HukumLiputan

Salah Tafsir Kebijakan Penghapusan Perda

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tersenyum kecut manakala hasil kerja kerasnya dalam beberapa waktu terakhir menjadi bahan “bully”-an semalam di timeline sosial media.

Amanat Presiden secara langsung kepadanya untuk menghapus lebih banyak Peraturan Daerah (Perda) penghambat investasi justru diterjemahkan lain.

Semula Tjahjo berpikir upaya pemerintah yang diinisiasi kementeriannya bakal mendapatkan respon positif manakala pencabutan 3.143 Perda dan Permendagri penghambat investasi diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun tak dinyana bahwa ada sejumlah pihak yang menerjemahkan pencabutan peraturan tersebut dan mengaitkannya dengan isu sensitif yakni kampanye anti-Islam.

Di beberapa jejaring sosial ramai dibicarakan keputusan Jokowi mencabut perda-perda Islam dari mulai Perda soal membaca Al-Quran hingga Perda soal busana muslim.

Terang saja isu itu membuat kuping Tjahjo panas karena sejatinya tujuan pemerintah tidak lebih untuk membuat iklim investasi dan bisnis di Indonesia semakin mudah.

Presiden dalam beberapa kesempatan selalu menekankan pentingnya meningkatkan “ease of doing business” di Indonesia.

Presiden bahkan menyesalkan betapa aturan di Indonesia begitu banyak, berbelit-belit, dan semua serba harus bayar.

“Memang perizinan kita ini ruwet, bertele-tele, dari meja ke meja tidak selesai-selesai, yang keempat harus bayar semuanya. Ini yang harus kita selesaikan. Ini adalah pekerjaan besar,” ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden begitu sering dalam banyak kesempatan menceritakan kegeramannya terkait dengan peraturan daerah yang tidak produktif hingga menyebabkannya harus menghapus 3.143 di antaranya.

Menurutnya, di era kompetisi sekarang ini, perlu kecepatan dalam memutuskan dan bertindak di lapangan.

“Kalau aturannya ribet, ruwet, bertele-tele seperti itu kecepatannya dari mana? Saya bisa bicara karena saya pernah mengalami,” katanya.

Oleh karena itulah Perda-Perda penghambat investasi kemudian ditegaskan untuk segera dicabut tanpa lagi perlu dikaji terlebih dahulu. Sentimen Positif Tjahjo Kumolo kemudian menganggap wajar jika ada sentimen negatif muncul di tengah kebijakan apapun yang dirilis pemerintah.

Sejatinya ia tetap berpegang teguh bahwa pencabutan 3.143 Perda telah direspon positif dunia usaha.

“Adanya sentimen negatif sangat sedikit wajar saja dan itupun framing adalah gunakan isu otonomi daerah dan benturkan dengan soal islami atau syariah,” katanya.

Ia menegaskan pihaknya tidak akan terjebak masuk dalam perangkap framing negatif tersebut.

Sebab penghapusan Perda sejatinya berorientasi pada upaya untuk mendukung kebijakan paket ekonomi yakni untuk memangkas persoalan penghambat investasi dan memperpendek jalur perizinan sekaligus memotong retribusi yang tidak perlu.

Tjahjo menyatakan tidak akan gentar bahkan ia akan tetap pada jalannya untuk menjalankan amanat Presiden mengevaluasi Perda-Perda yang bertentangan dengan konstitusi yang lebih tinggi.

“Kami akan mengevaluasi peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga persatuan Indonesia,” katanya.

Ia akan merapatkan barisannya untuk terus menginventarisir dan mengevaluasi Perda-Perda yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan UU sebagai pilar kebangsaan.

Berhati-hati Suatu kewajaran apabila kebijakan menuai pro dan kontra di ruang publik. Tak terkecuali penghapusan perda yang dianggap bermasalah.

Kebijakan serupa itu sekaligus potensial menjadi alat propaganda negatif untuk menyerang pemerintah.

Oleh karena itu prinsip kehati-hatian harus diterapkan untuk menekan seminimal mungkin salah tafsir dalam meluncurkan suatu kebijakan.

Gautama Adi Kusuma, pengamat kebijakan publik, misalnya menyarankan agar Kemendagri, sebaiknya memang berhati-hati dalam menerapkan kebijakan penghapusan perda bermasalah tersebut. Sebab, bisa saja penghapusan perda yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan justru bisa saja akan menimbulkan masalah baru.

“Ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan setelah penghapusan perda seperti inovasi aturan, inisiatif dari tiap daerah hingga hubungan antara kepentingan daerah dengan kepentingan publik lainnya,” ujar Gautama.

Sebab adanya perda bermasalah ini, kata Gautama, menunjukkan nihilnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemda.

“Penghapusan ini bukan hanya untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, tapi juga untuk mengecek pengawasan pada pemerintah daerah setempat,” katanya.

Sejatinya komunikasi yang baiklah yang akan menjauhkan salah tafsir pada suatu kebijakan, sehingga niat baik pemerintah tak lagi perlu diterjemahkan secara berbeda.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami