EkonomiFinansial

RUU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK : Denda Keterlambatan Diusulkan Naik

BTN iklan

JAKARTA/Lei – Kenaikan besaran sanksi denda keterlambatan pembayaran dari 2% menjadi 5% sedang dibahas dalam revisi Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Usulan itu jika disetujui akan merevisi Pasal 17 UU PNBP yang sebelumnya mewajibkan wajib bayar melunasi kekurangan pembayarannya paling lama 24 bulan ditambah sanksi denda administrasi sebesar 2%.

Selain soal keterlambatan, dalam dokumen revisi UU PNBP yang diperoleh Bisnis, perubahan sanksi denda juga berlaku bagi Wajib Bayar (WB) yang tidak melakukan penatausahaan PNBP, besaran sanksinya yang semula Rp10 juta menjadi Rp25 juta.

Adapun periode pengenaan sanksi juga diusulkan dipangkas, dari 24 bulan di pangkas menjadi 12 bulan atau 18 bulan. Proses revisi sejumlah pasal itu merupakan strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan, pasalnya jika melihat tren PNBP belakangan ini kontribusinya terhadap APBN terus tergerus.

Di samping itu perubahan besaran denda itu juga diusulkan untuk memberikan efek jera dan beban psikologis bagi wajib bayar supaya patuh dan tepat waktu dalam menyelesaikan kewajibannya kepada negara.

Berdasarkan catatan Bisnis, porsi terbesar penerimaan PNBP berasal dari sumber daya alam atau SDA. Namun dalam kurun waktu 2014 – 2016 penerimaan bukan pajak dari sektor SDA terus tergerus. Tahun 2014 misalnya, realisasi PNBP SDA tembus ke angka Rp240, 8 triliun, tahun 2015 anjlok menjadi Rp101 trilun, dan mencapai titik terendah pada 2016 Rp64,9 triliun. Tren tersebut membuat target PNBP tahun 2017 dipatok lebih rendah yakni Rp250 triliun.

Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan belum menanggapi wacana usulan kenaikan sanksi kepada wajib bayar yang terlambat menyetor ke instansi pengelola PNBP. Menurutnya, pemerintah baru akan menyatakan sikap dalam rapat dengan Komisi XI terkait pembahasan undang-undang itu.

“Kami belum bisa menanggapi, karena belum menggelar rapat inventarisasi masalah dengan DPR. Nanti di sana kami baru akan memperoleh penjelasan soal hal itu,” kata Askolani kepada Bisnis, Selasa kemarin.

Sementara itu, terkait optimalisasi PNBP, pemerintah tengah menempuh serangkaian kebijakan. Pertama, untuk mengoptimalkan PNBP migas, minerba, dan panas bumi pemerintah bakal menerapkan sistem baru antara lain skema gross split untuk PNBP migas, perbaikan tata kelola, hingga pelestarian lingkungan.

Kedua, pelibatan BPKP dalam pengawasan dan pengelolaan SDA. Ketiga, meningkatkan kinerja BUMN serta optimalisasi pemanfaatan aset. Keempat, mereview beberapa jenis tarif PNBP Kementerian dan Lembaga untuk mendukung kemudahan investasi. Kelima, integrasi pembayaran PNBP di K/L melalui sistem informasi PNBP On-Line.

Beberapa waktu lalu anggota Komisi XI Johnny G Plate menanggapi usulan peningkatan wewenang Menteri Keuangan dalam RUU PNBP itu. Dia membenarkan keberadaaan usulan dari sejumah fraksi untuk menambah kewenangan Kementerian Keuangan dalam penentuan tarif melalui PMK .

Namun demikian, menurutnya pembahasan undang-undang tersebut belum final,sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan dalam poin-poin RUU PNBP

Pada intinya, penyusunan regulasi itu merupakan ikhtiar untuk menggenjot penerimaan dari sisi PNBP. Penambahan kewenangan itu juga dimaksudkan untuk memudahkan penentuan tarif yang sebelumnya harus melalui proses pembentukan Peraturan Pemerintah.

Akan tetapi, mereka masih berharap, bahwa kualitas undang-undang yang dihasilkan akan menjadi solusi bagi penerimaan. Di sisi lain, undang-undang itu juga diharapkan tidak menganggu pelaku usaha.

“Jadi ini masih terus kami bahas, karena memang belum selesai masih panjang pembahasannya,” kata politisi Partai Nasional Demokrat teRsebut.

Soal target penyelesaian revisi UU tersebut, Johnny berharap bakal segera selesai. Namun dia belum berani memastikan apakah tahun ini, undang-undang tersebut akan rampung.

“Ya secepatnya, karena setelah ini ada undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Redenominasi rupiah. Redenominasi ini kendati keci, tapi cukup penting,” tukasnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami