Sulistiyawati
    Mahasiswi Magister Hukum Semester 3, UPN Veteran Jakarta

  8. MUHAMMAD ASY’ARI
    23 April 2018

    Menurut hemat saya bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan berbagai hal, antara lain:
    1. kurangnya pemahaman atas mekanisme pengelolaan dana tersebut,
    2. adanya kekhawatiran akan aspek akuntabilitasnya maupun karena terjadinya salah pengelolaan dana
    kapitasi yang tidak sesuai prinsip good governance.
    Padahal tujuan dari adanya pembayaran dengan sistem kapitasi dalam rangka penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terukur meliputi jasa pelayanan kesehatan, biaya operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta pengadaan sarana prasarana kesehatan.

    “Sebagai Badan Hukum Publik yang mendapat amanah menyelenggarakan program Jaminan Sosial bidang Kesehatan, BPJS Kesehatan berkomitmen meningkatkan kepuasan peserta baik disaat memperoleh pelayanan kesehatan di faskes primer maupun faskes tingkat lanjutan. Peningkatan kualitas layanan di faskes primer seperti puskesmas sangat penting artinya bagi masyarakat, agar masyarakat memperoleh kemudahan mendapatkan layanan bermutu, hanya beberapa langkah dari tempat tinggal mereka, tidak perlu antri panjang di Rumah Sakit, yg mungkin letaknya jauh dari rumah mereka. Puskesmas yang berkualitas tentu akan memenuhi kebutuhan SDM-nya baik secara kuantitas maupun kualitas, mencukupi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dan optimalisasi program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,”

    Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada seluruh pengelola Puskesmas menjadi sebuah keharusan sehingga dana kapitasi tersebut dapat dimanfaatkan secara benar dan tidak melanggar hukum, karena saat ini bayak sekali pengelola yang sangat berhati-hati dalam mengelola dana-dana seperti tersebut diatas, disamping itu peran masyarakat juga sangat dipelukan untuk memberikan pengawasan dan masukan kepada pengelola Puskesmas sehingga terwujud semua harapat serta pelayanan yang optimal bagi masyarakat itu sendiri, karena tanpa adanya check and balance, hal tersebut saya kira tidak akan pernah terwujud dengan baik.

    Salam hormat,

    Muhammad Asyari
    Mahasiswi S2, UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum Bisnis Semester 3

  9. Selamat siang,

    Adanya pengendapan dana Kapitasi di puskesmas menunjukan bahwa penyerapan dana BPJS tidak berjalan secara optimal, dana yang seharusnya mampu dialokasikan untuk keperluan pelayanan medis bagi masyarakat yang membutuhkan justru mengendap percuma tanpa pengelolaan yang baik.
    Seperti yang dijelaskan pada artikel bahwa akibat dari mengendapnya dana kapitasi adalah berdampak langsung pada proses dan mutu pelayanan oleh tenaga medis kepada masyarakat. Jika hal ini tidak segera ditindak lanjuti maka pelayanan kesehatan tidak dapat dijalankan sesuai standar SOP kedokteran.
    Dari penemuan adanya pengendapan dana Kapitasi ini, seharusnya pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Kesehatan langsung dapat berbuat aktif untuk segera menyalurkan dana tersebut ke pos-pos primer seperti penambahan tenaga medis, obat-obatan hingga alat kesehatan untuk menunjang fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas. Sebagaimana diketahui, jika puskesmas selalu menjadi tujuan utama masyarakat dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Akibat dari pengelolaan dana yang tidak optimal ini, pukesmas yang menjadi FKTP tidak mampu menyediakan obat-obatan yang seharusnya mampu untuk disediakan, dampaknya pasien ahrus dirujuk ke layanan kesehatan di atasnya hanya karena alasan tidak ada obat. Lambatnya skema pelayanan tersebut pastilah berdampak langsung terjadap pasien yang betul-betul memerlukan penangan medis yang baik dan obat-obatan yang lengkap.

    Terima kasih,

    Siti Aisyatun Nur Khasanah
    Mahasiswi S2, UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum Bisnis Semester 3

  10. Selamat pagi,

    Merujuk pada PERMENKES No. 21 tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa “alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi”. Menurut saya dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa sebenarnya alokasi persentasi dana kapitasi ini sudah cukup besar, namun memang tidak bisa dipungkiri tenaga kesehatan, khususnya di puskesmas, klinik-klinik atau rumah sakit daerah masih dirasa jauh dari kata cukup. Terbukti dari salah satu kasus diatas yang menyatakan 1 dokter harus menangani pasien sebanyak 1300 orang. Lebih lanjut, didalam PERMENKES tidak dijelaskan mengenai pengaturan khusus dalam peningkatan jumlah tenaga kesehatan.

    Pemerintah perlu mensegerakan beberapa kebijakan yang khusus dalam peningkatan tenaga kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek pemerintah perlu segera mengatur pengadaan jasa tenaga kesehatan untuk disebarkan dititik-titik urgensi. Sedangkan, untuk jangka panjang pemerintah perlu meningkatan pendidikan tenaga kesehatan dengan tujuan mencetuskan bibit-bibit baru tenaga kesehatan yang berkualitas. Program-program pemerataan tenaga kesehatan pun penting sekali, jangan sampai tenaga kesehatan hanya tersentralisasi di titik-titik tertentu.

    R. Nugraha Bratakusumah,
    Mahasiswa S2 UPNVJ, Magister Hukum Bisnis, Semester III

  11. Selamat siang,

    Sangat disayangkan jika dana tersebut harus tersendat. Dana yang seharusnya sudah dialokasikan untuk hal yang penting malah tersendat percuma.
    Dari data yang ada sebenarnya sangat di sayang jika harus menilai kinerja lagi. Karens rumusnya sudah terlalu banyak yang di lanani tetapi tenaga medis yang tersedia tidak memadai.
    Sudah pasti pelayanan tidak optimal. Pemeriksaanpun menjadi tergesa-gesa. Satu dokter yang seharusnya hanya melayani 5000 pasien, sekarang harus melayani 3x lipat dari standar peyalanan sebenarnya. Alangkah bijaksananya jika data tersebut sudah bisa menilai kinerja tenaga medis tersebut dan juga menjadi tolak ukur ukur untuk mengalokasi dana yang mengendap tersebut untuk peningkatan jumlah tenaga pelayan medis baik di rumah sakit maupun puskesmas yang tenaga pelayan medisnya sangat minim.
    Selain itu, peningkatan kualitas obat yang di berikan kepada pasien juga adalah langkah yang menurut saya sangat bagus. Dari obat yang di berikan hanyalah obat generik bisa jadi beberapa obat penting di ganti dengn obat dengan kualitas patent.

    Sekian dari saya.
    Terima kasih,
    Surya Eka Putera Nento
    S2 Semester 3 Hukum Bisnis UPNVJ

  12. Melihat kasus tersebut sangat disayangkan bahwa total sisa dana kapitasi yang mengendap diseluruh puskesmas indonesia sangat besar, dari kondisi dana yang mengendap tersebut sebaiknya pihak yang berwenang segera melakukan evaluasi di karenakan hal tersebut tentunya berdampak tidak baik terhadap para peserta bpjs, diperlukan penambahan tenaga medis agar kinerja dokter yang menangani pasien bpjs menjadi optimal, peran masyarakat juga sebaiknya dilibatkan dalam melakukan pengawasan dan masukan kepada pengelola puskesmas sehingga terwujudnya pelayanan terbaik yang di inginkan oleh seluruh masyarakat.

    Fadly Khairuzzadhi
    Mahasiswa S2 Hukum Bisnis UPNVJ
    Semester 3

  13. Dengan sisa dana Kapitasi sebesar Rp.3,02 Trilyun idealnya peserta BPJS dapat memperoleh layanan medis yang sangat baik,tidak perlu mengantri untuk dapat dilayani dan memperoleh fasilitas yang nyaman saat membutuhkan layanan BPJS apalagi BPJS menjadi program lemwrintah dan diwajibkan bagi masyarakat untuk ikut serta, permasalahanya adalah klasik dan tidak berubah sejak jaman sebelum BPJS yaitu kurang tenaga medis, tidak ada kamar yg kosong bahkan keenganan tenaga media untuk melayani pasien BPJS alasan kekurangan tenaga medis atau pun dokter di setiap puskesmas khususnya di pulau jawa patut dipertanyakan Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia khususnya dokter bahkan sejauh pengetahuan saya untuk menjadi Koas dokter itupun harus bayar dan banyak dokter yang bekerja pada klinik swasta begitupun halnya dengan tenaga medis yang ada di indonesia, permasalahan yg patut disikapi dengan serius adalah mekanisme perencanaan anggaran maupun pelaksanaanya, yang terakhir dan paling penting untuk disikapi yaitu apakah
    adanya unsur kesengajaan untuk mengendapkan dana tersebut, saran dari saya selain peningkatan kualitas pelayanan dan failitas operasional adalah perlu diadakan audit atas dana kapitasi tersebut.trimakasih
    Idrian
    NPM:1620622068
    kelas Bisnis Program Pasca Sarjana
    Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  14. Dengan sisa dana Kapitasi sebesar Rp.3,02 Trilyun idealnya peserta BPJS dapat memperoleh layanan medis yang sangat baik,tidak perlu mengantri untuk dapat dilayani dan memperoleh fasilitas yang nyaman saat membutuhkan layanan BPJS apalagi BPJS menjadi program pemerintah dan diwajibkan bagi masyarakat untuk ikut serta, permasalahanya adalah klasik dan tidak berubah sejak jaman sebelum BPJS yaitu kurang tenaga medis, tidak ada kamar yg kosong bahkan keengganan tenaga medis untuk melayani pasien BPJS alasan kekurangan tenaga medis atau pun dokter di setiap puskesmas khususnya di pulau jawa patut dipertanyakan Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia khususnya dokter bahkan sejauh pengetahuan saya untuk menjadi Koas dokter itupun harus bayar dan banyak dokter yang bekerja pada klinik swasta begitupun halnya dengan tenaga medis yang ada di indonesia, permasalahan yg patut disikapi dengan serius adalah mekanisme perencanaan anggaran maupun pelaksanaanya, yang terakhir dan paling penting untuk disikapi yaitu apakah
    adanya unsur kesengajaan untuk mengendapkan dana tersebut, saran dari saya selain peningkatan kualitas pelayanan dan failitas operasional adalah perlu diadakan audit atas dana kapitasi tersebut.trimakasih
    Idriam
    NPM:1620622068
    kelas Bisnis Program Pasca Sarjana
    Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close