Buku

Reaktualisasi Pancasila Saat Para Kiai Menyepakati Sebagai Dasar Negara RI

BTN iklan

Oleh Dewa Adhyatma, peneliti ekonomi dan sosial.

Resensi Buku
Judul : Peran Kiai Dalam Membangun Politik yang Pancasilais
Penulis: Theo Yusuf Ms & H. Munti Yarso M
Penerbit: Bianglala Publishing, didukung Masjid At Tin
Tahun Terbit, Juni 2020, tebal 320 hal.

Meski  masa pandemik Covid 19 terus berkecamuk diberbagai pelosok bumi Indonesia, tampaknya tak menyurutkan sejumlah organisasi muslim, seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, termasuk juga Fron Pembela Islam/FPI, untuk melakukan penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Haluan Idilogi Pancasila (RUU HIP).
Jumlah korban akibat covid per 23 Juni pk 17.00 WIB sudah mencapai 47.896 orang positif dan meninggal mencapai 2.535 orang. Namun para tokoh agama itu tetap lantang menyuarakan protesnya, jika perlu akan melakukan demo mesti harus menggunakan protokol kesehatan dari World Heald Organisation (WHO).
Mengapa mereka menolak RUU HIP atas inisiatif DPR itu ? Apakah ada sejarah yang ingin direduksi ataukah mereka tak lagi percaya dengan para anggota dewan yang terhormat itu ?
Untuk menjawab dua pertanyaan itu dibutuhkan diskursus yang menggunakan pijakan atau referensi yang cukup termasuk waktu yang panjang. Namun sekilas jawaban dari pertanyaan itu, setidaknya terhadap soal mengapa para tokoh agama berjihad untuk protes. Jawaban atas pertanyaan itu dapat dibaca dalam buku yang berjudul “Peran Kiai Dalam Membangun Politik yang Pancasilais,” yang ditulis seorang wartawan senior dari LKBN Antara, Theo Yusuf MS dan aktivis dari NU, Munti Yarso M.
Menyangkut soal sejarah dan peran Kiai dalam membela umat, sejak Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, para kiai mati-matian ikut memperjuangan kemerdekaannya. Kiai Hasyim Asyari, Kiai Saad Syamsul Arifin, KH. Ahmad Dahlan, dan masih banyak para kiai lainnya, selalu bersemangat untuk memimpin jihad. Melakukan perlawanan kepada penjajah agar segera enyah dari bumi pertiwi Indonesia.
Saking semangatnya membela anak negeri, peyerangan kepada tentara sekutu, dilakukan saat bulan suci, atau bulan puasa usai saur mereka bergerilnya. Itu dilakukan bukan hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera, Kalimanatan, Sulawesi dan wilayah lainnya, bersama-sama menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai idilogi bangsanya.
Tokoh wanita Muslimah RA. Kartini, murit dari Kiai Fadhilah Soleh yang mendorng sang kiai menerjemahkan Alquran kedalam bahasa Jawa, begitu juga tokoh Ny. Ahmad Dahlan, hingga tokoh Aisyiah, Siti Moenjijah tahun 1928 mengundang semua wanita pergerakan dari seluruh Indonesia untuk menentang penjajah dan prilaku kasarnya kepada para wanita, juga menjadi bagian penting untuk diingat agar sejarah perjuangan para kiai dan tokoh wanita muslim, memperjuangkan Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara, tidak mudah dilupkan. (hal. 161-162).

Melalui perujuangan para tokoh itulah Indonesia menjadi merdeka, hingga terbentuk suatu dasar negara Pancasila yang disepakati oleh para tokoh nasionalis dan para kiai. Meskipun ada sejarah yang tak dapat dihapus, tanggal 22 Juni 1945 ada keinginan sebagain umat Islam ingin menjadikan sila pertama dari Pancasila berbunyi, “Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeluknya,” tidak dapat disepakati, bagi umat Islam tak menjadikan kerisauan, karena para kiai itu lebih cinta dengan NKRI, persatuan, dan kedamiaian.
Oleh karenanya, jika kini ada orang-orang yang ingin mereduksi sejarah perjuangan dari peran para kiai, maka layak pula para penjaga marwah kiai, itu lantang melakukan protes. RUU HIP, ditengarai oleh sebagian orang, berpeluang menjadikan Pancasila yang terdiri dari lima sila, menjadi tri sila dan eka sila.
Untuk itu rencana menjadikan tafsir Ketuhanan yang Maha Esa, representasi dari surat (ahad), tuhan itu hanya satu, atau Esa, akan diubah menjadi Ketuhanan yang berkebudayaan, dipastikan akan mengundang reaksi dari para penjaga “marwah” sejarah perjuangan para kiai.
Dalam persepsi Muhammadiyah, seperti yang disampaikan Ketua PP Muhammadiyah yang juga sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. Anwar Abas, “Muhammadiyah berdiri tegak dalam pendiriannya. Islam tidak tepat jika dipertentangkan degan negara, atau negara dipisahkan dari agama. Karena agama juga butuh negara dan negara memerlukan agama. Meskipun begitu, dimasa silam 22 Juni 1945 para perumus negara lebih dominan diisi oleh para kiai. Tetapi nalar untuk menjadikan Indonesia sebagai “Darul ahdi wa syahadah,” atau negara tempatnya bermusyawarah, sebagai pilihan paling utama.” (xxii).

Dan wajar jika Pimpinan Pusat Muhammadiyah membuat tim panitia, untuk mengkaji dan seterusnya untuk menolak jikalau dalam RUU HIP ada frasa mengisyaratkan negara tak perlu lagi butuh agama. Pemisahan kekuasaan antara agama dan negara (sekuler) seperti yang dianut oleh para orientalis dan kapitalis, ditolak oleh para kiai sejak dulu hingga kini. Karenanya jangan dihembus-hembuskan lagi pertentangan antara agama atau seolah negara berseberangan dengan agama.
Muhammadiyah dipastikan akan melokalaknya. Sementara pandangan Nahdhatul Ulama (NU) soal Pancasila menjadi asas tunggal atau salah satu asas berdakwah oleh para kiai, disebutkan, salah satu butir Musyawarah Nasional (Munas) di Situbondo Jawa Timur 1983 disepakati, Pancasila sebagai dasar negara RI. Dasar negara bukanlah agama, karena Pancasila tak dapat menggantikan agama. Dan oleh karenannya, Pancasila dinilai para nahdiyin sudah final sejak tanggal 18 Agustus 1945, bahkan sebelum tanggal itu. Itu sebanya, tak elok jika ada pihak yang ingin “mengotak-atik” Pancasila sebagai haluan idilogi negara yang beda dengan makna yang telah disepakati oleh para kiai, dan kaum nasionals itu.( 271).
Membaca alur buku tersebut, serasa mengingatkan sejarah perjuangan dari para kiai, yang saat ini tampaknya kian dilupakan oleh para generasi penerus bangsa ini.
Buku yang dicetak dengan warna kertas kuning, dengan kata sambutan Jenderal TNI (Pur), Sutria Tubagus, KSAU tahun 1998 nan juga bercerita, tentang perlunya generasi penerus mengingat sejarah.
Sejarah orde baru dengan segala kekurangannya, dinilai baik sekali dalam memajukan organisasi Islam. Lahirnya Majeis Ulama Indonesia, Bank Muamalat yang berbasis syariah, lahirnya hukum Islam tentang Perkawinan, dan sederet karya monumental untuk pengembangan Islam, tak lepas dari karya Orde Baru di bawah kendali Presiden RI ke II, Soeharto.
Tubagus yang kini menjabat sebagai Ketua Harian masjid Agung At Tin, lebih renci mengungkapkan lebih dari 1000 masjid yang digagas Presiden Soeharto, lewat Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, berdiri megah di berbagai pelosk desa dan perkotaan, baik di wilayah trasnmigrasi, perumahan Polri, TNI dan perumahan sipil. Masjid-masjid itu kini telah dipergunakan untuk sarana ibadah dan muamalah.
Buku ini terasa enak di baca dan mudah. Fakta-fakta punya pijakan yang terkonfirmasi, meskipun dapat menggagu alur pembacanya, karena banyak typo menggangu, dan bahkan buku ini agaknya kurang cocok di baca oleh para anak muda yang tak suka dengan literasi tinggi, dan suka sejarah. Namun bagi mahasiswa, politisi, kiai, dan masyarakat luas yang suka pengetahuan umum, cocok untuknya, untuk menambah sebagai bahan wawasan lama terasa baru.

****

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami