Hukum

SALAH INTERPRESTASI ?? Wamen ATR PADA ACARA WEBINAR BERTEMA “KONDISI TERKINI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK ULAYATNYA”

BTN iklan

LEI, Jakarta- Pemerintah meluangkan waktunya untuk ikut berdiskusi mengenai “KONDISI TERKINI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK ULAYATNYA” dan diwakilkan oleh Wakil Mentri Agraria dan Tata Ruang, Surya Tjandra yang difasilitasi oleh Pusat Studi Hukum Adat Minangkabau Universitas Andalas dan Universtas Sumatra Utara pada tanggal 26 September 2020.

Beliau menuturkan mengenai masih adanya masyarakat di bebrapa titik di Indonesia beliau memaparkan mengenai Shifting Perspectives Dengan luasnya dampak dan manfaat dari pembangunan Indonesia, penyeddiaan ruang hidup bagi masyarakat hukum adat menjadi penting dalam praktik pembangunan berkelanjutan. “Pemerintah memiliki Tujuan untuk menyediakan ruang hidup MHA (masyarakat Hukum Adat) yang proposional dan berkepastian hukum demi pembangunan yang merata” ujar Surya saat memaparkan di Web minar.

Surya menambahkan “Permasalahan di Sumatra Barat untuk masyarakat adatnya itu kesusahan mencari investor, tapi di daerah lain berbeda permasalahan bukan masalah dengan Investasi masuk tapi tidak mempedulikan masyarakat adat disekitar Investor dan ini Sebagai Fokus permasalahan kita semua dari pemerintah dan Civitas akademika memperhatikan permasalahn itu”.

Kita butuh Balace antara pembangunan Makro dengan pembangunan Mikro, dan mikro sendiri kita mengkonsentrasikan dan mempertimbangkan masyarakat yang pinggiran suaranya kurang didengar dan kalah terus padahal suara itu Benar adanya.

Surya juga menceritkan bahwa Presiden RI pernah datang untuk Orang Rimba dan Presiden menemukan bahwa Maret 2015 mendapat cerita bahwa 11orang rimba meninggal dunia akibat berbagai ancaman kompilasi kesehatan. Faktor utama adalah penyempitan ruang hidup, kelaparan dan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan tanaman obat tradisional.

Kunjungan ini dilakukan Bulan Oktober 2015 yang lalu untuk membuka ruang dialog Presiden dengan Orang rimba dan Presiden berkomitmen untuk menyediakan ruang dialog dan Presiden Berkomitmen untu menyediakan ruang hidup bagi orang rimba dengan membangun kawasan terpadu.

Presiden Jokowi Menuturkan kepada Orang rimba “Ya sudah, Nanti disiapin rumah, bibit dan lahan. Bu Menhut sudah nyiapin, Pak Bupati, Pak Gubernur. Nanti yang mengenai rumahnya diurus Mensos”.
Dari Sini Surya menambahkan “Kita sebagai pemerintahan menunjukan adanya keperhatiaan kepada ke11 orang rimba yang meninggal diakibatkan Masyarakat adat terganggu dengan adanya Investor masuk. Pelaksanaan Revormasi Agraria akan digalakan dengan Inklusif terhadap Masyarakat Hukum Adat dari tahap penataan aset hingga penataan akses dengan kegiatan pemberdayaan berbasis kemitraan, konsulidasi tanah, penguatan via tataruang dan penyediaan fasum dan fasos. Kebutuhan dalam pelaksanaan revormasi Agraria yang Infklusif juga mengatasi ketimpangan dan memberikan kepastian hukum bagi perilaku usaha dan MHA.
Dalam diskusi keberlanjutan Surya menambahkan “Hampir sebagian besar wacana Hukum adat itu seperti terpisah dalam hukum agraria, komentar Aktivis hukum adat tidak nyambung dengan orang Agraria dan orang agraria tidak nyambung dengan hukum adat, Barangkali memang disiplin ilmu dari Agraria dan Hukum Adat sama sama kuat dan asik dengan dirinya sendiri pada realitanya tidak bisa dipisahkan”.

Bahwa Wamen ATR ada perbedaan hukum adat dengan hukum agraria dan di tanggapi oleh guru besar padang. Didalam diskusi Prof Yulia menanyakan pernyataan pak Wamen mengenai pernyataan pak Wamen
“Kok wamennya kurang paham keterkaitan hukum adat masyarat hikum adar dan ulayatnya ya, apa ini suat politik untuk menjagal uu MHA yang sedang dibahas di dpr? tidak bisa lho hak ulayat dijadikan hak individual tetapi juga tidak bisa hak ulayat masyarakat hukum adat dibiarkan tidak diberi kepastian hukum”.

“Kalau kepastian hukum dalam hak atas tanah dilakukan dengan pendaftaran tanahnya maka revisi pp 24 dengan konsep bahwa pendaftaran hak ulayat tdk sama dg hak individual seperti di pp24, sampai kapanpun untuk menghilangkan masyarakat hukum adat atau melepaskan masyarakat hukum adat dari uupa itu tidak mungkin kecuali uud dirubah tuul kan pak kok pak wamen nanya hal yg tidak digotomi antara hukum adat dan hukum agraria karena berbicara hukum adat pasti ada pembicaraan tentang agraria dan demikian juga dalam pembicaraan agraria harus berbicara hukum adat krn uupa berdasarkan hukum adat bgmn pandangan pak ketua tentang pendapat wamen kita? Saya berpendapat hak-hak masyarakat hukum adat justru harus diberi kepastian hukumnya” ujar Prof Yulia.

Sedangkan ketua APHA Dr Laksanto mengatakan mudah-mudahan tidak ada salah interprestasi oleh Pak Wamen pada acara webinar? , selanjutnya Ketua Apha menawarkan agar ada persamaan persepsi diadakan pertemuan sekali lagi APHA dan Wakil Menteri ATR BPN dalam waktu dekat, dan pak Wamen menyambut positif atas ajakan tsb.

kontributor: Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami