Hukum

Sahrawi Mengaku Siap Buktikan Sangkaan KPK Tidak Benar

BTN iklan

Jakarta, LEI – Anggota DPRD Kota Malang, Sahrawi, mengaku siap membuktikan di persidangan bahwa ia tidak menerima suap pemulusan pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan tahun anggaran 2015.

“Sangat siap sekali (buktikan tidak bersalah),” kata tersangka Sahrawi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (5/4/2018), usai menjalani pemeriksaan dan hendak dibawa ke sel tahanan.

Tersangka Sahrawi bahkan sesumbar bahwa akan membuktikan bahwa bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar KPK menetapkan tersangka itu tidak benar. “Saya akan tetap membuktikan di persidangan nanti,” ujarnya.

Sedangkan soal bukti untuk mematahkan sangkaan KPK, Sahrawi mengaku sudah sangat jelas. “Bahwa ketika tanggal kejadian itu saya tidak ada di tempat, saya ada di luar kota, di Sumenep. Pulang kampung saya,” ujarnya.

Tersangka Sahrawi mengaku tidak pernah menerima uang dari siapapun ataupun menerima transfer melalui rekening bank. “Tidak ada. Saya tidak tahu sama sekali (bagi-bagi uang).
Saya di percakapan HP pun tidak ada sama sekali. Sampai sekarang tidak ada,” katanya.

Sahrawi mengaku masih berkonsultasi dengan penasihat hukumnya apakah harus mengajukan praperadilan atau tidak, termasuk langkah hukum atas penahanan yang dilakukan KPK.

“Saya akan konsultasi denga tim lawyer saya, apakah mengajukan praperadilan terkait kezaliman ini yang terjadi,” ujarnya.

Sedangkan tentang siapa yang menzalimi, Sahrawi mengaku akan menyampaikannya di persidangan. “Oh siap sekali. Nanti, nanti di pengadilan nanti kita buktikan,” katanya.

KPK menambah 19 orang tersangka kasus suap Rp 700 juta untuk memuluskan pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan Pemkot Malang tahun 2015. Dari 19 orang itu, satu di antaranya adalah Wali Kota Malang, Moch Anton.

Sedangkan untuk sisanya, yakni 18 orang tersangka dari unsur DPRD Kota Malang periode 2009-2014, terdiri dari dua wakil ketua yakni HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astuti serta 16 anggota.

Daftar 19 tersangka:

  1. Moch Anton
  2. Suprapto
  3. HM Zainudin
  4. Sahrawi
  5. Salamet
  6. Wiwik Hendri Astuti
  7. Mohan Kateli
  8. Sulik Lestyowati
  9. Abdul Hakim
    10.Bambang Sumarto
  10. Imam Fauzi
  11. Syaiful Rusdi
  12. Tri Yudiani
  13. Heri Pudji Utama
  14. Hery Subianto
  15. Ya’qud Ananda Budban
  16. Rahayu Sugiarti
  17. Sukarno
  18. H Abd Rachman.

Moch Anto selaku Wali Kota Malang memberikan suap sejumlah Rp 700 juta kepada ketua dan anggota DPRD Kota Malang untuk memuluskan pengesahan APBD-Perubahan Pemkot Malang tahun 2015.

Moch Anton melakukan penyuapan tersebut bersama-sama Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015. Jarot lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun uang suap sejumlah Rp 700 juta tersebut diberikan kepada M Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka bersama Jarot. Kemudian, uang tersebut di antaranya Rp 600 juta dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

KPK menyangka Moch Anton melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan 18 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami