Hukum

RUU KUHP Baru Untuk Pidana LGBT, Waria Di Seluruh Indonesia Cukup Masuk Penjara?

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Permasalahan LGBT masih saja menjadi topikyang hangat untuk dibicarakan. Kali ini, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani angkat bicara. Dia mengatakan partainya sangat setuju perluasan pemidanaan perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam RUU KUHP.

Namun, Arsul meluruskan, yang mau dipidana itu bukan orang yang berstatus LGBT. Sebab, orang yang berstatus LGBT tidak mungkin dipidana.

“Misalnya transgender atau waria itu jumlahnya tujuh juta di Indonesia, tidak muat LP (lembaga pemasyarakatan),” katanya.

Namun, Arsul menegaskan, yang mau dipidana adalah perilaku seksual menyimpangnya. Pemidanaan itulah yang tengah disusun dalam perumusan pasal pidana di RUU KUHP. Itu pun tidak hanya berlaku untuk LGBT.

“Tapi yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, ya dipidanakan,” ungkap anggota Baleg DPR itu.

Jadi, kata dia, jangan seolah-olah ini dianggap untuk mengkriminalisasi LGBT. “Tapi, yang dipidana adalah perilaku menyimpangnya,” tegas Arsul lagi.

Misalnya, Arsul mencontohkan terjadinya perbuatan cabul. Arsul menuturkan definisi cabul sudah ada dalam pasal 289 KUHP sekarang.

Namun, PPP tidak ingin cabul yang dikenai pidana itu hanya yang terjadi di ruang publik. PPP meminta konsep perzinahannya diubah karena yang sekarang ini masih laki-laki dengan perempuan.

“PPP itu ingin konsepnya terjadi hubungan seksual atau persetubuhan meski pun itu laki-laki dengan laki-laki. Kalau itu diakomodasi perbuatan cabul tidak diperluas tidak apa-apa,” katanya.

Namun, lanjut Arsul, yang tetap diperluas itu adalah perbuatan promosi LGBT. “Masih perlu diperluas untuk promosi LGBT,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami