KarirLifestyle

Saatnya Perempuan Maksimalkan Potensi Dalam Pekerjaan

BTN iklan

Jakarta, LEI – Dewasa ini tantangan yang dihadapi perempuan bukan lagi sebatas eksistensi dan pengakuan dari laki-laki, tetapi bagaimana kaum hawa ini dapat menyejajarkan peran dan potensinya dalam bidang-bidang pekerjaan yang umumnya lebih ditekuni laki-laki.

Sebut saja profesi hakim dan anggota dewan perwakilan rakyat yang selama ini identik dilakoni laki-laki, kini coba “diterobos” juga oleh perempuan karena alasan-alasan pribadi dan keinginan lebih besar untuk menjajal potensi diri.

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Nirwana, adalah salah satu perempuan yang mencoba menembus “batasan-batasan” yang secara sosial membelenggu perempuan dalam proses pemberdayaan dirinya.

Masuk di lingkungan Mahkamah Agung sejak 1987, Nirwana yang semasa kecil bercita-cita menjadi guru mengikuti jejak orang tuanya, merasa terpanggil untuk menekuni dunia hukum yang dianggapnya penuh dengan penyimpangan dan hal-hal yang tidak berjalan semestinya.

Semangatnya untuk terus menunjukkan kinerja yang baik hingga dipercaya memegang posisi pemimpin juga dilatarbelakangi keinginan menantang dirinya sendiri agar mampu berkarya, bahkan melebihi laki-laki, yang hingga kini masih mendominasi dunia peradilan.

“Dalam dunia peradilan dituntut harus ada perempuan, khususnya untuk menangani kasus seputar perempuan, anak, dan gender, akan lebih tepat kalau hakimnya seorang perempuan,” ungkap Nirwana.

Lain halnya dengan Mercy Chriesty Barends, anggota Komisi VII DPR RI yang mengaku mendapat inspirasi untuk terjun ke dunia politik dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sebagai satu-satunya perempuan yang pernah memimpin Indonesia, kemampuan Megawati menggerakkan komponen masyarakat khususnya perempuan untuk berpartisipasi dalam wilayah politik, telah menyadarkan Mercy bahwa politik bukan sekadar obsesi tetapi telah menjadi keputusan hidup.

Meski diakuinya banyak tantangan bagi perempuan yang ingin menekuni bidang politik, namun perempuan wajib masuk dalam sistem politik untuk mendorong perubahan-perubahan besar yang membawa dampak positif bagi kehidupan perempuan.

Terlebih, saat ini keterwakilan perempuan di parlemen baru mencapai 17 persen dari kuota 30 persen yang ditetapkan melalui kebijakan afirmasi dalam sistem pemilu.

Hambatan pertama yakni tantangan domestik yang berlapis-lapis mulai dari keluarga, diri, kemiskinan, moral masyarakat, hingga isu kekerasan terhadap perempuan.

Sementara pada level struktural dan prosedural, perempuan dituntut untuk dapat mereposisi diri dan tangguh menempuh berbagai prosedur seperti menjadi bagian dalam struktur partai politik, mengikuti nominasi untuk calon legislatif, dan sebagainya yang prosesnya begitu panjang.

Tantangan terakhir berkaitan dengan mentoring dan jejaring dimana perempuan harus mampu melawan sentimen negatif dan struktur nilai yang telah terbentuk sedemikian rupa oleh diskriminasi laki-laki, yang menghalangi perempuan berkarir di bidang politik.

“Yang jelas perempuan harus berada dalam sistem (politik) agar tidak terjadi kekosongan perspektif perempuan dalam penentuan kebijakan publik,” ungkap anggota DPR dari fraksi PDI-P itu.

Semangat mewujudkan kesetaraan gender yang mensyaratkan partisipasi penuh perempuan berbagai bidang pekerjaan secara khusus didorong melalui peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini dengan mengambil tema “Perempuan dalam Perubahan Dunia Kerja: Planet 50-50 pada 2030”.

Selain untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, percepatan upaya kesetaraan gender dinilai akan memberikan manfaat lebih besar bagi ekonomi dunia dengan tambahan 12 triliun dolar terhadap pertumbuhan global.

Residen Koordinator PBB untuk Indonesia Douglas Broderick menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada satupun negara di dunia yang telah berhasil mengatasi persoalan kesenjangan gender.

Di Indonesia misalnya, partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja cukup jauh di bawah laki-laki dengan 53 persen representasi perempuan usia kerja dibandingkan laki-laki usia kerja yang representasinya mencapai 85 persen.

Selain itu, perempuan yang ruang geraknya masih dibatasi oleh ekspektasi peran-peran tradisional dan stereotip gender, memiliki penghasilan 30 persen lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Kondisi tersebut mengharuskan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk membantu perempuan mengembangkan inisiatif berkarya dan memberikan kesempatan memimpin, seperti yang sedang digalakkan oleh gerakan-gerakan perempuan di berbagai negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB mengusulkan beberapa aksi yang dapat dilakukan antara lain memastikan kebijakan ekonomi yang berlandaskan keadilan gender, mengakui peran perempuan dalam pekerjaan yang dibayar selain pekerjaan rumah tangga, dan mempercayai lebih banyak perempuan memegang posisi pemimpin.

“Kita harus menghargai pekerjaan perempuan, terutama perempuan yang bekerja di sektor informal dan seringkali tidak dibayar, karena bagaimanapun partisipasi mereka tetap menjadi landasan perekonomian global,” ujar Douglas.

Perempuan juga harus didorong untuk melakukan peran-peran non-tradisional dengan mendukung mereka bekerja di bidang yang didominasi laki-laki, untuk mematahkan anggapan tabu yang selama ini berkembang serta meningkatkan pertumbuhan industri.

Memiliki misi yang sama dengan PBB, Uni Eropa juga telah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun masyarakat yang secara ekonomi dan politik lebih inklusif bagi perempuan melalui pemberdayaan ekonomi, kewirausahaan perempuan, program pembangunan kapasitas, peningkatan partisipasi politik, serta kebijakan yang responsif terhadap keadilan gender.

“Upaya Indonesia terhadap agenda kesetaraan masyarakat terus maju secara signifikan. Di samping agenda yang sedang kami jalankan, setiap hari adalah perjuangan untuk perwujudan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari perempuan baik dalam rumah tangga maupun di lingkungan tempat bekerja,” tutur Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Gu�rend.

Tantangan Upaya perempuan untuk menunjukkan dayanya di era globalisasi dan majunya teknologi seperti saat ini, rupanya masih menemui sejumlah tantangan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai menguatnya arus fundamentalisme agama dan isu moralitas menjadi tantangan utama untuk mewujudkan keadilan gender di Indonesia.

“Memang ada kecenderungan saat ini dari agama, bukan hanya Islam, untuk mengembalikan budaya patriarki yang menghendaki perempuan melakukan peran-peran tradisional sebagai kanca wingking, pengasuh anak, dan penjaga moral keluarga,” kata Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i.

Menurut dia, sinyal-sinyal bangkitnya gerakan Islam fundamentalis dan radikal di Indonesia, serta di berbagai belahan dunia, menjadi sangat mengkhawatirkan terhadap gerakan pemenuhan hak-hak asasi perempuan.

Isu agama dan moralitas yang dimunculkan oleh beberapa kelompok, antara lain yang melihat bahwa gerakan perempuan dapat menghancurkan hak istimewa yang selama ini dinikmati laki-laki, juga berdampak pada rivalitas antargerakan perempuan.

Terlebih, saat ini upaya politisasi agama semakin kuat dilakukan oleh para politikus tidak bermoral yang menggunakan agama bukan untuk membangun kemanusiaan melainkan sebagai alat meraih simpati dan kekuasaan.

Karena itu sejak beberapa tahun terakhir, Komnas Perempuan terus melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan daerah diskriminatif yang dapat mengkriminalisasikan perempuan atas nama agama dan moralitas seperti undang-undang tentang pornografi, peraturan yang mengatur tubuh perempuan seperti keharusan mengenakan jilbab, serta larangan keluar rumah pada malam hari.

Meskipun pelibatan perempuan dalam ruang publik dan ruang domestik yang lebih terlindungi sebagai hasil perjuangan panjang gerakan feminis mulai mewujud di Tanah Air, namun berbagai tantangan seperti diungkapkan Imam nyatanya belum dapat diatasi.

Tokoh penggerak dan pemberdayaan perempuan Saparinah Sadli pernah menyatakan bahwa pemenuhan hak perempuan untuk mencapai kesetaraan gender pada dasarnya mengubah nilai budaya patriarki yang masih menempatkan laki-laki sebagai superior dibandingkan perempuan sebagai manusia.

Karena itu, merumuskan kembali visi misi nilai-nilai dan strategi perjuangan, termasuk berkoordinasi dengan gerakan-gerakan perempuan dan gerakan sosial lain menjadi penting untuk segera dilakukan.

“Membedah hambatan pemberdayaan perempuan adalah membedah budaya patriarki, membedah ketidakadilan dan diskriminasi, serta membedah diri kita sendiri,” kata Imam mengutip pernyataan Saparinah.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami