Sambutan Antara: Mencari Keadilan di Ranah Ketidakpastian – Legal Era Indonesia
Opini

Sambutan Antara: Mencari Keadilan di Ranah Ketidakpastian

antara news
Bagikan ke:

AntaraOleh: Aat Surya Safaat
Direktur Pemberitaan Perum Lembaga Kantor Berita Antara

Keadilan hukum di Indonesia hingga kini masih barang langka. Keadilan belum dapat didalilkan secara utuh oleh para ahli hukum termasuk juga para praktisi hukum sehingga masing-masing kelompok dapat mempersepsikan berbagai bentuk keadilan yang sesuai kepentingannya. Hukum bergantung pada siapa yang punya kuasa dan berkuasa. Pembuatan aturan hukum seringkali disesuaikan dengan selera kelompok atau individunya.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara gamblang menyampaikan, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Artinya, negara mempunyai tanggung jawab besar mewujudkan keadilan dan kepastian kepada rakyatnya. Namun sejauh ini, keadilan hukum atau keadilan ekonomi lainnya, masih kurang terimplementasi sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur bak “api jauh dari panggangnya.”

Itu sebabnya, di Indonesia masih tampak nyata antara kaya dan miskin, antara yang kuasa dan orang yang tertindas. Satu pihak dapat “merampok” kekayaan alam dengan atas nama negara, dan membiarkan orang terlunta-lunta, menjadi korban dari para aparatur penegak hukum.

Kirdi Dipoyudo (1985) mengutip pendapat Ulpianus, keadilan dipahami sebagai “tribuere jus suun cuique,” yakni memberikan hak sesuai proporsinya. Artinya, rakyat juga mempunyai hak untuk sama-sama menikmati fasilitas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, karenanya, tidak elok jika ada segelintir penguasa dengan jumawa mengusir rakyat dari komunitasnya tanpa memberikan solusi yang sepadan dengan apa yang mereka telah miliki.

Antipati sebagian masyarakat kepada para pemimpin yang bersikap pongah, jika tidak diantisipasi, akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat, bahkan gerakan anti-pemerintah. Situasi semacam itu yang salah satu sebabnya adalah ketidakmerataan pembangunan hanya akan menjadi gerakan kontraproduktif pada penyelenggaraan pemerintahan.

Pada titik itu,  Presiden Joko Widodo menyadari adanya ketimpangan akibat pembangunan yang belum merata, khususnya pembangunan ekonomi yang masih bermuara di kawasan Jawa dan Sumatera. Nawa Cita, diusung menjadi solusi mencegah potensi keretakan bangsa, dan ganggunan sosial lainnya. Isi Nawa Cita itu salah satunya, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Tentunya, rakyat menanti janji itu tidak sebatas formalitas, tetapi diwujudkan dan dapat dirasakan dalam hidup masyarakat.

Korupsi di Indonesia hingga kini masih sebagai momok yang menakutkan bagi peradaban rakyat. Pasalnya, korupsi seolah sudah menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi. Para koruptor yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah tidak ada beban malu, misalnya saja, malu dengan keluarga, kolega,  bahkan dengan partai yang mengusungnya. Mengingat korupsi sudah demikian akut, sementara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan belum menunjukkan kerja yang cukup membuat gebrakan, maka wajar jika Presiden Joko Widodo masih teguh pendiriannya untuk tidak melakukan revisi Undang-undang KPK seperti yang diinginkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Tentu UU KPK kapan saja dapat disempurnakan. Namun penyempurnaan itu diharapkan tidak mengebiri keberadaan lembaga anti rasuah tersebut, karena korupsi di Indonesia kian hari bukannya padam, tetapi justru tambah marak hampir di semua lini. Tentunya, KPK akan demisioner setelah Indonesia mendapat pengakuan internasional, bahwa korupsi tak lagi marak dan menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi. Bahkan, UU KPK sebagai karya anak bangsa dengan sendirinya tidak akan terpakai menyusul berlakukanya KUHAP dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini  juga tengah dibahas di DPR. Akan tetapi, harapan itu pun bak mimpi yang tampaknya sangat sulit terwujud.

Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dalam melaksanakan amanatnya, juga akan lebih fokus pada pembangunan ekonomi dari pinggiran, desa-desa terpencil, pulau terluar yang menjadi garda terdepan dalam membingkai wilayah NKRI.

Selama ini daerah Kawasan Timur Indonesia (Katimin), desa-desa terpencil belum disentuh oleh pembangunan secara optimal. Karenanya, tidak heran jika tingkat kerusuhan, kemiskinan dan ketidakadilan dalam hukum tampak nyata berada di berbagai daerah pinggiran yang belum tersentuh pembangunan itu.

Tugas kita (baca Antara dan Legal Era) adalah mendorong terwujudnya Nawa Cita Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla agar rakyat segera dapat menikmati pembangunan. Tugas bersama yang diemban bagaimana memastikan rakyat mendapatkan keadilan, yaitu nilai yang masih banyak tergadai para pembuat hukum–mereka yang kurang tanggap dengan makna Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Selamat atas terbitnya, Majalah Legal Era, semoga sukses.***

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top