Hukum

Rumah Dirut PLN Digeledah KPK Terkait Suap PLTU Riau 1

BTN iklan

Jakarta, LEI – Penyidik KPK menggeledah rumah Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Sofyan Basir untuk mencari bukti-bukti terkait suap proyek PLTU Riau I yang membelit tersangka Walil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

“Benar, ada penggeledahan di rumah Dirut PLN yang dilakukan sejak pagi oleh tim KPK dalam penyidikan kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (15/7/2018).

Sayangnya, Febri tidak bersedia menyebut lokasi rumah petinggi PLN (Persero) yang digelah itu. Menurutnya, tim penyidik masih berada di lokasi untuk menemukan bukti-bukti yang terkait dengan perkara suap ini.

“Kami harap pihak-pihak terkait kooperatif dan tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas penyidikan ini,” kata Febri.

KPK menetapkan Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup hasil pemeriksaan intensif 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara pascamelakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat kemarin (13/7/2018) di Jakarta.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp 500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2×300 Mega Watt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp 500 juta alias setengah milyar itu merupakan pemberian keempat dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya.

“Diduga penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 milyar,” katanya.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes  Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp 2 milyar, Maret 2018 Rp 2 milyar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami